Bimtek PPID untuk Humas Pemerintah

Bimtek PPID untuk Humas Pemerintah sebagai Penguatan Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat semakin membutuhkan akses terhadap informasi mengenai kebijakan, program, kegiatan, penggunaan anggaran, pelayanan publik, serta berbagai keputusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Dalam kondisi tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memiliki posisi yang sangat strategis. PPID menjadi bagian penting dalam pengelolaan informasi publik, mulai dari penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, hingga pengelolaan permohonan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada saat yang sama, fungsi PPID memiliki hubungan yang sangat erat dengan Humas Pemerintah. Humas berperan dalam membangun komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, sedangkan PPID memiliki fungsi penting dalam memastikan pelayanan informasi publik berjalan sesuai standar dan ketentuan.

Karena itu, peningkatan kompetensi melalui Bimtek PPID untuk Humas Pemerintah menjadi relevan bagi aparatur yang menangani komunikasi publik, informasi, dokumentasi, kehumasan, pelayanan informasi, serta pengelolaan PPID.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur hak masyarakat atas informasi, kewajiban badan publik, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, informasi yang dikecualikan, mekanisme memperoleh informasi, hingga keberatan dan penyelesaian sengketa informasi.

Dengan memahami kerangka tersebut, Humas dan PPID dapat membangun sistem komunikasi publik yang tidak hanya aktif menyampaikan informasi, tetapi juga mampu memberikan layanan informasi secara tepat, terukur, transparan, dan bertanggung jawab.

Mengapa PPID Penting bagi Humas Pemerintah?

Humas pemerintah tidak lagi hanya berfungsi sebagai bagian yang membuat berita kegiatan atau dokumentasi pimpinan. Dalam lingkungan pemerintahan modern, Humas harus mampu mengelola komunikasi publik secara strategis.

Masyarakat dapat memperoleh informasi melalui berbagai saluran, seperti:

• Website pemerintah.
• Media sosial.
• Portal PPID.
• Media massa.
• Aplikasi pelayanan publik.
• Surat elektronik.
• Permohonan informasi.
• Forum konsultasi publik.
• Kanal pengaduan masyarakat.

Keberadaan PPID membantu memastikan bahwa informasi publik dikelola melalui mekanisme yang jelas.

Komisi Informasi Pusat menjelaskan bahwa hak atas informasi menjadi bagian penting dari penyelenggaraan negara yang terbuka dan memungkinkan masyarakat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Bagi Humas, kondisi tersebut berarti bahwa komunikasi publik harus dibangun berdasarkan informasi yang akurat, dapat diverifikasi, sesuai kewenangan, mudah dipahami, dan tersedia melalui saluran yang tepat.

Hubungan antara PPID dan Humas Pemerintah

PPID dan Humas memiliki fungsi yang berbeda, tetapi dalam praktiknya dapat saling mendukung.

Kolaborasi keduanya menjadi semakin penting ketika pemerintah harus menjelaskan kebijakan atau program yang memiliki perhatian tinggi dari masyarakat.

Dasar Hukum Keterbukaan Informasi Publik

Pelaksanaan PPID dan pelayanan informasi publik perlu berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Beberapa regulasi utama yang relevan antara lain:

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan landasan utama keterbukaan informasi publik di Indonesia. Materinya mencakup hak dan kewajiban pemohon informasi, kewajiban badan publik, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, informasi yang dikecualikan, mekanisme permohonan, keberatan, serta penyelesaian sengketa informasi.

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik – JDIH BPK

PP Nomor 61 Tahun 2010

PP Nomor 61 Tahun 2010 merupakan peraturan pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan tercatat berstatus berlaku.

PP Nomor 61 Tahun 2010 – JDIH BPK

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 mengatur Standar Layanan Informasi Publik. Regulasi tersebut juga memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, struktur PPID, klasifikasi informasi, mekanisme layanan, keberatan, serta kebutuhan pelayanan bagi masyarakat.

Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik

Regulasi tersebut sebaiknya menjadi bagian dari materi Bimtek agar peserta tidak hanya memahami konsep PPID, tetapi juga mengetahui bagaimana ketentuan diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari.

Apa Itu Bimtek PPID untuk Humas Pemerintah?

