Mengapa Perencanaan Berbasis Kinerja Penting bagi Pemerintah Daerah?

Perencanaan pembangunan daerah merupakan fondasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui perencanaan, pemerintah daerah menentukan masalah yang harus ditangani, sasaran yang ingin dicapai, prioritas pembangunan, program yang akan dilaksanakan, serta sumber daya yang diperlukan.

Namun, perencanaan yang baik tidak cukup hanya menghasilkan daftar program dan kegiatan. Pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa setiap program benar-benar memberikan hasil yang dapat diukur dan memberikan manfaat kepada masyarakat.

Inilah yang menjadi dasar dari perencanaan berbasis kinerja.

Perencanaan berbasis kinerja menempatkan hasil atau outcome sebagai orientasi utama dalam proses perencanaan. Artinya, pemerintah daerah tidak hanya bertanya:

“Kegiatan apa yang akan dilaksanakan?”

Tetapi juga harus menjawab:

“Hasil apa yang ingin dicapai melalui kegiatan tersebut?”

Pendekatan ini menjadi semakin penting karena tuntutan terhadap pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel terus meningkat.

Dalam konteks peningkatan kompetensi aparatur, Bimtek Perencanaan Berbasis Kinerja Pemerintah Daerah dapat membantu peserta memahami bagaimana menghubungkan permasalahan pembangunan dengan sasaran, indikator, program, kegiatan, anggaran, hingga evaluasi.

Pembahasan ini merupakan bagian dari kompetensi yang lebih luas dalam Bimtek Perencanaan Pemerintah Daerah: Panduan Lengkap Meningkatkan Kompetensi Aparatur dan Kualitas Perencanaan Daerah

Apa Itu Perencanaan Berbasis Kinerja?

Perencanaan berbasis kinerja adalah pendekatan perencanaan yang menghubungkan sumber daya, proses pelaksanaan program, output, outcome, dan dampak dengan indikator serta target yang dapat diukur.

Dengan pendekatan tersebut, pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada kegiatan, tetapi juga pada hasil yang ingin dicapai.

Secara sederhana, konsepnya dapat digambarkan sebagai:

Input → Aktivitas → Output → Outcome → Impact

Input

Input merupakan sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan program.

Contohnya:

• Anggaran.
• Aparatur.
• Infrastruktur.
• Teknologi.
• Data.
• Sarana dan prasarana.

Aktivitas

Aktivitas merupakan proses atau kegiatan yang dilakukan menggunakan sumber daya.

Output

Output adalah hasil langsung dari suatu kegiatan.

Contohnya:

• Jumlah peserta pelatihan.
• Jumlah dokumen yang disusun.
• Jumlah fasilitas yang dibangun.
• Jumlah masyarakat yang menerima layanan.

Outcome

Outcome merupakan perubahan yang diharapkan terjadi setelah output dimanfaatkan.

Contohnya:

• Meningkatnya kompetensi aparatur.
• Meningkatnya kualitas pelayanan.
• Menurunnya waktu pelayanan.
• Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan.

Impact

Impact merupakan dampak yang lebih luas dalam jangka panjang.

Misalnya:

• Meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
• Menurunnya kemiskinan.
• Meningkatnya daya saing daerah.
• Meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

Perbedaan Perencanaan Konvensional dan Perencanaan Berbasis Kinerja

Perbedaan utama terletak pada orientasi proses perencanaan.

Aspek	Perencanaan Konvensional	Berbasis Kinerja
Fokus	Kegiatan	Hasil
Pertanyaan utama	Apa yang dilakukan?	Apa hasil yang dicapai?
Indikator	Aktivitas/output	Output dan outcome
Anggaran	Berdasarkan kebutuhan kegiatan	Dikaitkan dengan target
Evaluasi	Pelaksanaan	Capaian kinerja
Orientasi	Proses	Hasil
Pengambilan keputusan	Berdasarkan usulan	Berdasarkan data dan kinerja

Perencanaan berbasis kinerja bukan berarti mengabaikan proses. Aktivitas tetap diperlukan, tetapi setiap aktivitas harus memiliki hubungan yang jelas dengan hasil yang ingin dicapai.

