Pengadaan BMHP melalui E-Katalog

Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) melalui E-Katalog menjadi salah satu bagian penting dalam transformasi digital pengadaan barang/jasa pemerintah, khususnya pada sektor kesehatan. Dinas Kesehatan, RSUD, BLUD, Puskesmas, laboratorium kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya membutuhkan BMHP secara rutin untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat.

BMHP memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan barang biasa. Kebutuhannya dapat berlangsung terus-menerus, spesifikasinya harus sesuai standar teknis dan medis, ketersediaannya perlu dijaga, serta beberapa jenis BMHP memiliki persyaratan mutu, izin, masa kedaluwarsa, penyimpanan, dan distribusi yang perlu diperhatikan.

Karena itu, pengadaan BMHP tidak cukup hanya berorientasi pada harga. Prosesnya perlu memperhatikan kesesuaian spesifikasi, kebutuhan pelayanan, kualitas produk, kuantitas, waktu pengiriman, penyedia, anggaran, hingga pengendalian kontrak.

Pemanfaatan E-Katalog dan E-Purchasing memberikan sarana digital untuk mendukung proses tersebut. Namun, penggunaan sistem elektronik tetap harus disertai perencanaan kebutuhan dan pengendalian yang baik.

Dalam konteks regulasi terbaru, Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026 tentang Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah berlaku sejak 1 September 2026 dan mencabut Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021. Peraturan baru tersebut mengatur antara lain pengelolaan Katalog Elektronik, pencantuman dan kurasi produk, E-Purchasing, Toko Daring, pengawasan, serta metode E-Purchasing.

Bagi instansi yang ingin memahami pengadaan kesehatan secara lebih menyeluruh, pembahasan ini dapat dilanjutkan melalui Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa Bidang Kesehatan: Panduan PBJ Dinas Kesehatan, RSUD, BLUD, Puskesmas, E-Katalog dan E-Purchasing.

Apa yang Dimaksud dengan BMHP?

Bahan Medis Habis Pakai atau BMHP pada dasarnya merupakan berbagai bahan yang digunakan dalam pelayanan kesehatan dan penggunaannya bersifat habis pakai atau memerlukan penggantian secara berkala.

Contohnya dapat meliputi:

• Sarung tangan medis;
• Masker medis;
• Spuit atau syringe;
• Jarum suntik;
• Infusion set;
• Blood set;
• Kateter;
• Kasa steril;
• Kapas medis;
• Plester medis;
• Dressing;
• Surgical blade;
• Lancet;
• Tabung atau wadah spesimen tertentu;
• Bahan pemeriksaan laboratorium tertentu;
• Bahan pendukung tindakan medis lainnya.

Jenis BMHP yang dibutuhkan tentu berbeda antara Puskesmas, RSUD, laboratorium, instalasi farmasi, klinik pemerintah, maupun unit pelayanan kesehatan lainnya.

Karena karakteristik tersebut, penyusunan kebutuhan BMHP perlu dilakukan berdasarkan kebutuhan pelayanan aktual, standar pelayanan, pola konsumsi, jumlah pasien, stok yang tersedia, dan rencana kegiatan.

Mengapa Pengadaan BMHP Perlu Direncanakan dengan Baik?

Kesalahan dalam pengadaan BMHP dapat memberikan dampak langsung terhadap operasional fasilitas kesehatan.

Jika BMHP terlalu sedikit, fasilitas kesehatan berpotensi mengalami kekurangan stok. Sebaliknya, pengadaan berlebihan dapat menyebabkan penumpukan persediaan, terutama untuk barang yang memiliki masa kedaluwarsa.

