Bimtek Keuangan Daerah Provinsi Papua Pegunungan 2026/2027

Bimtek Keuangan Daerah Provinsi Papua Pegunungan 2026/2027

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil pembangunan. Kualitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat dipengaruhi oleh kemampuan aparatur dalam memahami regulasi, menyusun perencanaan dan penganggaran, melaksanakan kegiatan, melakukan penatausahaan, menyusun laporan keuangan, serta mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran.

Dalam konteks tersebut, Bimtek Keuangan Daerah Papua Pegunungan 2026/2027 menjadi salah satu program strategis untuk meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah daerah, baik pada tingkat Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan maupun pemerintah kabupaten yang berada di dalam wilayah provinsi tersebut.

Provinsi Papua Pegunungan merupakan salah satu provinsi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022. Wilayah provinsi ini mencakup delapan kabupaten, yaitu Kabupaten Jayawijaya, Lanny Jaya, Nduga, Pegunungan Bintang, Mamberamo Tengah, Tolikara, Yahukimo, dan Yalimo. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan juga menempatkan penguatan tata kelola pemerintahan dan layanan publik sebagai bagian penting dalam pembangunan daerah.

Karakteristik wilayah Papua Pegunungan yang memiliki kondisi geografis, demografis, dan tantangan pelayanan publik yang beragam membuat pengelolaan anggaran membutuhkan perencanaan yang matang. Setiap rupiah APBD perlu diarahkan untuk mendukung program prioritas, pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itu, Pelatihan Keuangan Daerah Papua Pegunungan tidak hanya penting untuk meningkatkan pemahaman regulasi, tetapi juga untuk membangun kemampuan praktis aparatur dalam mengelola anggaran secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk memperluas pemahaman mengenai pengelolaan keuangan daerah, peserta dan aparatur dapat membaca artikel pilar Bimtek Keuangan Daerah 2026/2027: Panduan Lengkap Meningkatkan Tata Kelola Keuangan Daerah yang Akuntabel, Efektif, dan Sesuai Regulasi.

Mengapa Bimtek Keuangan Daerah Penting bagi Papua Pegunungan?

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah memiliki rangkaian proses yang saling berhubungan. Kesalahan pada tahap awal dapat memberikan dampak terhadap tahapan berikutnya.

Sebagai contoh, apabila proses perencanaan tidak disusun secara tepat, maka penganggaran dapat menjadi kurang optimal. Ketika penganggaran tidak sesuai kebutuhan dan prioritas pembangunan, pelaksanaan kegiatan juga berpotensi menghadapi kendala.

Begitu pula dalam penatausahaan. Dokumen transaksi yang tidak lengkap atau pencatatan yang tidak konsisten dapat memengaruhi proses akuntansi dan pelaporan keuangan.

Karena itu, aparatur perlu memahami keseluruhan siklus pengelolaan keuangan daerah.

Secara umum, siklus tersebut meliputi:

• Perencanaan pembangunan daerah.
• Penyusunan kebijakan anggaran.
• Penyusunan KUA dan PPAS.
• Penyusunan RKA-SKPD.
• Penyusunan APBD.
• Penetapan APBD.
• Penyusunan DPA-SKPD.
• Pelaksanaan APBD.
• Penatausahaan pendapatan dan belanja.
• Pengelolaan kas daerah.
• Akuntansi dan pelaporan.
• Penyusunan pertanggungjawaban APBD.
• Pengawasan dan pengendalian.
• Tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah secara nasional antara lain diatur melalui Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Regulasi tersebut mencakup pengelola keuangan daerah, APBD, penyusunan dan penetapan APBD, pelaksanaan dan penatausahaan, akuntansi dan pelaporan, pertanggungjawaban, informasi keuangan daerah, serta pembinaan dan pengawasan.

Selain itu, PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi salah satu landasan penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Regulasi tersebut mengatur berbagai aspek, mulai dari APBD, pengelola keuangan daerah, pelaksanaan dan penatausahaan, akuntansi dan pelaporan, hingga pertanggungjawaban serta pembinaan dan pengawasan.

Kondisi dan Tantangan Pengelolaan Keuangan Papua Pegunungan

Papua Pegunungan memiliki karakteristik wilayah yang berbeda dengan banyak daerah lainnya di Indonesia. Dokumen perencanaan daerah menunjukkan bahwa provinsi ini terdiri dari delapan kabupaten dengan kondisi geografis, demografis, dan karakteristik pembangunan yang beragam.

