Bimtek Tata Naskah Dinas: Panduan Lengkap bagi ASN dan Pemerintah Daerah

Mengenal Bimtek Tata Naskah Dinas

Tata naskah dinas merupakan salah satu bagian penting dalam administrasi pemerintahan. Setiap hari, instansi pemerintah menghasilkan berbagai dokumen resmi yang digunakan untuk menjalankan tugas, menyampaikan informasi, memberikan instruksi, menetapkan keputusan, melakukan koordinasi, hingga menyampaikan laporan.

Dokumen tersebut tidak hanya harus dibuat dengan bahasa yang baik, tetapi juga harus mengikuti struktur, format, kewenangan, prosedur, dan mekanisme pengendalian yang berlaku.

Karena itu, Bimtek Tata Naskah Dinas menjadi salah satu program yang penting bagi ASN dan pegawai pemerintah yang bertanggung jawab dalam penyusunan maupun pengelolaan dokumen kedinasan.

Pemahaman tata naskah dinas juga memiliki hubungan erat dengan kearsipan. Setiap naskah dinas yang dibuat atau diterima organisasi pada akhirnya dapat menjadi arsip yang harus dikelola secara sistematis.

Untuk memahami hubungan tersebut secara lebih menyeluruh, pembaca dapat mempelajari artikel Bimtek Kearsipan: Panduan Lengkap Pengelolaan Arsip bagi ASN dan Pemerintah Daerah

Dengan tata naskah dinas yang baik, organisasi dapat membangun administrasi yang lebih tertib, seragam, efektif, dan akuntabel.

Apa Itu Tata Naskah Dinas?

Tata naskah dinas adalah pengaturan mengenai jenis, susunan, format, pembuatan, pengamanan, pengabsahan, distribusi, dan pengendalian naskah dinas yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam praktiknya, tata naskah dinas menjadi pedoman agar dokumen resmi pemerintah memiliki bentuk dan proses yang jelas.

Naskah dinas dapat digunakan untuk berbagai kepentingan, seperti:

• Komunikasi resmi antarunit kerja.
• Penyampaian instruksi.
• Pemberian informasi.
• Penetapan kebijakan.
• Pelaksanaan tugas kedinasan.
• Koordinasi antarinstansi.
• Pelaporan kegiatan.
• Dokumentasi keputusan.
• Pelayanan administrasi pemerintahan.

Tata naskah dinas tidak hanya berbicara mengenai format surat. Di dalamnya terdapat unsur kewenangan, prosedur, pengendalian, keamanan informasi, dan hubungan antara dokumen dengan proses kerja organisasi.

Mengapa Tata Naskah Dinas Penting bagi Pemerintah?

Bayangkan sebuah perangkat daerah mengirim surat kepada instansi lain.

Isi surat sebenarnya benar, tetapi tidak menggunakan format yang berlaku. Nomor surat tidak sesuai sistem penomoran. Pejabat yang menandatangani tidak memiliki kewenangan. Lampiran tidak tercatat dengan benar. Salinan tidak terdistribusi kepada unit yang seharusnya.

Walaupun terlihat sebagai masalah administratif, kondisi tersebut dapat berdampak pada efektivitas komunikasi organisasi.

Tata naskah dinas membantu mencegah permasalahan tersebut.

Beberapa manfaat penerapan tata naskah dinas antara lain:

• Menciptakan keseragaman dokumen.
• Memperjelas kewenangan pejabat.
• Memudahkan pengendalian surat.
• Mempercepat komunikasi kedinasan.
• Meningkatkan ketertiban administrasi.
• Memudahkan proses pengarsipan.
• Meningkatkan profesionalitas organisasi.
• Mendukung akuntabilitas pemerintahan.
• Mengurangi kesalahan administratif.
• Memudahkan penelusuran dokumen.

Tujuan Bimtek Tata Naskah Dinas

Pelatihan Tata Naskah Dinas dirancang untuk meningkatkan kompetensi ASN dan pegawai pemerintah dalam memahami serta menerapkan tata kelola naskah dinas sesuai ketentuan yang berlaku.