Beberapa risiko yang perlu diperhatikan antara lain:

Risiko	Dampak
Kekurangan stok	Pelayanan kesehatan dapat terganggu
Kelebihan stok	Terjadi penumpukan persediaan
Produk tidak sesuai spesifikasi	Tidak dapat digunakan sesuai kebutuhan
Masa kedaluwarsa pendek	Risiko barang tidak termanfaatkan
Pengiriman terlambat	Mengganggu pelayanan
Spesifikasi tidak jelas	Sulit melakukan evaluasi produk
Harga tidak wajar	Efisiensi anggaran terganggu
Dokumentasi tidak lengkap	Menimbulkan masalah administrasi dan audit

Oleh sebab itu, pengadaan BMHP perlu dimulai dari identifikasi kebutuhan, bukan langsung dari pencarian produk di E-Katalog.

Dasar Hukum Pengadaan BMHP melalui E-Katalog

Pelaksanaan pengadaan BMHP melalui E-Katalog perlu memperhatikan regulasi PBJ pemerintah yang berlaku.

Salah satu dasar utamanya adalah Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, yaitu perubahan kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam terminologi regulasi tersebut, E-Purchasing merupakan tata cara pembelian atau memperoleh barang/jasa melalui sistem Katalog Elektronik.

Regulasi yang secara khusus mengatur Katalog Elektronik saat ini adalah Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026 tentang Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan ini berlaku dan mencabut Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021.

Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026 mengatur antara lain:

• Pengelolaan Katalog Elektronik;
• Katalog Elektronik Nasional;
• Katalog Elektronik Sektoral;
• Katalog Elektronik Lokal;
• Katalog Elektronik oleh institusi lainnya;
• Pencantuman barang/jasa;
• Kurasi produk;
• Toko Daring;
• E-Purchasing;
• Metode E-Purchasing;
• Penetapan HPS atau referensi harga;
• Surat/Bukti Pesanan;
• Jaminan pelaksanaan;
• Pengawasan;
• Pelaporan.

Informasi resmi mengenai regulasi tersebut dapat dilihat melalui JDIH LKPP.

Perkembangan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Pemerintah

Transformasi Katalog Elektronik merupakan bagian dari digitalisasi PBJ pemerintah.

LKPP sebelumnya memperkenalkan Katalog Elektronik Versi 6 sebagai platform yang mendukung proses pengadaan secara lebih terintegrasi. Pada awal 2025, LKPP menyampaikan bahwa Katalog Elektronik V6 telah memiliki jutaan produk yang tayang dan dikembangkan untuk mendukung proses pengadaan dari pemilihan hingga pembayaran.

Untuk informasi mengenai Katalog Elektronik V6, masyarakat dan pelaku pengadaan dapat mengakses Katalog Elektronik LKPP.

Perkembangan ini penting bagi sektor kesehatan karena BMHP merupakan salah satu kelompok barang yang membutuhkan proses pengadaan secara berulang dan terdokumentasi.

Bagaimana Mekanisme Pengadaan BMHP melalui E-Katalog?

Secara sederhana, proses pengadaan BMHP melalui E-Katalog dapat digambarkan sebagai berikut:

Identifikasi kebutuhan → Penyusunan spesifikasi → Perencanaan pengadaan → Pengecekan Katalog → Evaluasi produk → Pemilihan metode E-Purchasing → Transaksi → Pemesanan → Penerimaan barang → Pemeriksaan → Pembayaran → Dokumentasi dan evaluasi.

Setiap tahapan memiliki fungsi masing-masing.

1. Identifikasi Kebutuhan BMHP

Tahap pertama adalah menentukan kebutuhan.

Instansi perlu mengetahui:

• Jenis BMHP yang diperlukan;
• Jumlah kebutuhan;
• Periode kebutuhan;
• Unit pengguna;
• Stok yang tersedia;
• Rata-rata penggunaan;
• Sisa persediaan;
• Waktu pengadaan;
• Anggaran yang tersedia.

Untuk rumah sakit, data dapat berasal dari instalasi farmasi, unit pelayanan, laboratorium, kamar operasi, IGD, rawat inap, rawat jalan, dan unit lainnya.

Untuk Puskesmas, kebutuhan dapat dikaitkan dengan jenis pelayanan dan jumlah kunjungan pasien.

2. Menyusun Spesifikasi Teknis

Spesifikasi merupakan salah satu bagian paling penting dalam pengadaan BMHP.