Dasar Kebijakan Perencanaan Berbasis Kinerja

Pemerintah daerah perlu memahami berbagai regulasi yang mengatur perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan daerah, dan akuntabilitas kinerja.

Beberapa regulasi yang relevan antara lain:

• Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya.
• Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
• Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
• Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
• Regulasi dan pedoman teknis lain yang berlaku sesuai periode perencanaan.

Regulasi tersebut perlu dipahami secara kontekstual karena perencanaan daerah tidak hanya berkaitan dengan penyusunan dokumen, tetapi juga pengendalian, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi.

Aparatur dapat memperoleh informasi peraturan pemerintah melalui JDIH Kementerian Dalam Negeri dan JDIH Bappenas.

Tujuan Perencanaan Berbasis Kinerja

Penerapan perencanaan berbasis kinerja memiliki beberapa tujuan utama.

Meningkatkan Efektivitas Pembangunan

Program dirancang berdasarkan hasil yang ingin dicapai.

Meningkatkan Efisiensi Anggaran

Sumber daya diarahkan kepada program yang memberikan manfaat terbesar.

Memperkuat Akuntabilitas

Setiap perangkat daerah dapat mempertanggungjawabkan target dan hasil yang telah ditetapkan.

Memudahkan Evaluasi

Kinerja dapat dibandingkan dengan indikator dan target.

Meningkatkan Kualitas Pengambilan Keputusan

Data kinerja dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan apakah suatu program perlu dilanjutkan, diperbaiki, diperluas, atau dihentikan.

Komponen Utama Perencanaan Berbasis Kinerja

Ada beberapa komponen penting yang harus dipahami oleh aparatur.

Sasaran

Sasaran menjelaskan kondisi yang ingin dicapai.

Contoh:

Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Indikator

Indikator digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran.

Contoh:

Indeks Kepuasan Masyarakat.

Baseline

Baseline menunjukkan kondisi awal sebelum intervensi dilakukan.

Contoh:

Nilai IKM tahun sebelumnya: 82.

Target

Target menunjukkan kondisi yang ingin dicapai.

Contoh:

Target IKM: 85.

Program

Program merupakan instrumen untuk mencapai sasaran.

Kegiatan

Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan untuk menghasilkan output tertentu.

Anggaran

Anggaran merupakan sumber daya yang digunakan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Cara Menyusun Sasaran Kinerja Pemerintah Daerah

Sasaran harus dirumuskan secara jelas dan memiliki hubungan dengan prioritas pembangunan.

Sasaran yang baik sebaiknya:

• Spesifik.
• Relevan.
• Terukur.
• Realistis.
• Memiliki batas waktu.
• Berorientasi hasil.

Contoh:

Kurang tepat:

Melaksanakan peningkatan pelayanan publik.

Kalimat tersebut lebih menggambarkan aktivitas.

Lebih tepat:

Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Kalimat kedua menggambarkan kondisi yang ingin dicapai.

Perbedaan sederhana tersebut sangat penting dalam perencanaan berbasis kinerja.

Memahami Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah alat untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran atau pelaksanaan program.

Indikator dapat digunakan pada berbagai tingkatan.

Tingkatan	Contoh
Input	Jumlah anggaran
Aktivitas	Jumlah kegiatan
Output	Jumlah layanan yang diberikan
Outcome	Persentase peningkatan kualitas layanan
Impact	Peningkatan kualitas hidup masyarakat

Dalam perencanaan berbasis kinerja, indikator outcome menjadi sangat penting karena menunjukkan perubahan yang diharapkan dari intervensi pemerintah.

Karakteristik Indikator Kinerja yang Baik

Indikator yang baik harus memenuhi beberapa karakteristik.

Spesifik

Indikator harus menunjukkan secara jelas apa yang diukur.

Terukur

Indikator harus dapat dihitung atau diverifikasi.

Relevan

Indikator harus memiliki hubungan dengan sasaran.

Konsisten

Metode pengukuran sebaiknya dapat digunakan secara konsisten.

Dapat Diverifikasi

Data yang digunakan harus memiliki sumber yang jelas.