Tujuan pelatihan dapat meliputi:

1. Memahami konsep dasar tata naskah dinas.
2. Memahami jenis-jenis naskah dinas.
3. Memahami struktur dan format naskah.
4. Memahami kewenangan penandatanganan.
5. Memahami sistem penomoran.
6. Memahami mekanisme distribusi.
7. Memahami pengendalian naskah.
8. Memahami pengamanan dokumen.
9. Memahami tata kelola naskah elektronik.
10. Meningkatkan keterampilan menyusun dokumen kedinasan.
11. Mengurangi kesalahan administrasi.
12. Mendukung tertib kearsipan.

Siapa yang Perlu Mengikuti Bimtek Tata Naskah Dinas?

Pelatihan dapat diikuti oleh berbagai unsur yang terlibat dalam administrasi pemerintahan.

Peserta yang relevan antara lain:

• ASN.
• Sekretaris perangkat daerah.
• Kepala bagian.
• Kepala subbagian tata usaha.
• Pengelola administrasi.
• Staf sekretariat.
• Pengelola persuratan.
• Arsiparis.
• Pengelola arsip.
• Pejabat struktural.
• Pejabat fungsional.
• Operator administrasi.
• Pengelola dokumen.
• Sekretariat DPRD.
• Kecamatan.
• Kelurahan.
• Rumah sakit daerah.
• BLUD.
• BUMD.

Pemahaman tata naskah dinas sebaiknya tidak hanya dimiliki oleh petugas surat-menyurat. Pejabat yang memiliki kewenangan menandatangani dokumen juga perlu memahami prinsip dasarnya.

Dasar Hukum Tata Naskah Dinas Pemerintah

Tata naskah dinas pemerintah memiliki landasan hukum dan pedoman yang perlu diperhatikan.

Salah satu regulasi penting adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Peraturan tersebut menjadi salah satu acuan penting bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan tata naskah dinas.

Informasi mengenai regulasi dapat diperiksa melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri.

Selain regulasi khusus tata naskah dinas pemerintah daerah, instansi juga perlu memperhatikan ketentuan terkait kearsipan, pemerintahan berbasis elektronik, tanda tangan elektronik, keamanan informasi, dan peraturan internal organisasi.

Karena regulasi dapat mengalami perubahan, peserta dan instansi sebaiknya selalu menggunakan versi peraturan terbaru yang berlaku.

Jenis-Jenis Naskah Dinas

Jenis naskah dinas dapat berbeda sesuai ketentuan dan kebutuhan organisasi.

Secara umum, naskah dinas dapat dikelompokkan berdasarkan fungsi dan tujuan penggunaannya.

Jenis	Fungsi
Surat dinas	Komunikasi kedinasan
Nota dinas	Penyampaian informasi atau komunikasi internal
Surat tugas	Memberikan penugasan kepada pegawai
Surat undangan	Mengundang pihak tertentu dalam kegiatan
Surat edaran	Menyampaikan informasi atau arahan
Keputusan	Menetapkan sesuatu berdasarkan kewenangan
Instruksi	Memberikan perintah atau arahan
Berita acara	Merekam suatu kegiatan atau peristiwa
Laporan	Menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan
Memorandum	Komunikasi kedinasan tertentu
Telaahan staf	Menyampaikan analisis dan rekomendasi

Jenis dan penggunaan setiap naskah harus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada instansi.

Struktur Naskah Dinas

Struktur naskah dinas perlu disusun secara sistematis.

Unsur yang dapat terdapat dalam naskah dinas antara lain:

• Kop naskah dinas.
• Nomor.
• Sifat.
• Lampiran.
• Hal.
• Tanggal.
• Alamat tujuan.
• Isi naskah.
• Penutup.
• Nama jabatan.
• Tanda tangan.
• Nama pejabat.
• NIP atau identitas kedinasan sesuai ketentuan.
• Tembusan apabila diperlukan.

Setiap unsur memiliki fungsi tertentu.

Kesalahan kecil seperti penempatan nomor, tanggal, atau identitas pejabat dapat mengurangi ketertiban dokumen.

Penomoran Naskah Dinas

Penomoran menjadi bagian penting karena setiap dokumen perlu memiliki identitas yang dapat ditelusuri.