Bimtek PPID untuk Humas Pemerintah adalah program pengembangan kompetensi yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan aparatur dalam mengelola informasi publik, memberikan pelayanan informasi, mendukung fungsi PPID, serta membangun komunikasi publik yang profesional.

Program ini dapat menggabungkan aspek:

• Regulasi keterbukaan informasi.
• Kelembagaan PPID.
• Pengelolaan informasi.
• Dokumentasi.
• Klasifikasi informasi.
• Pelayanan permohonan informasi.
• Pengelolaan keberatan.
• Penyusunan daftar informasi publik.
• Komunikasi publik.
• Hubungan media.
• Pengelolaan website.
• Media sosial pemerintah.
• Penanganan isu.
• Simulasi pelayanan PPID.

Dengan pendekatan tersebut, pelatihan tidak hanya membahas teori, tetapi juga membantu peserta memahami hubungan antara PPID, Humas, pengelola informasi, unit kerja, pimpinan, dan masyarakat.

Tujuan Pelaksanaan Bimtek PPID

Bimtek PPID dapat dirancang untuk mencapai beberapa tujuan utama.

Meningkatkan pemahaman regulasi

Peserta memahami dasar hukum keterbukaan informasi publik dan standar pelayanan informasi.

Meningkatkan kemampuan pengelolaan informasi

Peserta memahami bagaimana informasi dikumpulkan, didokumentasikan, diklasifikasikan, dan disediakan.

Meningkatkan kualitas pelayanan publik

PPID dan petugas layanan mampu memberikan pelayanan informasi secara profesional.

Memperkuat fungsi Humas

Humas dapat menggunakan informasi yang tersedia secara resmi untuk mendukung komunikasi publik.

Mengurangi risiko kesalahan informasi

Peserta memahami pentingnya verifikasi sebelum informasi disampaikan kepada masyarakat.

Membangun transparansi

Pengelolaan informasi yang baik membantu mendukung tata kelola pemerintahan yang terbuka dan akuntabel.

Peran PPID dalam Pengelolaan Informasi Publik

PPID memiliki posisi penting dalam sistem pelayanan informasi.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan informasi membutuhkan koordinasi dengan unit-unit kerja yang menghasilkan atau menguasai informasi.

Secara umum, proses tersebut dapat digambarkan sebagai:

Unit kerja menghasilkan informasi → Informasi dikumpulkan → Diverifikasi → Diklasifikasikan → Didokumentasikan → Ditentukan saluran layanan → Dipublikasikan atau diberikan berdasarkan permohonan → Dievaluasi

Proses ini membutuhkan sistem yang konsisten.

Jika informasi tersebar di berbagai unit tanpa mekanisme koordinasi, PPID dapat mengalami kesulitan ketika masyarakat mengajukan permintaan informasi.

Klasifikasi Informasi Publik

Salah satu kompetensi penting dalam Bimtek PPID adalah pemahaman mengenai klasifikasi informasi.

UU Keterbukaan Informasi Publik membedakan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan dengan informasi yang dapat dikecualikan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Dalam praktik pelayanan, peserta perlu memahami bahwa tidak semua informasi dapat diperlakukan dengan cara yang sama.

Informasi dapat dikelola berdasarkan kategori seperti:

Komisi Informasi Pusat juga mencantumkan kategori informasi publik secara berkala, setiap saat, serta-merta, dan mekanisme permintaan informasi dalam layanan PPID.

Pemahaman klasifikasi sangat penting agar petugas tidak melakukan dua kesalahan yang berlawanan: menutup informasi yang seharusnya terbuka atau membuka informasi yang seharusnya dilindungi.

Pentingnya Daftar Informasi Publik

Daftar Informasi Publik atau DIP menjadi instrumen penting dalam pengelolaan informasi.

DIP membantu organisasi mengetahui informasi apa saja yang tersedia dan bagaimana status informasinya.

Penyusunan DIP perlu melibatkan unit kerja terkait agar informasi yang tercantum benar-benar mencerminkan kondisi organisasi.