Spesifikasi harus menjelaskan kebutuhan secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Contohnya:

• Jenis barang;
• Ukuran;
• Material;
• Sterilitas;
• Kemasan;
• Satuan;
• Standar teknis;
• Persyaratan mutu;
• Kebutuhan kompatibilitas;
• Masa kedaluwarsa minimal jika relevan;
• Ketentuan penyimpanan;
• Persyaratan distribusi.

Spesifikasi sebaiknya disusun berdasarkan kebutuhan pelayanan, bukan berdasarkan merek tertentu secara tidak beralasan.

3. Menentukan Kuantitas

Pengadaan BMHP membutuhkan perhitungan kuantitas yang cermat.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah melihat:

Kebutuhan = Rata-rata pemakaian × Periode kebutuhan + Stok pengaman – Persediaan tersedia

Formula tersebut merupakan alat bantu perencanaan, bukan satu-satunya dasar penetapan kebutuhan. Instansi tetap perlu menyesuaikannya dengan karakteristik pelayanan dan kebijakan internal.

4. Mengecek Ketersediaan Produk di Katalog

Setelah kebutuhan dan spesifikasi ditetapkan, tim pengadaan dapat melakukan pencarian produk pada Katalog Elektronik.

Informasi yang perlu diperiksa antara lain:

• Nama produk;
• Spesifikasi;
• Satuan;
• Harga;
• Penyedia;
• Lokasi pengiriman;
• Waktu pengiriman;
• Ketentuan minimal pembelian;
• Informasi produk;
• Ketentuan transaksi;
• Informasi pendukung lainnya.

Jangan hanya membandingkan harga.

Produk dengan harga paling rendah belum tentu sesuai apabila spesifikasinya tidak memenuhi kebutuhan pelayanan.

Metode E-Purchasing untuk Pengadaan BMHP

Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026 mengatur bahwa metode E-Purchasing mencakup pembelian langsung, negosiasi harga, dan mini kompetisi. Regulasi tersebut juga menetapkan bahwa E-Purchasing wajib dilakukan apabila barang/jasa tersedia dalam Katalog Elektronik, dengan pengecualian berdasarkan kondisi tertentu.

Secara praktis, pemilihan metode perlu memperhatikan ketentuan yang berlaku dan karakteristik transaksi.

Metode	Gambaran Umum
Pembelian langsung	Digunakan sesuai kondisi dan ketentuan yang ditetapkan dalam regulasi
Negosiasi harga	Memberikan ruang proses negosiasi sesuai mekanisme Katalog
Mini kompetisi	Membandingkan penawaran dari produk/penyedia sesuai mekanisme yang tersedia

Dengan adanya beberapa metode tersebut, pengadaan BMHP dapat disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dan mekanisme yang tersedia dalam sistem.

Peran PPK dalam Pengadaan BMHP

PPK memiliki peran penting dalam memastikan pengadaan BMHP direncanakan dan dilaksanakan sesuai ketentuan.

Dalam proses tersebut, PPK perlu memperhatikan antara lain:

• Kesesuaian kebutuhan dengan perencanaan;
• Spesifikasi teknis;
• KAK apabila diperlukan;
• HPS atau referensi harga sesuai ketentuan;
• Rancangan dan pelaksanaan kontrak;
• Jadwal pengadaan;
• Pengendalian pelaksanaan;
• Penerimaan hasil pekerjaan;
• Dokumentasi;
• Evaluasi kinerja penyedia.

Peran PPK tidak berarti mengambil alih seluruh pekerjaan teknis dari unit kesehatan. Koordinasi dengan pengguna barang, pejabat pengadaan, UKPBJ, pengelola persediaan, tenaga medis, tenaga kefarmasian, dan pihak terkait lainnya tetap diperlukan.

Peran Pejabat Pengadaan

Dalam terminologi Perpres 46/2025, Pejabat Pengadaan merupakan pejabat administrasi, pejabat fungsional, atau personel yang bertugas melaksanakan antara lain Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-Purchasing.