Memiliki Baseline dan Target

Tanpa baseline dan target, capaian kinerja akan sulit dianalisis.

Contoh Penyusunan Indikator Kinerja

Berikut contoh sederhana:

Sasaran	Indikator	Baseline	Target
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	82	85
Meningkatnya akses pelayanan	Persentase masyarakat terlayani	85%	90%
Meningkatnya kecepatan layanan	Rata-rata waktu penyelesaian	3 hari	2 hari

Angka pada tabel hanya contoh ilustratif. Target aktual harus ditentukan berdasarkan data dan kondisi masing-masing daerah.

Hubungan Perencanaan Berbasis Kinerja dengan RKPD

RKPD merupakan dokumen penting dalam perencanaan tahunan pemerintah daerah.

Dalam pendekatan berbasis kinerja, RKPD tidak hanya memuat program dan kegiatan, tetapi juga perlu menunjukkan sasaran, indikator, target, serta prioritas pembangunan yang hendak dicapai.

Alurnya dapat digambarkan:

Permasalahan Daerah → Sasaran → Prioritas RKPD → Program → Kegiatan → Indikator → Target → Anggaran

Dengan demikian, RKPD menjadi lebih berorientasi pada hasil.

Kemendagri dalam pembinaan pembangunan daerah juga mendorong penguatan kualitas perencanaan dan sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah. Informasi kebijakan tersebut dapat dipantau melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

Hubungan Perencanaan Berbasis Kinerja dengan Renja

Renja Perangkat Daerah menerjemahkan prioritas pembangunan tahunan ke dalam rencana kerja masing-masing perangkat daerah.

Dalam pendekatan berbasis kinerja, Renja harus menjelaskan:

• Sasaran.
• Program.
• Kegiatan.
• Indikator.
• Target.
• Lokasi.
• Kelompok sasaran.
• Kebutuhan pendanaan.

Artinya, Renja bukan hanya daftar aktivitas.

Setiap kegiatan harus memiliki kontribusi terhadap pencapaian sasaran perangkat daerah dan sasaran pembangunan daerah.

Integrasi Perencanaan Berbasis Kinerja dengan APBD

Perencanaan berbasis kinerja memiliki hubungan erat dengan penganggaran.

Anggaran seharusnya mendukung program yang memiliki kontribusi terhadap pencapaian target pembangunan.

Contoh:

Sasaran: Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

↓

Program: Peningkatan kualitas pelayanan.

↓

Kegiatan: Digitalisasi pelayanan.

↓

Output: Sistem pelayanan digital tersedia.

↓

Outcome: Waktu pelayanan lebih cepat.

↓

Indikator: Rata-rata waktu penyelesaian.

↓

Target: Turun dari 3 hari menjadi 2 hari.

↓

Anggaran: Disusun berdasarkan kebutuhan riil untuk mencapai target.

Dengan pola tersebut, anggaran tidak hanya menjadi daftar belanja, tetapi menjadi instrumen pencapaian kinerja.

Perencanaan Berbasis Kinerja dan Penganggaran Berbasis Kinerja

Kedua konsep tersebut saling melengkapi.

Perencanaan berbasis kinerja menjawab:

Apa yang ingin dicapai?

Penganggaran berbasis kinerja menjawab:

Berapa sumber daya yang diperlukan untuk mencapainya?

Pelaksanaan menjawab:

Bagaimana program dijalankan?

Evaluasi menjawab:

Apakah hasil yang ditargetkan telah tercapai?

Sehingga terbentuk sebuah siklus:

Planning → Budgeting → Implementation → Monitoring → Evaluation → Improvement

Implementasi Perencanaan Berbasis Kinerja di Pemerintah Daerah

Implementasi tidak cukup hanya dengan mengubah format dokumen.

Diperlukan perubahan cara berpikir.

1. Mulai dari Masalah

Perencanaan harus dimulai dari masalah pembangunan yang nyata.

2. Gunakan Data

Data menjadi dasar untuk menentukan prioritas.

3. Tentukan Sasaran

Sasaran harus menggambarkan perubahan yang ingin dicapai.

