Bimtek Penguatan SAKIP Pemerintah Daerah melalui Cascading dan Cross Cutting Kinerja

Penguatan SAKIP sebagai Bagian dari Manajemen Kinerja Pemerintah Daerah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau SAKIP merupakan bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Bagi pemerintah daerah, SAKIP tidak semata-mata berkaitan dengan penyusunan dokumen kinerja atau pemenuhan administrasi, tetapi berhubungan dengan bagaimana tujuan pembangunan diterjemahkan menjadi sasaran, indikator, program, kegiatan, hingga kontribusi setiap perangkat daerah dan individu.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menjelaskan bahwa evaluasi akuntabilitas kinerja mencakup keseluruhan sistem, mulai dari perencanaan kinerja, penganggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja, monitoring data kinerja, pelaporan, hingga evaluasi pencapaian kinerja.

Karena itu, penguatan SAKIP Pemerintah Daerah membutuhkan pendekatan yang terintegrasi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian penting adalah cascading kinerja atau penjenjangan kinerja. Melalui cascading, sasaran strategis pemerintah daerah dapat diturunkan secara logis kepada perangkat daerah, unit kerja, sampai individu sesuai dengan peran dan kontribusinya.

Di sisi lain, terdapat sasaran pembangunan yang tidak dapat dicapai oleh satu perangkat daerah saja. Kondisi inilah yang membutuhkan pendekatan cross cutting kinerja, yaitu kolaborasi lintas perangkat daerah untuk mencapai tujuan atau hasil pembangunan yang sama.

Dengan demikian, cascading dan cross cutting dapat menjadi dua pendekatan yang saling melengkapi dalam membangun sistem kinerja pemerintah daerah yang lebih terintegrasi.

Untuk memahami hubungan antara perencanaan pembangunan dan manajemen kinerja secara lebih luas, pemerintah daerah juga dapat merujuk pada Bimtek Perencanaan Pemerintah Daerah: Panduan Lengkap Meningkatkan Kompetensi Aparatur dan Kualitas Perencanaan Daerah sebagai bagian dari penguatan kompetensi aparatur dalam perencanaan pembangunan.

Apa Itu SAKIP Pemerintah Daerah?

SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dalam konteks pemerintah daerah, SAKIP menghubungkan berbagai proses yang sebelumnya sering berjalan secara terpisah, seperti:

• Perencanaan pembangunan daerah
• Perencanaan strategis perangkat daerah
• Perencanaan kinerja
• Penganggaran
• Pelaksanaan program dan kegiatan
• Pengukuran kinerja
• Monitoring dan evaluasi
• Pelaporan kinerja
• Evaluasi internal
• Tindak lanjut perbaikan

Artinya, SAKIP harus dilihat sebagai siklus manajemen kinerja, bukan sekadar kegiatan penyusunan laporan tahunan.

Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 menjadi salah satu regulasi penting mengenai evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Regulasi tersebut menggantikan pedoman evaluasi sebelumnya dan menjadi dasar evaluasi AKIP.

Kementerian PANRB juga menjelaskan bahwa evaluasi AKIP bertujuan antara lain untuk melihat bagaimana sistem kinerja berjalan dan mendorong peningkatan kinerja serta akuntabilitas instansi pemerintah.

Mengapa Cascading Kinerja Penting bagi Pemerintah Daerah?

Cascading kinerja pada dasarnya merupakan proses menerjemahkan sasaran strategis organisasi ke dalam sasaran dan kontribusi pada tingkatan yang lebih rendah.

Contohnya, pemerintah daerah memiliki tujuan pembangunan:

Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Tujuan tersebut tidak dapat hanya menjadi tanggung jawab sekretariat daerah. Sasaran tersebut harus diterjemahkan menjadi kontribusi berbagai perangkat daerah.

Misalnya:

Cascading membantu memastikan bahwa setiap target pada tingkat organisasi memiliki hubungan yang logis dengan target pada tingkat perangkat daerah dan unit kerja.

Dengan demikian, pegawai tidak hanya mengetahui apa yang harus dikerjakan, tetapi juga memahami mengapa pekerjaan tersebut penting bagi pencapaian sasaran pemerintah daerah.