Dalam pengadaan BMHP, koordinasi antara PPK dan Pejabat Pengadaan penting agar kebutuhan yang telah direncanakan dapat diterjemahkan ke dalam proses transaksi sesuai ketentuan.

Pembagian tugas harus mengikuti kewenangan masing-masing pihak.

Hal Penting Saat Memilih BMHP di E-Katalog

Saat memilih produk BMHP, terdapat beberapa aspek yang sebaiknya diperiksa.

Spesifikasi

Pastikan produk sesuai dengan kebutuhan unit pelayanan.

Mutu

Pastikan informasi mutu dan persyaratan produk sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan sektor kesehatan yang relevan.

Satuan

Perhatikan apakah produk dijual per buah, box, pack, set, atau satuan lainnya.

Kesalahan memahami satuan dapat menyebabkan kesalahan perhitungan kebutuhan.

Harga

Harga perlu dibandingkan secara wajar dengan memperhatikan spesifikasi dan kondisi transaksi.

Pengiriman

BMHP diperlukan untuk mendukung pelayanan sehingga waktu pengiriman perlu diperhitungkan dalam perencanaan.

Masa Kedaluwarsa

Untuk BMHP yang memiliki masa kedaluwarsa, aspek ini perlu diperhatikan dalam proses pengadaan dan penerimaan.

Kondisi Kemasan

Saat barang diterima, kondisi kemasan perlu diperiksa untuk memastikan tidak rusak atau tidak sesuai dengan persyaratan.

Pengadaan BMHP di Dinas Kesehatan

Pada tingkat Dinas Kesehatan, pengadaan BMHP dapat memiliki cakupan yang luas.

Kebutuhan dapat berasal dari:

• Puskesmas;
• Puskesmas Pembantu;
• Laboratorium kesehatan;
• Gudang farmasi;
• Unit pelayanan kesehatan daerah;
• Program kesehatan masyarakat;
• Kegiatan promotif dan preventif;
• Program pemeriksaan tertentu.

Karena cakupannya luas, konsolidasi kebutuhan dapat menjadi salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan.

Data kebutuhan dari berbagai unit dapat dianalisis untuk mengetahui pola penggunaan dan peluang efisiensi pengadaan.

Pengadaan BMHP di RSUD

RSUD memiliki kebutuhan BMHP yang lebih kompleks karena jenis pelayanan lebih beragam.

Kebutuhan dapat berasal dari:

• IGD;
• Rawat inap;
• Rawat jalan;
• Kamar operasi;
• ICU;
• Laboratorium;
• Radiologi;
• Hemodialisis;
• Instalasi bedah;
• Unit persalinan;
• Poliklinik;
• Instalasi lainnya.

Karena banyak unit terlibat, koordinasi antara pengguna, pengelola persediaan, instalasi farmasi, bagian pengadaan, PPK, dan pejabat terkait sangat diperlukan.

Pengadaan BMHP di BLUD

BLUD memiliki karakteristik pengelolaan keuangan yang perlu dipahami secara khusus.

Dalam pengadaan BMHP, BLUD tetap perlu memperhatikan ketentuan yang berlaku sesuai status dan sumber dana serta kebijakan internalnya.

Hal yang perlu diperhatikan antara lain:

• Perencanaan kebutuhan;
• Ketersediaan anggaran;
• Kebijakan pengadaan;
• Spesifikasi;
• Harga;
• Stok;
• Waktu pengadaan;
• Pengendalian persediaan;
• Dokumentasi transaksi.

Dengan demikian, penggunaan E-Katalog bukan hanya persoalan melakukan pembelian secara online, tetapi merupakan bagian dari tata kelola pengadaan yang lebih luas.

Pengadaan BMHP di Puskesmas

Puskesmas membutuhkan BMHP untuk menunjang pelayanan dasar kesehatan.

