Bimtek Peningkatan Kinerja Badan Kehormatan (BK) DPRD

Bimtek Peningkatan Kinerja Badan Kehormatan (BK) DPRD

Badan Kehormatan (BK) DPRD merupakan alat kelengkapan dewan yang memiliki tugas strategis dalam menjaga etika, integritas, dan disiplin anggota DPRD. Dalam menjalankan fungsinya, BK bertanggung jawab menegakkan tata tertib dan kode etik, serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat terhadap perilaku anggota DPRD.

Namun, dalam praktiknya, Badan Kehormatan sering menghadapi tantangan mulai dari pemahaman yang beragam terhadap regulasi, mekanisme pemeriksaan, hingga kurangnya dokumentasi dan transparansi penanganan pengaduan. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan kapasitas dan penyamaan persepsi bagi pimpinan dan anggota BK DPRD agar dapat menjalankan tugas secara profesional, objektif, dan berkeadilan.

Melalui Bimtek ini, diharapkan Badan Kehormatan mampu memperkuat perannya dalam menjaga marwah lembaga DPRD, menegakkan etika politik, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.

1. Tujuan Kegiatan

1. Meningkatkan pemahaman anggota BK terhadap tugas, wewenang, dan prosedur pemeriksaan pelanggaran kode etik.

2. Meningkatkan kemampuan dalam menindaklanjuti laporan masyarakat atau aduan secara adil dan akuntabel.

3. Menyusun pedoman kerja, SOP pemeriksaan, serta penguatan dokumentasi dan pelaporan BK.

4. Mendorong transparansi, profesionalisme, dan integritas BK dalam menjaga etika lembaga DPRD.

2. Ruang Lingkup Materi

1. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Badan Kehormatan DPRD (UU No. 23 Tahun 2014 dan Tatib DPRD)

2. Kode Etik dan Tata Tertib DPRD: Implementasi dan Penegakan di Lapangan

3. Mekanisme Penanganan Pelanggaran Etik dan Pengaduan Masyarakat

4. Penyusunan SOP dan Administrasi Pemeriksaan di Badan Kehormatan

5. Etika Politik dan Pencegahan Pelanggaran Etik oleh Anggota DPRD

6. Studi Kasus: Penanganan Pelanggaran Etik di BK DPRD Daerah Lain

7. Strategi Penguatan Fungsi Pengawasan Etik yang Humanis dan Profesional

3. Hasil yang Diharapkan

• Peningkatan kapasitas dan integritas anggota BK DPRD dalam menjalankan tugas.

• Tersusunnya pedoman kerja dan standar penanganan pengaduan.

• Terbentuknya budaya kerja etis dan profesional di lingkungan DPRD.

• Meningkatkan akuntabilitas dan citra lembaga legislatif di mata publik.

4. Sasaran Peserta

• Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota

• Sekretariat DPRD (Bagian Persidangan / Hukum)

• Tenaga ahli DPRD yang mendampingi fungsi pengawasan BK

5. Metode Pelatihan

• Paparan dan diskusi interaktif

• Studi kasus dan praktik penyusunan SOP BK

• Simulasi penanganan aduan dan pemeriksaan etik

• Konsultasi teknis dan sesi tanya jawab langsung dengan narasumber

6. Narasumber

• Praktisi Hukum Tata Negara dan Etika Publik

• Pejabat atau mantan anggota DPRD/BK berpengalaman

• Narasumber dari Kemendagri / Bawaslu / KASN

• Akademisi dan Konsultan Etika Pemerintahan

Sehubungan hal tersebut kami dari Pusat Pendidikan Keuangan Dan Pelatihan Pemerintahan Daerah (PUSDIKLAT PEMDA) Selaku penyelenggara kegiatan serta dukungan  narasumber yang berkompeten dibidangnya, Mengundang Bapak/Ibu untuk mengikuti kegiatan ”Bimtek Peningkatan Kinerja Badan Kehormatan (BK) DPRD” untuk pendaftaran silahkan menghubungi kami.

HP & WHATSAPP

 0812-6660-0643

TELEPON

 (021) 3454426

EMAIL

info@pusdiklatpemda.com

Bimtek Peningkatan Kinerja Badan Kehormatan (BK) DPRD