Nomor dapat digunakan untuk:

• Mengidentifikasi dokumen.
• Menunjukkan urutan.
• Memudahkan pencatatan.
• Memudahkan pencarian arsip.
• Mendukung pengendalian surat.
• Mempermudah proses administrasi.

Sistem penomoran harus dilakukan secara konsisten.

Jangan sampai terdapat dua dokumen dengan nomor yang sama dalam satu konteks administrasi.

Sebaliknya, jangan pula setiap unit menggunakan sistem penomoran sendiri tanpa koordinasi apabila organisasi telah memiliki sistem yang ditetapkan.

Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas

Tidak semua pejabat dapat menandatangani semua jenis dokumen.

Kewenangan penandatanganan harus mengikuti ketentuan dan pelimpahan kewenangan yang berlaku.

Hal tersebut penting karena tanda tangan pada naskah dinas bukan sekadar formalitas.

Tanda tangan menunjukkan adanya kewenangan dan tanggung jawab pejabat terhadap isi dokumen.

Dalam pelatihan, peserta perlu memahami:

• Siapa yang berwenang menandatangani.
• Kondisi pelimpahan kewenangan.
• Bentuk penandatanganan.
• Penggunaan atas nama.
• Penggunaan untuk beliau apabila berlaku.
• Prosedur dokumen elektronik.
• Ketentuan tanda tangan elektronik.

Tata Naskah Dinas Elektronik

Transformasi digital mengubah cara organisasi membuat dan memproses dokumen.

Naskah dinas tidak lagi selalu dibuat dalam bentuk kertas.

Dokumen dapat dibuat secara elektronik, diproses melalui sistem informasi, didistribusikan secara digital, dan disimpan sebagai arsip elektronik.

Perubahan tersebut membawa sejumlah manfaat:

• Proses lebih cepat.
• Mengurangi penggunaan kertas.
• Distribusi lebih efisien.
• Dokumen lebih mudah dilacak.
• Penyimpanan lebih terstruktur.
• Mendukung pekerjaan jarak jauh.
• Memudahkan integrasi dengan sistem pemerintahan digital.

Namun, tata kelola naskah elektronik membutuhkan pengendalian yang baik.

Hubungan Tata Naskah Dinas dengan SRIKANDI

Implementasi aplikasi seperti SRIKANDI membuat pemahaman tata naskah dinas semakin penting.

Aplikasi dapat membantu memproses dokumen secara elektronik, tetapi pengguna tetap harus mengetahui jenis dokumen yang dibuat, siapa pejabat yang berwenang, bagaimana alurnya, serta bagaimana dokumen tersebut dikelola sebagai arsip.

Dengan kata lain:

Aplikasi adalah alat, sedangkan tata naskah dinas merupakan bagian dari proses bisnis yang harus dipahami pengguna.

ASN yang memahami tata naskah dinas akan lebih mudah memahami alur persuratan elektronik dalam aplikasi pemerintahan.

Hubungan Tata Naskah Dinas dengan Kearsipan

Setiap dokumen yang dibuat dalam aktivitas organisasi memiliki kemungkinan menjadi arsip.

Karena itu, tata naskah dinas dan kearsipan merupakan dua bidang yang saling berkaitan.

Dokumen yang dibuat dengan struktur dan identitas yang jelas akan lebih mudah:

• Dicatat.
• Diklasifikasikan.
• Diberkaskan.
• Disimpan.
• Ditemukan kembali.
• Dipelihara.
• Disusutkan sesuai ketentuan.

Inilah alasan pembelajaran tata naskah dinas sebaiknya tidak dipisahkan dari pemahaman kearsipan.

Untuk memahami pengelolaan arsip secara lebih lengkap, pelajari Bimtek Kearsipan: Panduan Lengkap Pengelolaan Arsip bagi ASN dan Pemerintah Daerah

Materi Bimtek Tata Naskah Dinas

Program Bimtek Tata Naskah Dinas dapat dirancang berdasarkan kebutuhan instansi.

Materi yang ideal dapat mencakup beberapa topik berikut.

Konsep Dasar Tata Naskah Dinas

Peserta memahami pengertian, tujuan, prinsip, fungsi, dan ruang lingkup tata naskah dinas.