Kebutuhan dapat dipengaruhi oleh:

• Jumlah kunjungan;
• Jenis pelayanan;
• Program kesehatan;
• Kegiatan lapangan;
• Pemeriksaan laboratorium;
• Pelayanan ibu dan anak;
• Imunisasi;
• Tindakan medis;
• Kondisi epidemiologis dan kebutuhan pelayanan lainnya.

Karena kebutuhan dapat berubah, pengendalian stok perlu dilakukan secara berkala.

Puskesmas juga perlu memiliki komunikasi yang baik antara petugas pelayanan, pengelola persediaan dan pihak yang menangani pengadaan.

Tantangan Pengadaan BMHP melalui E-Katalog

Meskipun memberikan kemudahan, pengadaan BMHP melalui E-Katalog tetap memiliki tantangan.

1. Spesifikasi Produk Tidak Dipahami dengan Baik

Jika spesifikasi kebutuhan tidak jelas, pencarian produk dapat menghasilkan barang yang tidak sesuai.

2. Produk Banyak dan Beragam

Banyaknya pilihan produk dapat membuat proses evaluasi menjadi lebih kompleks.

3. Perbedaan Satuan

Perbedaan satuan kemasan dapat menyebabkan kesalahan dalam membandingkan harga.

4. Ketersediaan Barang

Produk yang tersedia di katalog perlu diperiksa kembali kondisi ketersediaan dan ketentuan pemesanannya.

5. Waktu Pengiriman

Harga yang sesuai tidak akan banyak membantu jika barang tidak dapat diterima sesuai kebutuhan pelayanan.

6. Dokumentasi

Setiap tahapan perlu terdokumentasi dengan baik untuk mendukung akuntabilitas.

Checklist Pengadaan BMHP melalui E-Katalog

Berikut checklist sederhana yang dapat digunakan oleh tim pengadaan:

No.	Pemeriksaan	Status
1	Kebutuhan sudah ditetapkan	☐
2	Anggaran tersedia	☐
3	Spesifikasi sudah disusun	☐
4	Kuantitas sudah dihitung	☐
5	Produk tersedia di Katalog	☐
6	Spesifikasi produk sesuai	☐
7	Harga telah diperiksa	☐
8	Penyedia telah diperiksa	☐
9	Ketentuan pengiriman diperiksa	☐
10	Masa kedaluwarsa diperhatikan	☐
11	Transaksi dilakukan sesuai metode	☐
12	Dokumen transaksi disimpan	☐
13	Barang diperiksa saat diterima	☐
14	Pembayaran diproses sesuai ketentuan	☐
15	Evaluasi penyedia dilakukan jika diperlukan	☐

Checklist tersebut dapat disesuaikan dengan SOP masing-masing instansi.

Pengendalian Setelah Barang Diterima

Pengadaan tidak selesai ketika transaksi di E-Katalog berhasil dilakukan.

Tahap penerimaan barang juga sangat penting.

Pada saat BMHP diterima, pemeriksaan dapat meliputi:

• Jumlah barang;
• Jenis barang;
• Spesifikasi;
• Kemasan;
• Kondisi fisik;
• Nomor batch jika relevan;
• Masa kedaluwarsa;
• Dokumen pendukung;
• Kesesuaian dengan pesanan.

Jika terdapat ketidaksesuaian, perlu dilakukan penanganan sesuai dokumen transaksi dan ketentuan yang berlaku.

Dokumentasi Pengadaan BMHP

Dokumentasi merupakan bagian penting dalam tata kelola pengadaan.

Dokumen yang relevan dapat mencakup:

• Dokumen perencanaan;
• Spesifikasi;
• KAK;
• Referensi harga/HPS sesuai ketentuan;
• Informasi produk;
• Bukti pemesanan;
• Kontrak atau dokumen transaksi;
• Bukti penerimaan;
• Berita acara apabila diperlukan;
• Dokumen pembayaran;
• Dokumentasi komunikasi terkait pelaksanaan;
• Evaluasi penyedia.

Dokumentasi yang tertib membantu instansi dalam proses monitoring, audit, evaluasi dan pertanggungjawaban.