Hubungan Cascading dengan Penjenjangan Kinerja

Kementerian PANRB menerbitkan PermenPANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah. Kementerian PANRB menyebut PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 dan Nomor 89 Tahun 2021 sebagai bagian dari pembaruan pedoman yang bertujuan memperjelas implementasi dan evaluasi SAKIP.

Penjenjangan kinerja membantu pemerintah memastikan bahwa:

1. Tujuan organisasi memiliki hubungan yang jelas dengan sasaran.
2. Sasaran dapat diterjemahkan menjadi hasil yang lebih operasional.
3. Setiap perangkat daerah memiliki kontribusi yang jelas.
4. Indikator kinerja dapat digunakan untuk mengukur pencapaian.
5. Target individu memiliki hubungan dengan target organisasi.
6. Anggaran yang digunakan dapat dikaitkan dengan pencapaian hasil.

Dengan pendekatan tersebut, cascading tidak seharusnya dilakukan hanya dengan menyalin indikator dari dokumen pemerintah daerah ke dokumen perangkat daerah.

Cascading harus menghasilkan hubungan sebab-akibat dan kontribusi kinerja yang logis.

Memahami Konsep Cross Cutting Kinerja

Tidak semua sasaran pemerintah daerah dapat dicapai melalui satu perangkat daerah.

Sebagai contoh, pemerintah daerah menetapkan sasaran:

Menurunkan angka kemiskinan daerah.

Sasaran tersebut dapat berkaitan dengan berbagai urusan pemerintahan, antara lain:

• Pendidikan
• Kesehatan
• Ketenagakerjaan
• Sosial
• Infrastruktur
• Pemberdayaan masyarakat
• Perumahan
• Perekonomian
• Kependudukan
• Perencanaan pembangunan

Artinya, sasaran tersebut memiliki karakter lintas sektor atau cross cutting.

Cross cutting kinerja membutuhkan koordinasi antarperangkat daerah agar program yang dijalankan tidak berjalan sendiri-sendiri.

Bila masing-masing perangkat daerah hanya berfokus pada target sektoralnya, pencapaian outcome bersama dapat menjadi sulit diukur.

Perbedaan Cascading dan Cross Cutting

Cascading dan cross cutting memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling berkaitan.

Dengan demikian, pemerintah daerah membutuhkan keduanya.

Cascading memperkuat hubungan vertikal, sedangkan cross cutting memperkuat hubungan horizontal.

Mengapa Cascading Saja Belum Cukup?

Salah satu tantangan dalam penerapan SAKIP adalah kecenderungan perangkat daerah bekerja berdasarkan batas kewenangan masing-masing.

Setiap perangkat daerah memiliki Renstra, Renja, indikator, program, kegiatan, dan anggaran. Namun, persoalan pembangunan masyarakat sering kali tidak mengikuti batas organisasi.

Misalnya, masalah stunting tidak hanya berkaitan dengan kesehatan.

Faktor penyebabnya dapat berhubungan dengan:

• Pola konsumsi masyarakat
• Sanitasi
• Air bersih
• Pendidikan
• Kemiskinan
• Kondisi rumah
• Perilaku hidup bersih
• Akses layanan kesehatan
• Perlindungan sosial

Oleh sebab itu, penyelesaian masalah membutuhkan kontribusi berbagai sektor.

Di sinilah konsep cross cutting menjadi penting.

Menghubungkan Cascading dengan Cross Cutting

Penguatan SAKIP pemerintah daerah dapat dilakukan dengan menggabungkan dua perspektif:

Vertikal:

Tujuan → Sasaran → OPD → Unit Kerja → Individu

Horizontal:

Sasaran Bersama → OPD 1 + OPD 2 + OPD 3 + OPD 4 → Outcome Bersama

Kombinasi keduanya dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel tersebut menunjukkan bahwa satu sasaran pembangunan dapat memiliki OPD utama dan OPD pendukung.

Pengaturan seperti ini membantu pemerintah daerah menghindari tumpang tindih sekaligus memperjelas kontribusi masing-masing perangkat daerah.

Prinsip Utama Penguatan SAKIP melalui Cascading

Agar cascading memberikan manfaat nyata, pemerintah daerah perlu memperhatikan beberapa prinsip.