Regulasi Tata Naskah Dinas

Peserta mempelajari regulasi yang menjadi dasar penyelenggaraan tata naskah dinas.

Jenis dan Format Naskah

Peserta mengenal berbagai jenis naskah dan penggunaan masing-masing dokumen.

Teknik Penyusunan Naskah

Peserta belajar menyusun naskah secara sistematis sesuai ketentuan.

Penomoran dan Pengendalian

Peserta memahami bagaimana dokumen diberi nomor dan dikendalikan.

Kewenangan Penandatanganan

Peserta memahami pejabat yang memiliki kewenangan serta mekanisme pelimpahan.

Distribusi Naskah

Peserta memahami proses penyampaian dokumen kepada pihak yang dituju.

Pengamanan Naskah

Peserta memahami pentingnya menjaga informasi dalam dokumen sesuai tingkat kepentingannya.

Naskah Dinas Elektronik

Peserta mempelajari perubahan proses administrasi dalam lingkungan digital.

Integrasi dengan Kearsipan

Peserta memahami bagaimana naskah yang dihasilkan menjadi bagian dari sistem kearsipan.

Contoh Kasus Kesalahan Tata Naskah Dinas

Sebuah perangkat daerah hendak mengirim surat undangan rapat kepada beberapa instansi.

Staf membuat surat menggunakan format lama. Kop surat tidak sesuai format terbaru. Nomor surat juga menggunakan pola yang sudah tidak digunakan.

Setelah diperiksa, surat harus diperbaiki.

Masalah tersebut terlihat sederhana, tetapi dapat menyebabkan:

• Proses surat tertunda.
• Pekerjaan staf bertambah.
• Dokumen harus dicetak ulang.
• Distribusi terlambat.
• Arsip menjadi tidak seragam.

Dengan pelatihan yang memadai, staf dapat mengetahui standar yang harus digunakan sebelum dokumen dibuat.

Contoh Kasus: Pejabat Salah Menandatangani Dokumen

Contoh lain adalah ketika sebuah dokumen seharusnya ditandatangani pejabat tertentu, tetapi karena kurang memahami kewenangan, dokumen justru ditandatangani oleh pejabat yang tidak sesuai.

Akibatnya, dokumen perlu dikoreksi dan diproses kembali.

Kasus ini menunjukkan bahwa tata naskah dinas bukan hanya persoalan teknis administrasi.

Pemahaman terhadap kewenangan merupakan bagian penting dalam penyusunan dokumen resmi.

Kesalahan Umum dalam Penyusunan Naskah Dinas

Beberapa kesalahan yang sering terjadi antara lain:

1. Menggunakan format lama.
2. Salah menulis nomor.
3. Kesalahan tanggal.
4. Identitas pejabat tidak lengkap.
5. Kesalahan jabatan penandatangan.
6. Lampiran tidak sesuai.
7. Tembusan tidak tepat.
8. Bahasa kurang formal.
9. Distribusi tidak tercatat.
10. Dokumen tidak segera diberkaskan.

Kesalahan tersebut dapat dikurangi dengan standardisasi dan peningkatan kompetensi pegawai.

Prinsip Penyusunan Naskah Dinas yang Baik

Naskah dinas yang baik harus memperhatikan beberapa prinsip.

Jelas

Isi dokumen harus mudah dipahami.

Ringkas

Gunakan kalimat yang efektif dan hindari informasi yang tidak diperlukan.

Sistematis

Informasi disusun berdasarkan alur yang logis.

Formal

Gunakan bahasa kedinasan yang sesuai.

Akurat

Pastikan data, nomor, tanggal, nama, jabatan, dan informasi lain benar.

Konsisten

Format dan prosedur harus mengikuti standar organisasi.

Dapat Ditelusuri

Dokumen harus memiliki identitas dan mekanisme pengendalian yang jelas.

Tata Naskah Dinas dan Bahasa Indonesia

Kualitas naskah dinas juga dipengaruhi oleh penggunaan bahasa.

Dokumen pemerintah harus menggunakan bahasa yang jelas, efektif, dan sesuai kaidah bahasa Indonesia.