Contoh kelompok informasi yang dapat dipetakan:

• Profil badan publik.
• Struktur organisasi.
• Program dan kegiatan.
• Informasi anggaran.
• Informasi pengadaan.
• Laporan kinerja.
• Peraturan dan kebijakan.
• Informasi pelayanan publik.
• Informasi mengenai prosedur layanan.
• Informasi lain sesuai ketentuan.

PPID perlu memastikan daftar tersebut diperbarui secara berkala dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Pelayanan Permohonan Informasi Publik

Salah satu aspek penting yang perlu dikuasai petugas adalah pelayanan permohonan informasi.

Masyarakat dapat mengajukan permintaan informasi sesuai mekanisme yang tersedia.

Petugas perlu memahami tahapan pelayanan, mulai dari:

1. Menerima permohonan.
2. Memeriksa kelengkapan.
3. Mencatat permohonan.
4. Mengidentifikasi informasi yang diminta.
5. Berkoordinasi dengan unit terkait.
6. Menilai status informasi.
7. Menyiapkan informasi.
8. Memberikan tanggapan.
9. Mendokumentasikan proses pelayanan.

Komisi Informasi Pusat sendiri menyediakan standar layanan yang mencakup antara lain pengumuman, permohonan informasi publik, pengajuan keberatan, penetapan dan pemutakhiran DIP, maklumat pelayanan, serta standar biaya.

Peran Humas dalam Mendukung Pelayanan PPID

Humas dapat membantu PPID terutama dalam aspek komunikasi dan penyampaian informasi kepada publik.

Contohnya:

• Menyusun konten informasi.
• Menyederhanakan bahasa teknis.
• Membuat infografis.
• Menyiapkan berita.
• Mengelola media sosial.
• Menyiapkan siaran pers.
• Mengelola hubungan media.
• Membantu komunikasi krisis.
• Memonitor pemberitaan.
• Menganalisis respons publik.

Namun, fungsi komunikasi tidak boleh mengubah substansi informasi secara sembarangan.

Humas perlu bekerja berdasarkan informasi yang telah diverifikasi dan sesuai kewenangan.

PPID dan Website Pemerintah

Website pemerintah merupakan salah satu kanal penting dalam penyebarluasan informasi publik.

Website yang dikelola dengan baik sebaiknya memungkinkan masyarakat menemukan informasi secara mudah.

Beberapa komponen yang dapat disediakan antara lain:

• Profil PPID.
• Struktur PPID.
• Dasar hukum.
• Maklumat pelayanan.
• Standar layanan.
• Daftar Informasi Publik.
• Informasi berkala.
• Informasi setiap saat.
• Informasi serta-merta.
• Informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan.
• Formulir permohonan.
• Mekanisme keberatan.
• Kontak layanan.
• Laporan pelayanan informasi.

Sebagai contoh, PPID Kementerian Komunikasi dan Digital menyediakan bagian seperti profil PPID, standar layanan, formulir permohonan, regulasi, serta tautan informasi publik pada portal ePPID.

Portal ePPID Kementerian Komunikasi dan Digital

Strategi Humas Mengoptimalkan Informasi PPID

Informasi yang tersedia tidak otomatis efektif jika masyarakat kesulitan memahaminya.

Humas dapat membantu dengan menerapkan strategi komunikasi publik.

Gunakan bahasa yang sederhana

Hindari istilah teknis yang tidak perlu.

Buat informasi visual

Infografis dapat digunakan untuk menjelaskan informasi yang kompleks.

Manfaatkan berbagai kanal

Informasi dapat disampaikan melalui website, media sosial, media massa, dan kanal resmi lainnya sesuai kebutuhan.

Pastikan konsistensi

Informasi di website, media sosial, dan media massa harus memiliki substansi yang konsisten.

Gunakan data

Komunikasi publik sebaiknya didukung data yang dapat diverifikasi.

Pantau respons masyarakat

Komentar, pertanyaan, dan pemberitaan dapat menjadi bahan evaluasi.

Manajemen Isu dan Krisis Informasi

Salah satu tantangan terbesar bagi Humas pemerintah adalah munculnya isu yang berkembang cepat di media sosial.

Misalnya, masyarakat mempertanyakan suatu kebijakan pemerintah.

Dalam kondisi tersebut, PPID dan Humas perlu membedakan antara:

permintaan informasi, pertanyaan publik, kritik, dan isu/krisis komunikasi.