Strategi Meningkatkan Efisiensi Pengadaan BMHP

Efisiensi bukan sekadar mencari harga paling murah.

Beberapa strategi yang dapat diterapkan antara lain:

Pertama, memperbaiki perencanaan kebutuhan.
Data penggunaan historis dapat digunakan sebagai salah satu bahan analisis.

Kedua, memperjelas spesifikasi.
Spesifikasi yang baik membantu mengurangi risiko salah memilih produk.

Ketiga, melakukan konsolidasi apabila sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan.
Kebutuhan yang tersebar dapat dianalisis untuk melihat peluang efisiensi.

Keempat, meningkatkan koordinasi.
Pengguna barang, pengelola persediaan, PPK, pejabat pengadaan dan unit terkait perlu memiliki pemahaman yang sama.

Kelima, memperkuat pengendalian penerimaan.
Barang yang datang harus diperiksa sebelum dinyatakan sesuai.

Keenam, memanfaatkan data transaksi.
Data pengadaan dapat digunakan untuk mengevaluasi harga, penggunaan, penyedia, waktu pengiriman, dan pola kebutuhan.

Perbedaan Pengadaan BMHP Konvensional dan E-Katalog

Aspek	Proses Manual/Konvensional	E-Katalog
Pencarian produk	Lebih banyak proses manual	Melalui sistem elektronik
Informasi produk	Tersebar pada dokumen	Tersedia dalam platform
Transaksi	Dokumen lebih banyak dilakukan manual	Dilakukan melalui sistem
Dokumentasi	Perlu pengelolaan manual	Sebagian tercatat secara elektronik
Monitoring	Membutuhkan konsolidasi data	Lebih mudah ditelusuri melalui sistem
Efisiensi proses	Bergantung pada prosedur internal	Didukung sistem digital

Namun, E-Katalog bukan berarti seluruh risiko pengadaan otomatis hilang. Penentuan kebutuhan, spesifikasi, pemeriksaan barang dan pengendalian tetap menjadi tanggung jawab pihak yang berwenang.

Kesalahan yang Perlu Dihindari

Beberapa kesalahan yang perlu dihindari dalam pengadaan BMHP antara lain:

1. Memilih produk hanya berdasarkan harga terendah.
2. Tidak memeriksa spesifikasi secara detail.
3. Tidak memperhatikan satuan kemasan.
4. Tidak memperhitungkan waktu pengiriman.
5. Mengabaikan masa kedaluwarsa.
6. Tidak melakukan pemeriksaan saat barang diterima.
7. Dokumentasi transaksi tidak lengkap.
8. Tidak melakukan koordinasi dengan unit pengguna.
9. Menggunakan data kebutuhan yang sudah tidak relevan.
10. Tidak mengikuti perubahan regulasi Katalog Elektronik.

Khusus poin terakhir, perubahan regulasi perlu menjadi perhatian. Per 1 September 2026, Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026 sudah menggantikan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 sebagai regulasi khusus Katalog Elektronik.

Pentingnya Kompetensi SDM Pengadaan Kesehatan

Digitalisasi sistem tidak otomatis menjadikan seluruh proses pengadaan menjadi sederhana.

SDM pengadaan tetap membutuhkan pemahaman mengenai:

• Regulasi PBJ;
• Perencanaan kebutuhan;
• Spesifikasi teknis;
• HPS atau referensi harga;
• Katalog Elektronik;
• E-Purchasing;
• Kontrak;
• Pengendalian;
• Penerimaan barang;
• Dokumentasi;
• Risiko pengadaan;
• Integritas dan akuntabilitas.

Hal tersebut semakin penting pada sektor kesehatan karena barang yang dibeli berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat.

Bimtek Pengadaan BMHP melalui E-Katalog

Pelatihan atau Bimbingan Teknis pengadaan BMHP melalui E-Katalog dapat menjadi sarana peningkatan kompetensi bagi aparatur dan personel yang terlibat dalam pengadaan sektor kesehatan.