1. Berorientasi pada Outcome

Indikator kinerja sebaiknya tidak berhenti pada jumlah kegiatan atau dokumen yang dihasilkan.

Misalnya:

Output:
Jumlah pelatihan yang dilaksanakan.

Outcome:
Persentase peserta yang mengalami peningkatan kompetensi.

Outcome memberikan informasi yang lebih dekat dengan perubahan atau manfaat yang ingin dicapai.

2. Memiliki Hubungan Logis

Setiap sasaran harus mempunyai hubungan yang masuk akal dengan sasaran di atasnya.

Pertanyaan yang dapat digunakan:

• Mengapa sasaran ini diperlukan?
• Kontribusinya terhadap sasaran organisasi apa?
• Apa hasil yang ingin dicapai?
• Siapa yang bertanggung jawab?
• Bagaimana hasil tersebut diukur?

3. Indikator Harus Terukur

Indikator harus memiliki definisi operasional yang jelas.

Contohnya:

Persentase pelayanan administrasi kependudukan yang selesai tepat waktu.

Indikator tersebut lebih mudah diukur dibandingkan:

Meningkatnya kualitas pelayanan.

Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa definisi, formula, sumber data, periode pengukuran, serta penanggung jawab indikator telah ditentukan.

4. Target Harus Realistis dan Menantang

Target kinerja harus mempertimbangkan:

• Baseline
• Ketersediaan anggaran
• Kapasitas SDM
• Kondisi daerah
• Ketersediaan data
• Kebijakan pemerintah
• Risiko pelaksanaan

Target yang tidak memiliki dasar dapat menyulitkan proses evaluasi kinerja.

Langkah-Langkah Melakukan Cascading Kinerja

Pemerintah daerah dapat menggunakan tahapan berikut.

Tahap 1: Menentukan Tujuan Strategis

Identifikasi tujuan pembangunan berdasarkan dokumen perencanaan daerah.

Tahap 2: Menentukan Sasaran Strategis

Sasaran harus menjelaskan kondisi yang ingin dicapai.

Tahap 3: Menentukan Indikator Kinerja

Setiap sasaran perlu memiliki indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan.

Tahap 4: Menentukan Peran OPD

Identifikasi perangkat daerah yang memiliki kewenangan dan kontribusi terhadap sasaran.

Tahap 5: Menyusun Penjenjangan

Turunkan sasaran ke tingkat perangkat daerah, unit kerja, hingga individu sesuai kebutuhan.

Tahap 6: Mengidentifikasi Cross Cutting

Cari sasaran yang membutuhkan kontribusi lebih dari satu perangkat daerah.

Tahap 7: Menentukan Target

Tetapkan target berdasarkan baseline dan kemampuan sumber daya.

Tahap 8: Menyelaraskan Program dan Anggaran

Pastikan program dan anggaran mendukung sasaran serta indikator yang telah ditetapkan.

Tahap 9: Melakukan Monitoring

Capaian kinerja harus dipantau secara berkala.

Tahap 10: Melakukan Evaluasi dan Perbaikan

Hasil monitoring digunakan untuk melakukan perbaikan terhadap perencanaan maupun pelaksanaan.

Integrasi SAKIP dengan Perencanaan dan Penganggaran

SAKIP akan lebih efektif apabila terintegrasi dengan sistem perencanaan dan penganggaran.

Hubungan sederhananya dapat digambarkan:

Perencanaan → Sasaran → Indikator → Program → Anggaran → Pelaksanaan → Pengukuran → Evaluasi → Perbaikan

Jika salah satu komponen tidak terhubung, manajemen kinerja dapat menjadi kurang optimal.

Contohnya, sebuah program memperoleh anggaran besar tetapi tidak memiliki hubungan yang jelas dengan sasaran strategis. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi terhadap relevansi program tersebut.

Kementerian PANRB menekankan bahwa evaluasi AKIP tidak hanya melihat laporan, tetapi keseluruhan sistem, termasuk perencanaan, penganggaran berbasis kinerja, pengukuran, monitoring data, pelaporan, dan evaluasi pencapaian.