Kondisi tersebut membuat pengelolaan keuangan daerah membutuhkan pendekatan yang sistematis dan berbasis kebutuhan.

Beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian antara lain:

Penguatan Kompetensi Aparatur

Pengelolaan keuangan melibatkan banyak pejabat dan pelaksana. Mulai dari kepala perangkat daerah, PA/KPA, PPK-SKPD, PPTK, bendahara, pejabat penatausahaan, hingga aparatur perencana.

Setiap pihak mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Pemahaman yang tidak seragam dapat menimbulkan kesalahan dalam pelaksanaan anggaran.

Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran

Perencanaan pembangunan harus memiliki keterkaitan dengan penganggaran. Program, kegiatan, subkegiatan, indikator, target, dan kebutuhan anggaran perlu disusun secara konsisten.

Penggunaan Sistem Informasi

Digitalisasi pemerintahan menuntut aparatur mampu mengelola data secara akurat. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan sendiri telah menyediakan berbagai layanan digital dan informasi pemerintahan melalui portal resminya.

Penatausahaan dan Pelaporan

Setiap transaksi pemerintah harus memiliki dokumen pendukung yang memadai. Proses pencatatan, rekonsiliasi, dan pelaporan perlu dilakukan secara tertib.

Pengendalian dan Pengawasan

Pengendalian internal perlu diperkuat untuk mengurangi risiko kesalahan, ketidaksesuaian prosedur, dan kelemahan administrasi.

Sasaran Bimtek Keuangan Daerah Papua Pegunungan 2026/2027

Program Bimtek Keuangan Daerah Papua Pegunungan dapat ditujukan kepada aparatur yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi, pelaporan, serta pengawasan keuangan daerah.

Target Instansi Bimtek Keuangan Daerah Papua Pegunungan

Program Pelatihan Keuangan Daerah Papua Pegunungan 2026/2027 dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan serta delapan pemerintah kabupaten di wilayahnya.

Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan

Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan merupakan sasaran utama penguatan kapasitas pengelolaan keuangan tingkat provinsi.

Materi dapat disesuaikan dengan kebutuhan perangkat daerah, terutama yang berkaitan dengan penganggaran, pelaksanaan APBD, penatausahaan, pelaporan, dan pengawasan.

Kabupaten Jayawijaya

Sebagai salah satu kabupaten dalam wilayah Papua Pegunungan dan lokasi ibu kota provinsi, Kabupaten Jayawijaya memiliki posisi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kawasan Papua Pegunungan.

Kabupaten Lanny Jaya

Pelatihan dapat diarahkan untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Kabupaten Nduga

Penguatan kompetensi pengelola keuangan diperlukan agar pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik dapat didukung oleh administrasi keuangan yang tertib.

Kabupaten Pegunungan Bintang

Bimtek dapat difokuskan pada penguatan kemampuan pengelola APBD, penatausahaan, akuntansi, serta pengawasan internal.

Kabupaten Mamberamo Tengah

Materi dapat disesuaikan dengan kebutuhan perangkat daerah, termasuk penguatan penganggaran berbasis kinerja dan pengelolaan dokumen keuangan.

Kabupaten Tolikara

Pelatihan dapat diarahkan pada peningkatan kompetensi aparatur dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan keuangan.

Kabupaten Yahukimo

Dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan pembangunan yang beragam, penguatan kapasitas pengelola keuangan menjadi bagian penting dalam mendukung efektivitas APBD.

Kabupaten Yalimo

Pelatihan dapat diarahkan pada penguatan pemahaman regulasi, pengelolaan anggaran, penatausahaan, serta peningkatan akuntabilitas keuangan daerah.

Kedelapan kabupaten tersebut merupakan bagian dari wilayah Provinsi Papua Pegunungan sebagaimana ditampilkan dalam portal resmi Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.

Materi Bimtek Keuangan Daerah Provinsi Papua Pegunungan 2026/2027

Agar memberikan manfaat maksimal, materi pelatihan perlu disusun secara komprehensif sekaligus aplikatif.

1. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

Peserta memahami prinsip, struktur, kewenangan, dan siklus pengelolaan keuangan daerah berdasarkan regulasi yang berlaku.

2. Perencanaan dan Penganggaran Daerah

Materi membahas hubungan antara dokumen perencanaan dengan penganggaran.