Materi pelatihan dapat disusun secara praktis dengan menggabungkan pemahaman regulasi dan simulasi proses.

Contoh materi yang dapat diberikan:

• Kebijakan PBJ sektor kesehatan;
• Regulasi Katalog Elektronik terbaru;
• Identifikasi kebutuhan BMHP;
• Penyusunan spesifikasi;
• Penyusunan KAK;
• Perhitungan kebutuhan;
• HPS dan referensi harga;
• Pengenalan Katalog Elektronik;
• Metode E-Purchasing;
• Pembelian langsung;
• Negosiasi;
• Mini kompetisi;
• Pengelolaan transaksi;
• Kontrak;
• Penerimaan BMHP;
• Pengendalian penyedia;
• Dokumentasi;
• Studi kasus pengadaan BMHP;
• Simulasi E-Purchasing.

Pendekatan berbasis studi kasus dapat membantu peserta memahami bagaimana ketentuan diterapkan pada kondisi nyata di Dinas Kesehatan, RSUD, BLUD dan Puskesmas.

Kesimpulan

Pengadaan BMHP melalui E-Katalog merupakan bagian penting dari modernisasi pengadaan barang/jasa pemerintah di sektor kesehatan. Pemanfaatan sistem elektronik dapat membantu proses pengadaan menjadi lebih terdokumentasi dan mendukung efisiensi serta transparansi.

Namun, keberhasilan pengadaan BMHP tidak hanya bergantung pada sistem. Faktor perencanaan kebutuhan, spesifikasi, perhitungan kuantitas, pemilihan produk, pengendalian transaksi, penerimaan barang, dokumentasi, dan kompetensi SDM tetap menjadi bagian penting.

Regulasi Katalog Elektronik juga telah mengalami pembaruan. Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026 saat ini menjadi dasar khusus penyelenggaraan Katalog Elektronik dan mengatur E-Purchasing, termasuk metode pembelian langsung, negosiasi harga, dan mini kompetisi.

Dengan pemahaman yang baik, Dinas Kesehatan, RSUD, BLUD, Puskesmas, dan fasilitas pelayanan kesehatan dapat memanfaatkan E-Katalog secara lebih tertib, efektif dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku.

FAQ Pengadaan BMHP melalui E-Katalog

Apakah BMHP dapat dibeli melalui E-Katalog?

BMHP dapat dibeli melalui E-Purchasing apabila produk yang dibutuhkan tersedia dalam Katalog Elektronik dan transaksi memenuhi ketentuan yang berlaku. Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026 mengatur E-Purchasing dan menyatakan kewajiban penggunaannya apabila barang/jasa tersedia di Katalog Elektronik, dengan pengecualian berdasarkan kondisi tertentu.

Apa saja yang perlu diperiksa sebelum membeli BMHP melalui E-Katalog?

Beberapa hal yang perlu diperiksa antara lain spesifikasi, satuan, harga, penyedia, ketersediaan, ketentuan pengiriman, serta persyaratan lain yang relevan dengan kebutuhan barang dan pelayanan kesehatan.

Apakah harga termurah selalu menjadi pilihan?

Tidak. Harga merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan, tetapi kesesuaian spesifikasi, mutu, kebutuhan pelayanan, waktu pengiriman, dan aspek transaksi lainnya juga perlu dipertimbangkan sesuai ketentuan.

Apakah regulasi E-Katalog tahun 2021 masih menjadi dasar utama?

Tidak. Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 telah dicabut oleh Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026 yang mulai berlaku pada September 2026. Karena itu, pelaksana pengadaan perlu mengacu pada regulasi terbaru.

Pengadaan BMHP melalui E-Katalog • Bimtek PBJ Kesehatan • E-Purchasing • Dinas Kesehatan • RSUD • BLUD • Puskesmas

PUSDIKLATPEMDA
Professional • Competent • Trusted

Informasi Program Bimtek dan In-House Training Pengadaan Barang/Jasa Bidang Kesehatan
Website : www.pusdiklatpemda.com
Kontak : 0823 1250 6470