Peran Bappeda dalam Penguatan Cascading dan Cross Cutting

Bappeda memiliki posisi strategis dalam memastikan keterkaitan antara perencanaan pembangunan dan kinerja pemerintah daerah.

Beberapa fungsi koordinatif yang dapat diperkuat antara lain:

• Menyelaraskan tujuan pembangunan daerah.
• Mengkoordinasikan sasaran lintas perangkat daerah.
• Memastikan indikator pembangunan memiliki definisi yang jelas.
• Mengidentifikasi sasaran cross cutting.
• Mendorong sinkronisasi program antar-OPD.
• Menghubungkan perencanaan dengan monitoring dan evaluasi.
• Memanfaatkan data sebagai dasar evaluasi.

Namun, penguatan SAKIP bukan hanya tanggung jawab Bappeda.

Keberhasilannya membutuhkan keterlibatan kepala daerah, Sekretaris Daerah, perangkat daerah, Inspektorat, pejabat perencana, pengelola kinerja, serta seluruh unit kerja terkait.

Peran Inspektorat dalam Penguatan SAKIP

Inspektorat memiliki peran penting dalam pengawasan dan evaluasi internal.

Dalam konteks penguatan SAKIP, Inspektorat dapat berperan dalam:

1. Melakukan evaluasi internal.
2. Mengidentifikasi kelemahan manajemen kinerja.
3. Memberikan rekomendasi perbaikan.
4. Memantau tindak lanjut.
5. Mendorong peningkatan kualitas pengendalian.
6. Memberikan assurance dan consulting sesuai kewenangannya.

Dengan demikian, evaluasi internal sebaiknya tidak hanya dilakukan menjelang evaluasi eksternal, tetapi menjadi bagian dari siklus perbaikan kinerja.

Peran Kepala Perangkat Daerah

Pimpinan perangkat daerah perlu memastikan bahwa sasaran organisasi tidak berhenti pada dokumen Renstra atau perjanjian kinerja.

Pimpinan harus memastikan:

• Sasaran dipahami oleh seluruh pegawai.
• Indikator memiliki definisi yang jelas.
• Target dapat dipantau.
• Program memiliki hubungan dengan sasaran.
• Anggaran mendukung pencapaian target.
• Risiko pencapaian kinerja diidentifikasi.
• Evaluasi dilakukan secara berkala.
• Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan.

Dengan pendekatan tersebut, SAKIP dapat menjadi instrumen manajemen, bukan sekadar instrumen pelaporan.

Tantangan Implementasi Cascading dan Cross Cutting

Dalam praktiknya, pemerintah daerah dapat menghadapi berbagai tantangan.

1. Indikator Terlalu Banyak

Jumlah indikator yang terlalu banyak dapat membuat organisasi sulit menentukan prioritas.

2. Indikator Tidak Mengukur Outcome

Sebagian indikator lebih banyak mengukur aktivitas daripada hasil.

3. Ego Sektoral

Perangkat daerah dapat lebih fokus pada target masing-masing daripada sasaran pembangunan bersama.

4. Data Belum Terintegrasi

Data kinerja yang tersebar dapat menyulitkan proses monitoring.

5. Target Tidak Konsisten

Target dalam berbagai dokumen dapat berbeda sehingga menyulitkan pengukuran.

6. Cascading Bersifat Administratif

Penjenjangan kinerja terkadang dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan dokumen.

7. Kurangnya Koordinasi Lintas OPD

Sasaran cross cutting membutuhkan mekanisme koordinasi yang jelas.

Strategi Mengatasi Tantangan SAKIP

Beberapa strategi yang dapat dilakukan pemerintah daerah meliputi:

Pemanfaatan Data dalam Penguatan SAKIP

Pengelolaan data merupakan bagian penting dalam pengukuran kinerja.

Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa data yang digunakan:

• Akurat
• Konsisten
• Dapat ditelusuri
• Memiliki sumber yang jelas
• Diperbarui secara berkala
• Memiliki definisi operasional
• Dapat digunakan untuk evaluasi

Data kinerja juga sebaiknya tidak hanya dikumpulkan untuk penyusunan laporan.

Data harus digunakan untuk menjawab pertanyaan seperti:

Apakah target tercapai?

Mengapa target belum tercapai?

Apa faktor penghambatnya?