Topik dapat mencakup:

• RKPD.
• KUA.
• PPAS.
• RKA-SKPD.
• APBD.
• Perubahan APBD.
• DPA-SKPD.
• Penganggaran berbasis kinerja.

3. Penyusunan RKA-SKPD

Peserta mempelajari bagaimana menyusun RKA-SKPD secara tepat dengan memperhatikan program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, target, serta kebutuhan anggaran.

4. Penyusunan DPA-SKPD

Materi membahas hubungan RKA-SKPD dengan DPA-SKPD dan penggunaannya sebagai dasar pelaksanaan anggaran perangkat daerah.

5. Pelaksanaan APBD

Peserta memahami proses pelaksanaan pendapatan, belanja, pembiayaan, serta mekanisme administrasi yang menyertainya.

6. Penatausahaan Keuangan Daerah

Materi mencakup pengelolaan dokumen transaksi, penerimaan, pengeluaran, kas, pembukuan, rekonsiliasi, serta pertanggungjawaban bendahara.

7. Akuntansi Pemerintah Daerah

Peserta memperoleh pemahaman mengenai pencatatan transaksi dan penyusunan laporan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.

8. Pelaporan Keuangan Daerah

Materi diarahkan pada pemahaman proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah secara sistematis dan konsisten.

9. Pengendalian Internal

Peserta mempelajari identifikasi risiko, pengendalian proses, dokumentasi, serta langkah perbaikan untuk mengurangi potensi kesalahan.

10. Pengawasan dan Audit

Materi membahas peran APIP, pengawasan internal, pemeriksaan, tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan peningkatan kualitas akuntabilitas.

Bimtek Keuangan Daerah dan Implementasi SIPD RI

Salah satu aspek yang semakin penting dalam pengelolaan pemerintahan daerah adalah pemanfaatan sistem informasi.

SIPD RI mendukung proses digitalisasi dalam pemerintahan daerah. Karena itu, aparatur perlu memahami bukan hanya cara melakukan input, tetapi juga hubungan antara data perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan.

Dalam implementasinya, beberapa hal penting yang perlu diperhatikan adalah:

• Ketepatan kode dan nomenklatur.
• Konsistensi data perencanaan dan penganggaran.
• Ketepatan penginputan anggaran.
• Kesesuaian indikator dan target.
• Validasi data.
• Kelengkapan dokumen.
• Konsistensi antara dokumen dan sistem.
• Rekonsiliasi data.
• Pengendalian perubahan data.
• Dokumentasi proses.

Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan juga secara resmi mengembangkan layanan pemerintahan berbasis digital dan menyediakan informasi terkait pengelolaan anggaran serta layanan pemerintahan melalui portal resminya.

Dengan demikian, Pelatihan Keuangan Daerah Papua Pegunungan idealnya tidak hanya berorientasi pada teori, tetapi juga memberikan ruang untuk praktik dan pembahasan kasus yang berkaitan dengan sistem informasi

Penguatan APBD Berbasis Kinerja

Salah satu fokus penting dalam pengelolaan keuangan daerah adalah memastikan bahwa anggaran memiliki hubungan yang jelas dengan kinerja.

APBD bukan sekadar daftar penerimaan dan pengeluaran. Anggaran harus menjadi instrumen untuk mencapai sasaran pembangunan.

Karena itu, peserta perlu memahami hubungan:

Sasaran Pembangunan → Program → Kegiatan → Subkegiatan → Indikator → Target → Anggaran → Output → Outcome.

Pendekatan tersebut membantu pemerintah daerah memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar mendukung prioritas pembangunan.

Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan antara lain:

• Anggaran harus berbasis kebutuhan.
• Program harus memiliki target yang jelas.
• Indikator kinerja harus dapat diukur.
• Belanja harus memiliki dasar dan tujuan yang jelas.
• Pelaksanaan kegiatan harus terdokumentasi.
• Hasil kegiatan harus dapat dievaluasi.
• Penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan.

Strategi Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan membutuhkan pendekatan yang berkelanjutan.

Meningkatkan Kompetensi ASN

Aparatur perlu mendapatkan pembaruan pengetahuan secara berkala karena regulasi, sistem, dan kebijakan pengelolaan keuangan dapat berkembang.

Memperkuat SOP

Proses kerja harus didukung SOP yang jelas agar setiap pejabat dan pelaksana memahami tugas serta tanggung jawabnya.

