Bimtek Keuangan SIPD RI Bendaharawan Kabupaten Nabire Papua tengah
Jakarta, 12-13 Juni 2025 – Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan pemahaman teknis para bendaharawan perangkat daerah, Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Keuangan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) pada tanggal 12–13 Juni 2025 bertempat di Hotel Ibis Gajah Mada, Jakarta Pusat.
Kegiatan ini diikuti oleh para bendaharawan dari berbagai OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Peserta dibekali pemahaman teknis mengenai tata kelola keuangan daerah berbasis sistem SIPD RI, khususnya terkait proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan yang terintegrasi. Baca Juga kegiatan bimtek tahun 2025 Pelaksanaan Bimtek SIPD RI Penatausahaan dan pelaporan
Dalam sambutan pembukaan, perwakilan dari LIKPD menyampaikan bahwa pelatihan ini penting untuk menjawab tantangan digitalisasi sistem keuangan daerah serta mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBD. “Bendaharawan adalah garda depan dalam pengelolaan keuangan daerah, dan penguasaan SIPD RI menjadi keharusan agar proses administrasi berjalan dengan baik dan sesuai regulasi terbaru,” ujarnya.
Materi bimtek disampaikan oleh narasumber dari Kementerian Dalam Negeri RI serta praktisi keuangan daerah yang berpengalaman dalam Bimtek Keuangan SIPD RI Bendaharawan Kabupaten Nabire Papua tengah. Beberapa topik yang dibahas meliputi:
-
Tata cara input data dan pelaporan melalui SIPD RI
-
Penatausahaan keuangan oleh bendahara pengeluaran
-
Integrasi SIPD dengan pelaporan keuangan berbasis akrual
-
Simulasi langsung penggunaan dashboard SIPD RI
Para peserta juga diberi kesempatan untuk melakukan praktik langsung menggunakan sistem simulasi SIPD, serta melakukan diskusi dan tanya jawab terkait kendala yang selama ini dihadapi di lapangan.
Kegiatan bimtek ditutup pada tanggal 13 Juni dengan harapan agar seluruh peserta dapat mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh di lingkungan kerja masing-masing, sehingga tata kelola keuangan daerah Kabupaten Nabire menjadi lebih efektif, efisien, dan akuntabel.