Bimtek SIPD dan e-Government untuk Tata Kelola Digital Daerah
Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan komitmen nasional dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan, efisien, dan akuntabel. Dalam konteks pemerintahan daerah, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) berperan sebagai sistem utama dalam perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan pengelolaan keuangan dan aset.
Namun, banyak daerah juga mengembangkan dan mengimplementasikan sistem e-Government lainnya seperti e-Planning, e-Budgeting, e-Monev, e-Kinerja, e-SAKIP, e-Office, dan e-Musrenbang. Agar implementasinya tidak tumpang tindih dan justru memperkuat integrasi sistem pemerintahan, maka perlu dilakukan sinergi dan harmonisasi antara SIPD dan sistem e-Government daerah lainnya.
Melalui Bimbingan Teknis ini, diharapkan perangkat daerah memahami peta integrasi sistem, mampu menyusun strategi pengelolaan data antar aplikasi, dan mendorong tata kelola pemerintahan yang terintegrasi dan efisien secara digital.
1. Tujuan Kegiatan
-
Meningkatkan pemahaman ASN tentang peran dan fungsi SIPD dalam ekosistem e-Government daerah.
-
Mendorong integrasi dan sinergi antar sistem aplikasi pemerintahan daerah.
-
Menyusun peta jalan (roadmap) integrasi antara SIPD dan sistem e-Gov lainnya.
-
Menyusun strategi efisiensi sistem dan pengurangan duplikasi input data.
2. Hasil yang Diharapkan
-
Terwujudnya pemahaman teknis dan kebijakan tentang posisi SIPD dalam SPBE.
-
ASN mampu mengidentifikasi konektivitas antar sistem.
-
Tersusunnya rencana integrasi SIPD dengan sistem e-Government daerah.
-
Peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
3. Sasaran Peserta
-
Bappeda dan perangkat daerah pengelola perencanaan
-
BPKAD atau OPD pengelola keuangan dan aset
-
Dinas Kominfo (pengelola SPBE dan infrastruktur TI)
-
Admin/operator SIPD dan aplikasi e-Gov daerah lainnya
-
Inspektorat dan bagian organisasi
4. Materi Kegiatan
Sesi 1: Kebijakan dan Arah Pengembangan SPBE di Daerah
-
Regulasi nasional dan peran daerah dalam pengembangan SPBE
-
Posisi SIPD sebagai bagian dari arsitektur SPBE nasional
Sesi 2: Modul dan Fungsi SIPD
-
Modul perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan keuangan
-
Kebutuhan integrasi data dan fungsional SIPD
Sesi 3: Integrasi SIPD dengan Sistem e-Government Daerah
-
Identifikasi aplikasi e-Government yang berjalan di daerah
-
Pemetaan alur data antar sistem (e-Planning, e-Monev, e-Kinerja, e-SAKIP, dll)
-
Simulasi dan studi kasus integrasi aplikasi
Sesi 4: Penyusunan Rencana Integrasi
-
Perumusan SOP konektivitas antar aplikasi
-
Penyusunan peta integrasi data
-
Rencana implementasi bertahap sesuai kemampuan daerah
5. Metodologi
-
Pemaparan materi oleh narasumber
-
Diskusi interaktif dan FGD
-
Studi kasus dan simulasi sistem
-
Penyusunan rencana tindak lanjut daerah
Bimtek SIPD RI BPKAD Kabupaten Halmahera Timur
6. Narasumber yang Direkomendasikan
-
Kementerian Dalam Negeri (Pusdatin/SIPD)
-
Kementerian PANRB (Deputi SPBE dan RB)
-
BPKP (integrasi sistem & evaluasi kinerja)
-
Dinas Kominfo daerah dan tim pengembang sistem e-Gov
-
Praktisi SPBE dan tata kelola TI pemerintahan
Sehubungan hal tersebut kami dari Pusat Pendidikan Keuangan Dan Pelatihan Pemerintahan Daerah (PUSDIKLAT PEMDA) Selaku penyelenggara kegiatan serta dukungan narasumber yang berkompeten dibidangnya, Mengundang Bapak/Ibu untuk mengikuti kegiatan ”Bimtek SIPD dan e-Government untuk Tata Kelola Digital Daerah” untuk pendaftaran silahkan menghubungi kami.
Hubungi Kami
Silahkan menghubungi kami melalui.
HP & WHATSAPP
0812-6660-0643
TELEPON
(021) 3454426
Bimtek SIPD dan e-Government untuk Tata Kelola Digital Daerah