Apa intervensi yang diperlukan?

Apakah anggaran yang digunakan memberikan hasil sesuai target?

Dengan demikian, data berubah fungsi dari sekadar dokumentasi menjadi alat pengambilan keputusan.

Hubungan SAKIP dengan Efektivitas Anggaran

Salah satu tujuan penting manajemen kinerja adalah memastikan sumber daya pemerintah digunakan untuk menghasilkan manfaat yang jelas.

Kementerian PANRB telah menempatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran sebagai bagian penting dalam evaluasi SAKIP.

Karena itu, pemerintah daerah perlu menghubungkan:

Anggaran → Program → Output → Outcome → Dampak

Misalnya, anggaran untuk program peningkatan pelayanan masyarakat tidak cukup hanya dilihat dari tingkat realisasi anggarannya.

Yang perlu dilihat juga adalah:

• Apakah layanan meningkat?
• Apakah waktu pelayanan menjadi lebih cepat?
• Apakah akses masyarakat bertambah?
• Apakah kepuasan masyarakat meningkat?
• Apakah masalah yang menjadi sasaran program berkurang?

Pendekatan tersebut membantu menggeser perhatian dari berapa banyak anggaran yang dibelanjakan menjadi apa hasil yang diperoleh dari penggunaan anggaran tersebut.

Bimtek Penguatan SAKIP Pemerintah Daerah melalui Cascading dan Cross Cutting Kinerja

Bimbingan teknis mengenai penguatan SAKIP dapat menjadi sarana peningkatan kapasitas aparatur dalam memahami hubungan antara perencanaan, penjenjangan kinerja, pengukuran, dan evaluasi.

Materi bimtek dapat dirancang secara aplikatif, antara lain:

Materi Kebijakan dan Regulasi

• Konsep SAKIP dan AKIP
• Kebijakan evaluasi akuntabilitas kinerja
• Penjenjangan kinerja
• Perencanaan berbasis kinerja
• Pengukuran kinerja
• Pelaporan dan evaluasi

Materi Cascading Kinerja

• Identifikasi tujuan dan sasaran
• Penyusunan pohon kinerja
• Penjenjangan kinerja
• Penyusunan indikator
• Penetapan target
• Hubungan sasaran dengan program

Materi Cross Cutting

• Identifikasi sasaran lintas sektor
• Pemetaan OPD terkait
• Pembagian kontribusi
• Kolaborasi antarperangkat daerah
• Penyusunan indikator bersama
• Monitoring outcome bersama

Materi Praktik

Peserta dapat melakukan simulasi:

1. Menentukan sasaran strategis.
2. Membuat pohon kinerja.
3. Menentukan indikator.
4. Melakukan cascading.
5. Mengidentifikasi sasaran cross cutting.
6. Menentukan OPD utama dan pendukung.
7. Menyusun matriks kontribusi.
8. Melakukan evaluasi keterkaitan program dan sasaran.

Siapa yang Perlu Mengikuti Bimtek?

Bimtek penguatan SAKIP dapat relevan bagi berbagai unsur pemerintah daerah, khususnya:

• Bappeda/Bapperida
• Sekretariat Daerah
• Inspektorat
• Bagian Organisasi
• Bagian Perencanaan
• Pejabat perencana
• Kepala perangkat daerah
• Sekretaris perangkat daerah
• Pengelola kinerja
• Pengelola program
• Tim reformasi birokrasi
• Tim SAKIP
• ASN yang terlibat dalam perencanaan dan evaluasi

Keterlibatan lintas fungsi menjadi penting karena cascading dan cross cutting tidak dapat dikerjakan secara efektif hanya oleh satu bagian.

Checklist Penguatan SAKIP Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah dapat menggunakan checklist sederhana berikut sebagai bahan evaluasi awal:

Checklist tersebut dapat digunakan sebagai bahan diskusi internal sebelum melakukan evaluasi yang lebih komprehensif.

Regulasi Pemerintah yang Relevan

Salah satu regulasi utama yang perlu diperhatikan adalah Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen resmi dan status regulasinya dapat dilihat melalui JDIH Kementerian PANRB.