4. Tentukan Indikator

Indikator harus mampu mengukur perubahan tersebut.

5. Tetapkan Target

Target harus realistis tetapi tetap mendorong peningkatan kinerja.

6. Susun Program

Program harus memiliki hubungan langsung dengan sasaran.

7. Hubungkan dengan Anggaran

Anggaran harus mendukung pencapaian target.

8. Lakukan Monitoring

Pelaksanaan harus dipantau secara berkala.

9. Evaluasi Hasil

Capaian perlu dibandingkan dengan target.

10. Lakukan Perbaikan

Hasil evaluasi menjadi dasar penyempurnaan perencanaan berikutnya.

Peran Data dalam Perencanaan Berbasis Kinerja

Data merupakan salah satu fondasi utama.

Tanpa data yang baik, pemerintah daerah akan sulit mengetahui:

• Masalah yang paling mendesak.
• Besarnya masalah.
• Lokasi masalah.
• Kelompok masyarakat terdampak.
• Kondisi awal.
• Perkembangan capaian.
• Efektivitas intervensi.

Karena itu, aparatur perlu memiliki kemampuan dalam:

• Mengumpulkan data.
• Memvalidasi data.
• Menganalisis data.
• Membandingkan data.
• Menentukan baseline.
• Menentukan target.
• Menggunakan data untuk evaluasi.

Pemanfaatan SIPD dalam Perencanaan Berbasis Kinerja

Digitalisasi pemerintahan daerah memberikan peluang untuk meningkatkan integrasi proses perencanaan dan penganggaran.

SIPD dapat mendukung pengelolaan berbagai informasi pemerintahan daerah, termasuk informasi perencanaan dan penganggaran sesuai sistem yang berlaku.

Namun, perlu dipahami bahwa aplikasi bukan pengganti kompetensi.

Aparatur tetap perlu memahami:

• Logika perencanaan.
• Sasaran.
• Indikator.
• Target.
• Program.
• Kegiatan.
• Penganggaran.
• Monitoring.
• Evaluasi.

Dengan demikian, penggunaan SIPD tidak hanya berorientasi pada memasukkan data, tetapi juga menghasilkan proses perencanaan yang lebih berkualitas.

Tantangan Implementasi Perencanaan Berbasis Kinerja

Penerapan pendekatan berbasis kinerja tidak selalu mudah.

Beberapa tantangan yang dapat muncul antara lain:

1. Orientasi Masih Berbasis Kegiatan

Sebagian organisasi masih lebih fokus pada kegiatan yang dilaksanakan daripada hasil yang dicapai.

2. Indikator Belum Tepat

Indikator terkadang hanya mengukur jumlah kegiatan atau dokumen.

3. Data Tidak Lengkap

Keterbatasan data dapat menghambat penentuan baseline dan target.

4. Target Tidak Realistis

Target harus disusun berdasarkan kapasitas dan kondisi aktual.

5. Program Terlalu Banyak

Terlalu banyak program dapat membuat sumber daya menjadi tidak fokus.

6. Koordinasi Lemah

Perencanaan lintas perangkat daerah membutuhkan koordinasi yang kuat.

7. Keterbatasan Kompetensi

Tidak semua aparatur memiliki pemahaman yang sama mengenai indikator, outcome, dan evaluasi kinerja.

Strategi Mengatasi Tantangan

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah daerah dapat menerapkan beberapa strategi.

Meningkatkan Kompetensi SDM

Aparatur perlu mendapatkan pelatihan secara berkala.

Menyusun Pedoman Internal

Perangkat daerah dapat memiliki pedoman internal mengenai penyusunan indikator dan target.

Memperkuat Data

Data sektoral perlu diperbarui dan dikelola secara sistematis.

Melakukan Review Program

Program perlu dikaji secara berkala berdasarkan hasil evaluasi.

Meningkatkan Koordinasi

Bappeda/Bapperida dan perangkat daerah perlu memiliki forum koordinasi yang efektif.

Mengintegrasikan Perencanaan dan Penganggaran

Setiap target harus memiliki dukungan sumber daya yang memadai.