Kesalahan ejaan dapat menyebabkan pesan menjadi kurang profesional.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan:

• Penggunaan huruf kapital.
• Tanda baca.
• Penulisan nama jabatan.
• Penulisan singkatan.
• Struktur kalimat.
• Pemilihan kata.
• Konsistensi istilah.
• Kejelasan instruksi.

Pelatihan dapat memasukkan praktik penyuntingan naskah agar peserta tidak hanya memahami format, tetapi juga mampu menghasilkan dokumen dengan bahasa yang baik.

Tata Naskah Dinas dalam Era Digital

Era digital menuntut perubahan budaya kerja.

Pegawai tidak lagi hanya dituntut mampu membuat surat, tetapi juga harus mampu mengelola dokumen elektronik.

Hal tersebut mencakup:

• Pembuatan dokumen elektronik.
• Distribusi elektronik.
• Pengendalian versi.
• Persetujuan elektronik.
• Tanda tangan elektronik.
• Penyimpanan elektronik.
• Pemberkasan.
• Keamanan informasi.

Dalam sistem digital, kesalahan kecil dapat menyebar dengan cepat.

Misalnya, dokumen yang salah dikirim secara elektronik dapat langsung diterima banyak pihak.

Karena itu, pemeriksaan dokumen sebelum dikirim tetap sangat penting.

Strategi Meningkatkan Kompetensi Tata Naskah Dinas

Instansi dapat menerapkan beberapa strategi.

Standardisasi

Gunakan format dan prosedur yang sama di seluruh unit yang terkait.

Pelatihan Berkala

Berikan pelatihan ketika terdapat perubahan regulasi atau sistem.

Template Dokumen

Sediakan template resmi untuk jenis naskah yang sering digunakan.

Review Sebelum Distribusi

Dokumen penting sebaiknya diperiksa sebelum dikirim.

Digitalisasi

Gunakan sistem elektronik yang mendukung pengendalian dokumen.

Monitoring

Lakukan evaluasi terhadap kesalahan administrasi yang sering terjadi.

Manfaat Mengikuti Bimtek Tata Naskah Dinas

Bagi peserta, manfaat pelatihan dapat mencakup:

• Meningkatkan pemahaman regulasi.
• Meningkatkan keterampilan menyusun dokumen.
• Memahami jenis naskah.
• Memahami kewenangan penandatanganan.
• Memahami sistem penomoran.
• Memahami distribusi dokumen.
• Memahami pengamanan naskah.
• Memahami naskah elektronik.
• Meningkatkan ketertiban administrasi.

Bagi organisasi, manfaatnya dapat berupa:

• Dokumen lebih seragam.
• Kesalahan administrasi berkurang.
• Proses persuratan lebih cepat.
• Arsip lebih mudah dikelola.
• Akuntabilitas meningkat.
• Profesionalitas organisasi meningkat.

Tabel Perbandingan Administrasi Manual dan Digital

Aspek	Manual	Digital
Pembuatan	Dokumen fisik	Dokumen elektronik
Distribusi	Kurir/petugas	Sistem elektronik
Penyimpanan	Lemari arsip	Sistem elektronik/server
Pencarian	Manual	Pencarian sistem
Tanda tangan	Tanda tangan basah	Dapat menggunakan tanda tangan elektronik
Pengendalian	Buku agenda	Sistem informasi
Risiko	Kehilangan fisik	Risiko keamanan digital
Efisiensi	Relatif lebih lambat	Lebih cepat jika sistem siap

Peralihan ke sistem digital tidak berarti seluruh proses manual langsung hilang. Instansi tetap harus mengikuti ketentuan yang berlaku dan memastikan sistem yang digunakan dapat mendukung kebutuhan organisasi.

Checklist Tata Naskah Dinas

Instansi dapat menggunakan checklist sederhana berikut:

• Format naskah sudah sesuai.

• Kop naskah sudah benar.

• Nomor sudah diperiksa.

• Tanggal sudah benar.

• Tujuan surat sudah tepat.

• Isi dokumen sudah diperiksa.

• Lampiran sudah sesuai.

• Pejabat penandatangan memiliki kewenangan.

• Tembusan sudah sesuai.

• Dokumen telah dicatat.

• Dokumen didistribusikan kepada pihak yang tepat.

• Dokumen diberkaskan sebagai arsip.