Meningkatkan Kualitas Data

Data yang tidak akurat dapat menyebabkan kesalahan dalam perencanaan maupun penganggaran.

Memperkuat Rekonsiliasi

Rekonsiliasi perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan kesesuaian antara dokumen, transaksi, dan data sistem.

Membangun Pengendalian Internal

Pengendalian sebaiknya dilakukan sejak proses perencanaan, bukan hanya ketika kegiatan telah selesai.

Memanfaatkan Sistem Digital

Sistem informasi perlu digunakan secara optimal untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pengelolaan data.

Manfaat Mengikuti Pelatihan Keuangan Daerah Papua Pegunungan

Program Pelatihan Keuangan Daerah Papua Pegunungan dapat memberikan manfaat bagi individu maupun organisasi.

Manfaat bagi peserta antara lain:

• Meningkatkan pemahaman regulasi.
• Memahami siklus pengelolaan APBD.
• Meningkatkan kemampuan menyusun dokumen anggaran.
• Memperkuat kemampuan penatausahaan.
• Meningkatkan kemampuan akuntansi dan pelaporan.
• Memahami penggunaan sistem informasi.
• Meningkatkan kemampuan melakukan pengendalian.
• Mengurangi risiko kesalahan administrasi.
• Meningkatkan kesiapan menghadapi pemeriksaan.
• Memperkuat akuntabilitas penggunaan anggaran.

Sementara bagi organisasi, pelatihan dapat membantu:

Hubungan Perencanaan, Keuangan, dan Pembangunan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah tidak dapat dipisahkan dari perencanaan pembangunan.

Bapperida Provinsi Papua Pegunungan memiliki peran dalam memastikan proses perencanaan pembangunan berjalan berbasis data dan selaras dengan arah pembangunan daerah. Dokumen RKPD 2026 dan RPJMD 2025–2029 yang dipublikasikan pemerintah daerah menjadi salah satu referensi penting dalam memahami konteks pembangunan Papua Pegunungan.

Dalam praktiknya, perencana dan pengelola keuangan perlu bekerja secara terintegrasi.

Perencanaan menentukan apa yang hendak dicapai, sedangkan penganggaran menentukan sumber daya yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut.

Karena itu, koordinasi antara Bapperida, BPKAD, perangkat daerah, dan Inspektorat menjadi sangat penting.

Peran BPKAD, Bapperida, OPD, dan Inspektorat

Pengelolaan keuangan daerah merupakan tanggung jawab bersama.

BPKAD/Badan Pengelolaan Keuangan berperan dalam berbagai aspek pengelolaan keuangan sesuai kewenangannya, termasuk penganggaran, kas, akuntansi, dan pelaporan.

Bapperida memiliki peran penting dalam perencanaan pembangunan dan sinkronisasi antara prioritas pembangunan dengan program daerah.

OPD bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dokumen anggaran serta ketentuan yang berlaku.

Inspektorat/APIP memiliki peran dalam pengawasan, pembinaan, pengendalian, serta tindak lanjut atas berbagai hasil pengawasan.

Sinergi antarlembaga tersebut akan memperkuat sistem pengelolaan keuangan daerah.

Landasan Regulasi Bimtek Keuangan Daerah 2026/2027

Materi Bimtek Keuangan Daerah perlu selalu disesuaikan dengan regulasi yang berlaku pada saat pelaksanaan.

Beberapa regulasi penting yang menjadi referensi antara lain:

Status dan dokumen regulasi dapat diverifikasi melalui Database Peraturan BPK RI. PP Nomor 12 Tahun 2019 tercatat mengatur pengelolaan keuangan daerah secara luas, sedangkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 menjadi pedoman teknis pengelolaannya.

Untuk informasi daerah, peserta juga dapat mengakses Portal Resmi Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan Bapperida Provinsi Papua Pegunungan sebagai sumber informasi resmi mengenai pemerintahan dan perencanaan pembangunan daerah.

Konsep Pelatihan yang Aplikatif

Pelaksanaan bimtek sebaiknya tidak hanya berupa pemaparan materi. Peserta perlu mendapatkan kesempatan untuk menghubungkan teori dengan pekerjaan sehari-hari.

Beberapa pendekatan yang dapat digunakan antara lain:

• Pembahasan regulasi.
• Studi kasus.
• Simulasi penyusunan dokumen.
• Praktik penganggaran.
• Pembahasan permasalahan SIPD RI.
• Simulasi penatausahaan.
• Analisis laporan keuangan.
• Diskusi permasalahan OPD.
• Evaluasi hasil pembelajaran.