Materi Bimtek Perencanaan Berbasis Kinerja Pemerintah Daerah

Program bimtek dapat dirancang dengan pendekatan teoritis dan praktis.

Materi dapat mencakup:

1. Konsep dasar perencanaan berbasis kinerja.
2. Kebijakan dan regulasi perencanaan daerah.
3. Sistem perencanaan pembangunan daerah.
4. RPJPD dan RPJMD.
5. RKPD.
6. Renstra dan Renja Perangkat Daerah.
7. Identifikasi permasalahan.
8. Analisis data pembangunan.
9. Penyusunan sasaran.
10. Penyusunan indikator kinerja.
11. Penetapan baseline.
12. Penetapan target.
13. Penyusunan program.
14. Penyusunan kegiatan.
15. Penganggaran berbasis kinerja.
16. Integrasi dengan APBD.
17. Pemanfaatan SIPD.
18. Monitoring kinerja.
19. Evaluasi kinerja.
20. Studi kasus dan praktik penyusunan matriks kinerja.

Siapa yang Perlu Mengikuti Bimtek?

Bimtek ini relevan bagi aparatur yang terlibat dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, dan evaluasi.

Peserta dapat berasal dari:

• Bappeda/Bapperida.
• BPKAD.
• Sekretariat Daerah.
• Perangkat daerah.
• Pejabat perencana.
• Pejabat fungsional.
• Tim penyusun RKPD.
• Tim penyusun Renja.
• Pengelola program.
• Pengelola keuangan.
• Pengelola data.
• Aparatur bidang perencanaan.
• Aparatur pemerintah provinsi.
• Aparatur pemerintah kabupaten/kota.

Contoh Matriks Perencanaan Berbasis Kinerja

Berikut contoh sederhana yang dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran:

Permasalahan	Sasaran	Program	Indikator	Target	Output
Layanan lambat	Meningkatnya kualitas layanan	Peningkatan pelayanan	Waktu layanan	2 hari	Sistem layanan tersedia
Kompetensi aparatur belum merata	Meningkatnya kompetensi	Pengembangan SDM	Persentase aparatur kompeten	85%	Peserta mengikuti pelatihan
Akses layanan terbatas	Meningkatnya akses masyarakat	Perluasan layanan	Cakupan layanan	90%	Titik layanan bertambah

Tabel tersebut merupakan contoh sederhana dan dapat dikembangkan sesuai karakteristik perangkat daerah.

Checklist Perencanaan Berbasis Kinerja

No.	Komponen	Status
1	Permasalahan telah diidentifikasi	☐
2	Data pendukung tersedia	☐
3	Baseline telah ditentukan	☐
4	Sasaran telah dirumuskan	☐
5	Indikator telah ditentukan	☐
6	Target telah ditetapkan	☐
7	Program mendukung sasaran	☐
8	Kegiatan mendukung program	☐
9	Output telah ditentukan	☐
10	Outcome telah ditentukan	☐
11	Kebutuhan anggaran dihitung	☐
12	Selaras dengan RKPD	☐
13	Selaras dengan Renstra	☐
14	Selaras dengan Renja	☐
15	Mekanisme evaluasi tersedia	☐

Manfaat Perencanaan Berbasis Kinerja bagi Pemerintah Daerah

Jika diterapkan secara konsisten, pendekatan ini dapat memberikan sejumlah manfaat.

Bagi Pemerintah Daerah

• Prioritas pembangunan menjadi lebih jelas.
• Program lebih terarah.
• Penggunaan anggaran lebih efektif.
• Evaluasi menjadi lebih mudah.
• Akuntabilitas meningkat.
• Pengambilan keputusan lebih berbasis data.

Bagi Perangkat Daerah

• Sasaran kerja menjadi lebih jelas.
• Program memiliki indikator.
• Target dapat diukur.
• Kinerja dapat dipantau.
• Hasil evaluasi dapat digunakan untuk perbaikan.

Bagi Masyarakat

Pada akhirnya, manfaat yang diharapkan adalah peningkatan kualitas pelayanan dan hasil pembangunan yang lebih nyata.