Hubungan Bimtek Tata Naskah Dinas dengan Profesionalitas ASN

ASN merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

Setiap dokumen yang dibuat dapat merepresentasikan kualitas organisasi.

Dokumen yang rapi, jelas, akurat, dan sesuai ketentuan mencerminkan tata kelola yang profesional.

Sebaliknya, kesalahan dokumen secara berulang dapat menunjukkan bahwa organisasi perlu memperkuat standardisasi dan kompetensi.

Karena itu, Bimtek Tata Naskah Dinas tidak hanya bertujuan mengajarkan cara membuat surat, tetapi juga membangun budaya administrasi yang tertib.

Kesimpulan

Bimtek Tata Naskah Dinas merupakan program penting untuk meningkatkan kompetensi ASN dan pegawai pemerintah dalam menyusun, mengelola, mengendalikan, dan mendistribusikan dokumen kedinasan.

Tata naskah dinas memiliki fungsi strategis karena menjadi bagian dari komunikasi resmi organisasi sekaligus menjadi sumber arsip.

Pemahaman yang baik terhadap jenis naskah, struktur dokumen, penomoran, kewenangan penandatanganan, distribusi, pengamanan, hingga pengelolaan naskah elektronik akan membantu menciptakan administrasi pemerintahan yang lebih efektif.

Di era digital, kompetensi tersebut semakin penting karena proses persuratan mulai terintegrasi dengan sistem pemerintahan elektronik dan aplikasi kearsipan seperti SRIKANDI.

Dengan SDM yang kompeten, standar yang jelas, dan dukungan teknologi, tata naskah dinas dapat menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun pemerintahan yang tertib, profesional, efisien, dan akuntabel.

Untuk memperkuat pemahaman tentang siklus pengelolaan dokumen setelah naskah dibuat, baca juga Bimtek Kearsipan: Panduan Lengkap Pengelolaan Arsip bagi ASN dan Pemerintah Daerah

FAQ Bimtek Tata Naskah Dinas

Apa yang dimaksud dengan Bimtek Tata Naskah Dinas?

Bimtek Tata Naskah Dinas adalah kegiatan pelatihan yang bertujuan meningkatkan kemampuan ASN dan pegawai pemerintah dalam menyusun, mengelola, mengendalikan, dan mendistribusikan naskah dinas sesuai ketentuan yang berlaku.

Siapa yang sebaiknya mengikuti Bimtek Tata Naskah Dinas?

Pelatihan dapat diikuti ASN, sekretariat perangkat daerah, pengelola administrasi, pengelola persuratan, arsiparis, staf tata usaha, pejabat struktural, dan pejabat yang memiliki kewenangan dalam penandatanganan dokumen.

Apa saja materi yang dipelajari?

Materi dapat mencakup dasar tata naskah dinas, regulasi, jenis naskah, format, penomoran, kewenangan penandatanganan, distribusi, pengamanan, naskah elektronik, hingga hubungan tata naskah dinas dengan kearsipan.

Apa hubungan tata naskah dinas dengan kearsipan?

Naskah dinas yang dibuat atau diterima dalam kegiatan pemerintahan dapat menjadi arsip. Karena itu, tata naskah dinas yang tertib akan memudahkan proses pencatatan, pemberkasan, penyimpanan, penemuan kembali, dan pengelolaan arsip.

Referensi Pemerintah

Untuk memperoleh regulasi dan informasi resmi terkait tata naskah dinas, pemerintah daerah dapat merujuk pada JDIH Kementerian Dalam Negeri.

Untuk informasi dan regulasi bidang kearsipan, dapat mengakses Arsip Nasional Republik Indonesia dan JDIH ANRI.

Tingkatkan kompetensi aparatur dan wujudkan administrasi pemerintahan yang lebih tertib melalui Bimtek Tata Naskah Dinas.

Pelajari tata naskah dinas, tingkatkan keterampilan penyusunan dokumen, pahami pengendalian surat, dan optimalkan pengelolaan administrasi di lingkungan instansi Anda.

Informasi dan Pendaftaran

Pusdiklat Pemda
WhatsApp/Telepon: 0823 1250 6470
Email: info@pusdiklatpemda.com
Website: www.pusdiklatpemda.com