Bimtek Implementasi Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD
Instruksi Presiden (Inpres) No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan kebijakan strategis untuk mendukung stabilitas fiskal nasional. Inpres ini dikeluarkan sebagai respons terhadap kebutuhan efisiensi anggaran agar alokasi belanja negara dan daerah lebih tepat sasaran, menghindari pemborosan, serta mengutamakan program prioritas nasional.
Pemerintah pusat dan daerah diinstruksikan untuk melakukan pengendalian belanja operasional, penghematan perjalanan dinas, pemangkasan belanja non-prioritas, serta optimalisasi penggunaan anggaran yang mendukung pelayanan publik. Aparatur pengelola keuangan di setiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah harus memahami substansi dan teknis pelaksanaan Inpres ini untuk memastikan efektivitas penerapannya.
Melalui Bimtek ini, peserta akan mendapatkan pemahaman komprehensif mengenai regulasi, strategi implementasi, hingga penyusunan rencana aksi efisiensi belanja pada lingkup APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
1. Tujuan Bimtek
-
Memberikan pemahaman mendalam tentang kebijakan dan arah pelaksanaan Inpres No 1 Tahun 2025.
-
Membekali peserta dengan keterampilan identifikasi pos anggaran yang dapat dioptimalkan atau dihemat.
-
Memfasilitasi penyusunan Rencana Aksi Efisiensi Belanja di tingkat kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
-
Mengoptimalkan kinerja pengelolaan anggaran sesuai prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.
2. Materi Bimtek
-
Substansi dan Cakupan Inpres No 1 Tahun 2025: Efisiensi Belanja APBN & APBD
-
Kebijakan Strategis Pengelolaan Fiskal dan Anggaran Negara/Daerah Tahun 2025
-
Identifikasi Pos Belanja yang Dapat Dihemat dan Pengelolaan Belanja Prioritas
-
Penyusunan Rencana Aksi Efisiensi Belanja Instansi Pemerintah (RAEB)
-
Teknis Implementasi Efisiensi Belanja: Pengendalian Perjalanan Dinas, Honorarium, dan Pengadaan Barang/Jasa
-
Peran BPKAD, TAPD, dan SKPD dalam Mendukung Efisiensi Anggaran Daerah
-
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Efisiensi serta Pelaporan ke Pemerintah Pusat
-
Best Practice dan Studi Kasus: Efisiensi Belanja pada K/L dan Pemda
3. Sasaran Peserta
-
Pejabat Perencana Anggaran (Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah).
-
Kepala BPKAD, TAPD, dan SKPD terkait pengelolaan keuangan.
-
Bendahara, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
-
Aparatur pengelola APBN/APBD di semua level pemerintahan.
4. Metode Pelaksanaan
-
Penyampaian Materi: Oleh narasumber dari Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan BPK RI.
-
Diskusi Interaktif: Membahas permasalahan aktual di lapangan.
-
Simulasi: Penyusunan dokumen Rencana Aksi Efisiensi Belanja (RAEB).
-
Studi Kasus: Praktik penerapan efisiensi belanja pada instansi pemerintah.
5. Narasumber
-
Pejabat dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI.
-
Pejabat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI.
-
Auditor dan Konsultan Praktis Pengelolaan Anggaran.
6. Output yang Diharapkan
-
Peserta memahami secara menyeluruh mekanisme pelaksanaan efisiensi belanja sesuai Inpres No 1 Tahun 2025.
-
Tersusunnya dokumen Rencana Aksi Efisiensi Belanja di masing-masing instansi.
-
Peningkatan kapasitas aparatur dalam mewujudkan pengelolaan anggaran yang hemat, efektif, dan akuntabel.
Sehubungan hal tersebut kami dari Pusat Pendidikan Keuangan Dan Pelatihan Pemerintahan Daerah (PUSDIKLAT PEMDA) Selaku penyelenggara kegiatan serta dukungan narasumber yang berkompeten dibidangnya, Mengundang Bapak/Ibu untuk mengikuti kegiatan ”Bimtek Implementasi Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD” untuk pendaftaran silahkan menghubungi kami.
HP & WHATSAPP
0812-6660-0643
TELEPON
(021) 3454426
Bimtek Implementasi Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD
