Bimtek Optimalisasi Strategi Peningkatan Pendapatan Daerah 2025
Upaya-upaya yang telah dilakukan Bapenda dalam optimalisasi realisasi penerimaan pajak daerah serta menyoroti pentingnya pengembangan kapasitas ASN dalam mengelola pendapatan daerah secara optimal.
Selanjutnya komitmen pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan pendapatan daerah. Selain itu terdapatan tiga poin penting untuk menuju optimalisasi pajak daearah yaitu penguatan regulasi, implementasi digitalisasi, dan peningkatan SDM, Baca Juga : Bimtek HKPD Bappenda Provinsi Papua
Bimtek Optimalisasi Strategi Peningkatan Pendapatan Daerah 2025
Guna membantu meningkatkan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam upaya membangun kapasitas ASN untuk menghadapi dinamika yang ada dalam pengelolaan pendapatan daerah, Untuk itu kami Lembaga Informasi keuangan dan pembangunan daerah Mengundang Bapak/ibu Untuk mengikuti Bimbingan teknis Peningkatan SDM Aparat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Murung Raya Dengan tema : Optimalisasi Strategi Peningkatan Pendapatan daerah Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya, terdapatan tiga poin penting untuk menuju optimalisasi pajak daearah yaitu penguatan regulasi, implementasi digitalisasi, dan peningkatan SDM,
TUJUAN PELATIHAN
- Untuk meningkatkan efektivitas strategi peningkatan pajak daerah
- untuk meningkatkan pelayanan terbaik kepada wajib pajak dan masyarakat
- diharapkan mampu mendongkrak kualitas dan pelayanan sumber daya manusia (SDM) yang bekerja dalam ranah pelayanan pajak dan retribusi daerah.
Bimbingan Teknis dan Outbound
MATERI
1. Perundangan -Undangan
2. Implementasi Strategi Baru Untuk Meningkatkan Efisiensi Pengumpulan Pajak Daerah.
3. Perspektif Dalam Merancang Kebijakan Yang Responsif Terhadap Kebutuhan Yang Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
4. Peraturan dalam tata kelola dan optimalisasi PAD.
5. Kebijakan pemerintah daerah dalam peningkatan potensi PAD melalui analisis data historis/kajian/inovasi/relaksasi perpajakan daerah, termasuk pengelolaan sumber daya manusia.
6. Excellent Service atau pelayanan prima Bagi Aparatur Bapenda
7. Standar Penampilan Diri, Etika Melayani dan Elemen Penting Pelayanan;
8. Membangun Komunikasi Publik yang Elegan dan Tepat Sasaran;
Bimbingan Teknis dan Outbound