Tidak semuanya dapat ditangani dengan pendekatan yang sama.

Humas perlu:

• Memantau isu.
• Mengidentifikasi sumber informasi.
• Melakukan verifikasi.
• Berkoordinasi dengan unit teknis.
• Menyiapkan fakta.
• Menentukan juru bicara atau pihak berwenang.
• Menyampaikan informasi secara konsisten.
• Memantau perkembangan isu.

PPID membantu memastikan informasi publik tersedia melalui mekanisme yang tepat, sedangkan Humas membantu mengemas dan mengomunikasikan informasi kepada publik.

Kompetensi yang Perlu Dimiliki Peserta Bimtek

Peserta Bimtek PPID untuk Humas Pemerintah idealnya memiliki beberapa kompetensi berikut.

Materi Bimtek PPID untuk Humas Pemerintah

Program pelatihan dapat disusun secara komprehensif dengan materi sebagai berikut:

Materi Regulasi

• UU Keterbukaan Informasi Publik.
• PP pelaksanaan KIP.
• Peraturan Komisi Informasi.
• Regulasi internal badan publik.
• Kebijakan pelayanan informasi.

Materi Kelembagaan PPID

• Struktur PPID.
• PPID Utama.
• PPID Pelaksana.
• Koordinasi antarunit.
• Tugas dan tanggung jawab.
• Mekanisme kerja.

Materi Pengelolaan Informasi

• Inventarisasi informasi.
• Dokumentasi.
• Klasifikasi.
• Pemutakhiran informasi.
• Daftar Informasi Publik.
• Informasi yang dikecualikan.

Materi Pelayanan

• Permohonan informasi.
• Registrasi.
• Verifikasi.
• Tanggapan.
• Keberatan.
• Dokumentasi layanan.

Materi Humas

• Komunikasi publik.
• Media relations.
• Public speaking.
• Penulisan berita.
• Siaran pers.
• Media sosial.
• Manajemen isu.

Materi Digital

• Website PPID.
• E-PPID.
• Pengelolaan konten.
• Infografis.
• Publikasi digital.
• Monitoring informasi.

Studi Kasus dalam Bimtek

Agar pelatihan lebih aplikatif, peserta dapat diberikan studi kasus.

Studi Kasus 1: Permintaan Data Anggaran

Seorang masyarakat mengajukan permintaan informasi mengenai program dan anggaran pemerintah.

Peserta diminta menentukan:

• Informasi apa yang diminta.
• Unit penghasil informasi.
• Status informasi.
• Dokumen pendukung.
• Mekanisme pelayanan.
• Cara memberikan tanggapan.

Studi Kasus 2: Informasi Viral di Media Sosial

Sebuah informasi mengenai kebijakan pemerintah menjadi viral.

Peserta diminta menentukan:

• Sumber informasi.
• Kebenaran informasi.
• Unit yang harus dikonfirmasi.
• Strategi komunikasi.
• Saluran penyampaian.
• Pihak yang berwenang memberikan pernyataan.

Studi Kasus 3: Informasi yang Mengandung Data Pribadi

Pemohon meminta dokumen yang di dalamnya terdapat informasi tertentu yang berpotensi mengandung data pribadi.

Peserta perlu memahami bahwa pengelolaan informasi harus mempertimbangkan ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan dan perlindungan informasi yang relevan.

Pendekatan studi kasus seperti ini membantu peserta memahami bahwa pelayanan PPID membutuhkan ketelitian dan pertimbangan hukum, bukan sekadar memberikan semua dokumen yang diminta.

Manfaat Bimtek PPID untuk Humas Pemerintah

Pelatihan dapat memberikan manfaat strategis bagi organisasi.

1. Meningkatkan kompetensi aparatur

Peserta memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai PPID dan keterbukaan informasi.

2. Memperkuat kualitas pelayanan

Pelayanan informasi dapat dilakukan secara lebih sistematis.

3. Meningkatkan transparansi

Informasi publik dapat dikelola dan disampaikan secara lebih terstruktur.

4. Mendukung komunikasi Humas

Humas memperoleh sumber informasi yang lebih terorganisasi.