Hubungan Perencanaan Berbasis Kinerja dengan Akuntabilitas

Perencanaan dan akuntabilitas memiliki hubungan yang sangat erat.

Pemerintah daerah perlu dapat menjelaskan:

Apa yang direncanakan?

↓

Mengapa program tersebut dipilih?

↓

Berapa sumber daya yang digunakan?

↓

Apa yang dihasilkan?

↓

Apa perubahan yang terjadi?

↓

Apakah target tercapai?

↓

Apa yang perlu diperbaiki?

Dengan pola tersebut, akuntabilitas tidak berhenti pada laporan penggunaan anggaran, tetapi juga mencakup pertanggungjawaban atas hasil pembangunan.

Masa Depan Perencanaan Pemerintah Daerah

Perencanaan daerah akan semakin membutuhkan pendekatan yang terintegrasi, berbasis data, dan berorientasi hasil.

Beberapa kecenderungan yang semakin penting adalah:

• Pemanfaatan data digital.
• Integrasi sistem informasi.
• Analisis kinerja.
• Perencanaan berbasis bukti.
• Penganggaran berbasis kinerja.
• Kolaborasi lintas perangkat daerah.
• Monitoring secara berkala.
• Evaluasi berbasis outcome.
• Pengambilan keputusan berbasis data.

Karena itu, aparatur pemerintah daerah perlu terus meningkatkan kompetensi.

Kesimpulan

Bimtek Perencanaan Berbasis Kinerja Pemerintah Daerah merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan kapasitas aparatur dalam menghasilkan perencanaan pembangunan yang lebih terarah, terukur, dan berorientasi pada hasil.

Perencanaan berbasis kinerja mengubah cara pandang dari sekadar “berapa banyak kegiatan yang dilaksanakan” menjadi “seberapa besar hasil dan manfaat yang dihasilkan”.

Penerapannya dimulai dari identifikasi permasalahan berbasis data, penyusunan sasaran, penetapan indikator, penentuan baseline dan target, penyusunan program serta kegiatan, pengalokasian anggaran, hingga monitoring dan evaluasi.

Keberhasilan pendekatan tersebut membutuhkan konsistensi antara berbagai dokumen seperti RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, dan dokumen penganggaran. Selain itu, kemampuan aparatur dalam menggunakan sistem informasi seperti SIPD perlu berjalan seiring dengan pemahaman substantif mengenai perencanaan dan kinerja.

Dengan perencanaan berbasis kinerja yang diterapkan secara konsisten, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, mengoptimalkan penggunaan anggaran, memperkuat akuntabilitas, dan mengarahkan program pembangunan pada hasil yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

FAQ Bimtek Perencanaan Berbasis Kinerja Pemerintah Daerah

Apa yang dimaksud dengan perencanaan berbasis kinerja?

Perencanaan berbasis kinerja adalah pendekatan perencanaan yang menghubungkan sumber daya, program, kegiatan, output, outcome, indikator, dan target dengan hasil pembangunan yang ingin dicapai.

Mengapa indikator kinerja penting dalam perencanaan daerah?

Indikator kinerja digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran. Dengan indikator yang jelas, pemerintah daerah dapat mengetahui apakah program dan kegiatan telah menghasilkan capaian sesuai target.

Siapa yang perlu mengikuti Bimtek Perencanaan Berbasis Kinerja?

Bimtek dapat diikuti oleh Bappeda/Bapperida, BPKAD, perangkat daerah, pejabat perencana, pengelola program, tim penyusun RKPD dan Renja, pengelola data, serta aparatur yang terlibat dalam perencanaan dan penganggaran.

Apa manfaat Bimtek Perencanaan Berbasis Kinerja bagi aparatur?

Bimtek membantu aparatur memahami konsep perencanaan berbasis hasil, menyusun indikator dan target, mengintegrasikan perencanaan dengan penganggaran, serta melakukan monitoring dan evaluasi kinerja.

Tingkatkan kompetensi aparatur. Perkuat perencanaan berbasis kinerja. Wujudkan program pembangunan yang terukur, efektif, dan memberikan hasil nyata bagi masyarakat.