JDIH Kementerian PANRB – PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021

Selain itu, informasi mengenai implementasi dan evaluasi SAKIP juga dapat diperoleh melalui situs resmi Kementerian PANRB. Kementerian PANRB menjelaskan bahwa evaluasi AKIP mencakup keseluruhan sistem manajemen kinerja, bukan hanya aspek pelaporan.

Kementerian PANRB – Informasi Evaluasi AKIP

Indikator Keberhasilan Penguatan SAKIP

Penguatan SAKIP dapat dilihat dari sejumlah perubahan dalam sistem manajemen kinerja, antara lain:

• Sasaran organisasi semakin jelas.
• Indikator semakin terukur.
• Cascading lebih logis.
• Kontribusi OPD lebih jelas.
• Kolaborasi lintas sektor meningkat.
• Program lebih terkait dengan sasaran.
• Anggaran lebih terhubung dengan target.
• Data kinerja lebih dapat digunakan.
• Monitoring dilakukan secara berkala.
• Evaluasi menghasilkan rekomendasi perbaikan.
• Rekomendasi ditindaklanjuti.
• Pengambilan keputusan semakin berbasis data.

Dengan demikian, keberhasilan SAKIP sebaiknya tidak hanya dipandang dari predikat evaluasi, tetapi juga dari perubahan kualitas manajemen kinerja di dalam organisasi pemerintah daerah.

FAQ

Apa yang dimaksud dengan cascading kinerja dalam SAKIP?

Cascading kinerja adalah proses menerjemahkan tujuan dan sasaran organisasi ke tingkat yang lebih operasional sehingga kontribusi perangkat daerah, unit kerja, dan individu dapat dikaitkan dengan pencapaian tujuan organisasi.

Apa yang dimaksud dengan cross cutting kinerja?

Cross cutting kinerja merupakan pendekatan yang digunakan ketika pencapaian suatu sasaran membutuhkan kontribusi beberapa perangkat daerah atau sektor. Pendekatan ini membantu membangun kolaborasi lintas organisasi untuk mencapai outcome bersama.

Mengapa cascading dan cross cutting penting bagi pemerintah daerah?

Cascading membantu memastikan keselarasan kinerja secara vertikal, sedangkan cross cutting membantu memastikan koordinasi secara horizontal. Keduanya dapat digunakan bersama untuk memperkuat integrasi manajemen kinerja pemerintah daerah.

Siapa yang perlu mengikuti Bimtek Penguatan SAKIP?

Bimtek dapat diikuti oleh Bappeda/Bapperida, Inspektorat, Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah, perangkat daerah, pejabat perencana, pengelola kinerja, tim SAKIP, serta ASN yang terlibat dalam perencanaan, pengukuran, monitoring, dan evaluasi kinerja.

Penutup

Penguatan SAKIP Pemerintah Daerah membutuhkan perubahan cara pandang dari sekadar penyusunan dokumen menuju manajemen kinerja yang berorientasi pada hasil. Cascading memastikan setiap tingkatan organisasi memahami kontribusinya terhadap tujuan pemerintah daerah, sementara cross cutting membantu menghubungkan perangkat daerah yang memiliki kontribusi terhadap sasaran pembangunan yang sama.

Dengan integrasi antara perencanaan, penganggaran, indikator, pelaksanaan, pengukuran, monitoring, dan evaluasi, pemerintah daerah dapat membangun sistem kinerja yang lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kementerian PANRB sendiri menekankan bahwa tujuan implementasi SAKIP adalah mendorong peningkatan kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah, dengan evaluasi yang melihat keseluruhan sistem manajemen kinerja.

Oleh karena itu, peningkatan kompetensi aparatur melalui Bimtek Penguatan SAKIP Pemerintah Daerah melalui Cascading dan Cross Cutting Kinerja dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman praktis mengenai penjenjangan kinerja, kolaborasi lintas perangkat daerah, pengukuran outcome, serta pemanfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan.

Tingkatkan Kompetensi. Kembangkan Kinerja.

Hubungi Pusdiklat Pemda untuk informasi program, jadwal, materi, dan pelaksanaan Bimtek Penguatan SAKIP Pemerintah Daerah melalui Cascading dan Cross Cutting Kinerja.

www.pusdiklatpemda.com
0823 1250 6470
info@pusdiklatpemda.com