5. Mengurangi risiko miskomunikasi

Informasi yang telah diverifikasi dapat mengurangi potensi kesalahan komunikasi.

6. Meningkatkan kepercayaan masyarakat

Pelayanan informasi yang responsif dan transparan dapat mendukung hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat.

Sasaran Peserta Bimtek

Program Bimtek PPID untuk Humas Pemerintah dapat ditujukan kepada:

• PPID Utama.
• PPID Pelaksana.
• Pejabat Humas.
• Pranata Humas.
• Staf Humas.
• Pengelola informasi.
• Pengelola dokumentasi.
• Pengelola website.
• Admin media sosial pemerintah.
• Pejabat struktural.
• Sekretariat daerah.
• Sekretariat DPRD.
• Kementerian/lembaga.
• Pemerintah provinsi.
• Pemerintah kabupaten/kota.
• Badan publik lainnya

Internal Link: Bimtek Humas dan Protokol Pemerintah

Pengelolaan PPID memiliki hubungan erat dengan kemampuan Humas dalam mengelola komunikasi publik dan informasi pemerintahan.

Untuk memahami pembahasan yang lebih luas mengenai fungsi Humas, protokol, komunikasi pemerintah, pelayanan publik, serta peningkatan profesionalisme aparatur, dapat membaca Bimtek Humas dan Protokol Pemerintah: Panduan Lengkap Meningkatkan Profesionalisme Komunikasi dan Keprotokolan.

Strategi Membangun PPID yang Profesional

PPID yang efektif membutuhkan lebih dari sekadar keberadaan struktur organisasi.

Ada beberapa aspek yang perlu diperkuat.

Struktur yang jelas

Setiap pejabat dan unit kerja memahami perannya.

SOP yang terukur

Pelayanan informasi memiliki prosedur yang jelas.

Dokumentasi yang tertib

Dokumen informasi dapat ditemukan dan ditelusuri.

Pemutakhiran informasi

Informasi tidak dibiarkan kedaluwarsa.

Digitalisasi

Layanan dapat memanfaatkan teknologi informasi.

Kompetensi SDM

Petugas memahami regulasi dan komunikasi.

Evaluasi

Pelaksanaan layanan dievaluasi secara berkala.

Evaluasi Kinerja PPID

Evaluasi penting untuk mengetahui apakah sistem pelayanan sudah berjalan efektif.

Beberapa indikator yang dapat dipertimbangkan:

Komisi Informasi Pusat juga memiliki mekanisme monitoring dan evaluasi badan publik, termasuk melalui Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022.

Tantangan PPID di Era Digital

Perkembangan teknologi memberikan peluang sekaligus tantangan bagi PPID dan Humas.

Informasi bergerak cepat

Informasi yang tidak segera diklarifikasi dapat berkembang menjadi persepsi publik.

Data semakin besar

Jumlah dokumen dan data pemerintah terus bertambah.

Kanal komunikasi semakin banyak

Organisasi harus mengelola website, media sosial, aplikasi, dan kanal layanan lainnya.

Publik semakin kritis

Masyarakat dapat membandingkan informasi dari berbagai sumber.

Risiko kesalahan semakin tinggi

Satu informasi yang keliru dapat menyebar luas.

Oleh karena itu, PPID dan Humas perlu membangun sistem informasi yang terintegrasi, proses verifikasi yang jelas, dan koordinasi internal yang kuat.

Etika dalam Pengelolaan Informasi Publik

Keterbukaan tidak berarti semua informasi dapat dipublikasikan tanpa pertimbangan.

Petugas PPID dan Humas perlu memahami prinsip:

• Akurasi.
• Transparansi.
• Akuntabilitas.
• Kepatuhan regulasi.
• Kehati-hatian.
• Objektivitas.
• Pelayanan yang adil.
• Perlindungan informasi yang dikecualikan.
• Penggunaan data sesuai kewenangan.

Tujuan akhirnya bukan sekadar memberikan sebanyak mungkin informasi, tetapi memastikan masyarakat mendapatkan informasi publik yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan.

Metode Pelaksanaan Bimtek yang Efektif

Bimtek akan lebih efektif jika menggunakan metode pembelajaran yang aplikatif.