Dengan pendekatan tersebut, peserta diharapkan dapat membawa pengetahuan yang diperoleh ke lingkungan kerja masing-masing.

Indikator Keberhasilan Bimtek

Program Bimtek Keuangan Daerah Papua Pegunungan 2026/2027 dapat dikatakan berhasil apabila peserta mampu menunjukkan peningkatan kompetensi yang dapat diterapkan dalam pekerjaan.

Indikatornya antara lain:

1. Peserta memahami regulasi pengelolaan keuangan daerah.
2. Peserta memahami siklus APBD.
3. Peserta mampu mengidentifikasi kesalahan administrasi.
4. Peserta memahami proses penyusunan RKA dan DPA.
5. Peserta memahami penatausahaan keuangan.
6. Peserta memahami akuntansi dan pelaporan.
7. Peserta mampu memahami penggunaan SIPD RI sesuai tugasnya.
8. Peserta memahami pengendalian internal.
9. Peserta mampu mengidentifikasi risiko pengelolaan keuangan.
10. Peserta mampu menerapkan materi dalam pelaksanaan tugas.

FAQ Bimtek Keuangan Daerah Papua Pegunungan

Apa itu Bimtek Keuangan Daerah Papua Pegunungan?

Bimtek Keuangan Daerah Papua Pegunungan adalah program peningkatan kompetensi aparatur yang membahas pengelolaan keuangan pemerintah daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan.

Siapa yang dapat mengikuti Pelatihan Keuangan Daerah Papua Pegunungan?

Pelatihan dapat diikuti oleh ASN dan pejabat yang memiliki tugas berkaitan dengan keuangan daerah, antara lain BPKAD, Bapperida, Inspektorat, Sekretariat Daerah, kepala OPD, PA/KPA, PPK-SKPD, PPTK, bendahara, perencana, dan pengelola keuangan lainnya.

Apa saja materi yang dibahas dalam Bimtek?

Materi dapat mencakup kebijakan pengelolaan keuangan daerah, perencanaan dan penganggaran, RKA-SKPD, DPA-SKPD, APBD, pelaksanaan dan penatausahaan, akuntansi, pelaporan, SIPD RI, pengendalian internal, pemeriksaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Mengapa Bimtek Keuangan Daerah penting bagi Papua Pegunungan?

Bimtek membantu meningkatkan kapasitas aparatur dalam menghadapi dinamika regulasi, kebutuhan pengelolaan APBD berbasis kinerja, digitalisasi pemerintahan, serta tuntutan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

Penutup

Bimtek Keuangan Daerah Provinsi Papua Pegunungan 2026/2027 merupakan bagian penting dari strategi peningkatan kapasitas aparatur dalam membangun pengelolaan APBD yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Pengelolaan keuangan daerah yang baik tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh kemampuan aparatur dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, menatausahakan, mencatat, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan setiap penggunaan sumber daya publik.

Bagi Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yahukimo, dan Kabupaten Yalimo, penguatan kompetensi aparatur dalam pengelolaan keuangan dapat menjadi salah satu fondasi penting untuk mendukung kualitas pembangunan dan pelayanan publik.

Penguatan kapasitas tersebut perlu dilakukan secara berkelanjutan dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perangkat daerah. Materi pelatihan juga perlu terus diperbarui mengikuti perkembangan regulasi, kebijakan fiskal, sistem informasi pemerintahan, serta kebutuhan pembangunan daerah.

Dengan aparatur yang kompeten, sistem yang semakin baik, data yang akurat, pengendalian yang kuat, dan koordinasi antarlembaga yang efektif, pengelolaan keuangan daerah dapat diarahkan untuk menghasilkan manfaat pembangunan yang lebih nyata bagi masyarakat.

Tingkatkan kompetensi ASN Papua Pegunungan. Perkuat pengelolaan APBD. Wujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada hasil pembangunan.

Informasi Program Bimtek & Pelatihan Keuangan Daerah Papua Pegunungan 2026/2027

Konsultasikan kebutuhan pelatihan untuk Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan maupun Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Lanny Jaya, Nduga, Pegunungan Bintang, Mamberamo Tengah, Tolikara, Yahukimo, dan Yalimo.

Kompeten. Profesional. Terpercaya untuk Keuangan Daerah yang Lebih Baik.