Metode yang dapat digunakan antara lain:

• Presentasi interaktif.
• Diskusi kelompok.
• Studi kasus.
• Simulasi pelayanan PPID.
• Praktik klasifikasi informasi.
• Praktik penyusunan DIP.
• Simulasi permohonan informasi.
• Simulasi pengajuan keberatan.
• Praktik komunikasi publik.
• Simulasi konferensi pers.
• Analisis website PPID.
• Evaluasi dan post-test.

Dengan metode tersebut, peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga dapat memahami bagaimana konsep PPID diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari.

FAQ Bimtek PPID untuk Humas Pemerintah

Apa itu Bimtek PPID untuk Humas Pemerintah?

Bimtek PPID untuk Humas Pemerintah merupakan program pelatihan yang membahas pengelolaan informasi publik, pelayanan PPID, keterbukaan informasi, dokumentasi, klasifikasi informasi, serta strategi komunikasi publik bagi Humas dan aparatur pemerintah.

Siapa yang sebaiknya mengikuti Bimtek PPID?

Program ini cocok untuk PPID Utama, PPID Pelaksana, pejabat dan staf Humas, Pranata Humas, pengelola informasi, pengelola dokumentasi, admin website, admin media sosial, serta aparatur yang terlibat dalam pelayanan informasi publik.

Apa saja materi yang dipelajari?

Materi dapat mencakup regulasi keterbukaan informasi, kelembagaan PPID, Daftar Informasi Publik, klasifikasi informasi, informasi dikecualikan, pelayanan permohonan informasi, keberatan, dokumentasi, komunikasi publik, media relations, website PPID, media sosial, serta studi kasus.

Mengapa Humas perlu memahami PPID?

Karena Humas berperan penting dalam komunikasi publik, sementara PPID memiliki peran dalam pelayanan dan pengelolaan informasi publik. Pemahaman keduanya membantu menciptakan komunikasi pemerintah yang lebih akurat, transparan, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kesimpulan

Bimtek PPID untuk Humas Pemerintah merupakan program strategis untuk memperkuat kompetensi aparatur dalam menghadapi kebutuhan keterbukaan informasi dan komunikasi publik di era digital.

PPID tidak hanya berkaitan dengan penerimaan permohonan informasi. Di dalamnya terdapat proses pengelolaan, pendokumentasian, klasifikasi, penyediaan, pelayanan, pemutakhiran, hingga evaluasi informasi publik.

Sementara itu, Humas memiliki peran penting dalam memastikan informasi pemerintah dapat dikomunikasikan kepada masyarakat secara efektif, mudah dipahami, dan sesuai dengan kewenangan.

Kolaborasi antara PPID dan Humas dapat menghasilkan sistem komunikasi publik yang lebih kuat. PPID memastikan aspek pelayanan dan pengelolaan informasi berjalan sesuai ketentuan, sementara Humas dapat memperkuat aspek komunikasi, publikasi, hubungan media, dan penyampaian pesan kepada masyarakat.

Dalam menghadapi transformasi digital, kompetensi SDM menjadi faktor yang sangat penting. Aparatur perlu memahami regulasi sekaligus memiliki kemampuan praktis dalam mengelola informasi dan berkomunikasi dengan publik.

Melalui pelatihan yang menggabungkan teori, regulasi, studi kasus, simulasi, praktik pelayanan, dan strategi komunikasi, peserta dapat lebih siap menjalankan fungsi PPID dan Humas secara profesional.

Pada akhirnya, penguatan PPID bukan hanya tentang memenuhi kewajiban administratif. PPID yang profesional dapat menjadi salah satu fondasi penting untuk membangun pemerintahan yang transparan, informatif, responsif, akuntabel, dan semakin dipercaya masyarakat.

Tingkatkan Kompetensi PPID dan Humas Pemerintah

Perkuat Keterbukaan Informasi Publik

Bangun Layanan Informasi yang Profesional, Transparan, dan Akuntabel

Siapkan SDM Pemerintah yang Kompeten Menghadapi Era Komunikasi Digital

Hubungi PUSDIKLAT PEMDA untuk informasi program Bimtek, Training, In-House Training, dan Pengembangan Kompetensi Aparatur.