Bimtek Implementasi Peraturan LKPP No. 2 Tahun 2026 tentang Katalog Elektronik dan E-Purchasing

Memahami Peraturan LKPP No. 2 Tahun 2026 tentang Katalog Elektronik

Transformasi digital dalam pengadaan barang/jasa pemerintah terus berkembang untuk menciptakan proses pengadaan yang lebih mudah, cepat, transparan, akuntabel, dan terdokumentasi. Salah satu regulasi penting yang perlu diperhatikan oleh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, PPK, Pejabat Pengadaan, serta pihak lain yang terlibat dalam pengadaan adalah Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan ini ditetapkan dan diundangkan pada 1 September 2026 serta tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 608. Berdasarkan JDIH LKPP, peraturan tersebut berstatus berlaku dan mencabut Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Perubahan regulasi tersebut menjadi penting karena Katalog Elektronik tidak hanya berkaitan dengan daftar barang dan jasa yang dapat dibeli pemerintah. Pengaturannya juga mencakup penyelenggaraan katalog, pencantuman dan kurasi produk, Toko Daring, pelaksanaan E-Purchasing, kewenangan pihak-pihak yang terlibat, hingga pengawasan dan pelaporan.

Bagi organisasi pemerintah, pemahaman terhadap regulasi baru ini diperlukan agar proses E-Purchasing tidak hanya dilakukan secara administratif melalui sistem elektronik, tetapi juga sesuai dengan prinsip dan ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Untuk memahami konteks yang lebih luas, pembahasan mengenai Katalog Elektronik dan E-Purchasing juga tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan tata kelola PBJ. Pelajari lebih lanjut melalui Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah: Panduan Lengkap PBJ, E-Katalog, E-Purchasing, TKDN, PPK, UKPBJ, dan Kontrak sebagai materi pilar pengadaan barang/jasa pemerintah.

Mengapa Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026 Penting?

Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026 hadir untuk mengatur penyelenggaraan Katalog Elektronik secara lebih komprehensif. Dalam abstrak resminya, LKPP menjelaskan bahwa pengaturan baru diperlukan karena Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 belum mengakomodasi perkembangan pengelolaan Katalog Elektronik dan pelaksanaan E-Purchasing secara memadai.

Secara umum, regulasi baru ini memberikan kerangka pengaturan mengenai:

• Pengelolaan Katalog Elektronik.
• Katalog Elektronik Nasional.
• Katalog Elektronik Sektoral.
• Katalog Elektronik Lokal.
• Katalog Elektronik oleh institusi lainnya.
• Pencantuman barang/jasa.
• Kurasi produk.
• Pengelolaan Toko Daring.
• Pelaksanaan E-Purchasing.
• Metode E-Purchasing.
• HPS atau Referensi Harga.
• Surat atau Bukti Pesanan.
• Jaminan pelaksanaan.
• Pengawasan.
• Pelaporan.

Dengan ruang lingkup tersebut, implementasi peraturan membutuhkan pemahaman lintas fungsi. PPK dan Pejabat Pengadaan, misalnya, perlu memahami tidak hanya cara memilih produk dalam Katalog Elektronik, tetapi juga aspek kebutuhan, spesifikasi, harga, metode transaksi, dokumentasi, dan kesesuaian produk.

Dasar Hukum Katalog Elektronik dan E-Purchasing

Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026 tidak berdiri sendiri. JDIH LKPP mencantumkan sejumlah dasar hukum dan peraturan terkait, termasuk Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres Nomor 46 Tahun 2025.

Beberapa regulasi yang perlu dipahami dalam konteks implementasinya antara lain:

Perlu diperhatikan bahwa Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026 secara khusus menggantikan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021. Karena itu, pelaksana pengadaan perlu membedakan antara ketentuan lama dan ketentuan yang berlaku setelah regulasi baru diundangkan.

Dokumen regulasi dapat ditelusuri melalui JDIH LKPP – Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026.

Ruang Lingkup Peraturan LKPP No. 2 Tahun 2026

Salah satu hal penting dalam implementasi adalah memahami ruang lingkup regulasi. Berdasarkan abstrak resmi LKPP, pengaturan mencakup penyelenggaraan Katalog Elektronik, pencantuman barang/jasa, Toko Daring, E-Purchasing, serta pengawasan Katalog Elektronik.

Pengelolaan Katalog Elektronik

Katalog Elektronik terdiri dari beberapa bentuk pengelolaan, antara lain:

1. Katalog Elektronik Nasional.
2. Katalog Elektronik Sektoral.
3. Katalog Elektronik Lokal.
4. Katalog Elektronik oleh Institusi Lainnya.

Pembagian tersebut penting karena setiap kategori dapat memiliki konteks kebutuhan dan pengelolaan yang berbeda.

Pencantuman Barang dan Jasa

Barang atau jasa yang tersedia dalam katalog harus memenuhi ketentuan pencantuman yang berlaku. Hal ini berkaitan dengan kategori produk, spesifikasi, informasi produk, harga, serta ketentuan lain yang ditetapkan dalam sistem.

Kurasi Produk

Kurasi merupakan bagian penting dalam memastikan kesesuaian produk yang ditayangkan. Dalam pelaksanaannya, pengguna katalog tidak seharusnya hanya berfokus pada harga, tetapi juga memastikan produk sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi pengadaan.

E-Purchasing

E-Purchasing merupakan proses pembelian barang/jasa melalui sistem Katalog Elektronik. Peraturan baru mengatur metode E-Purchasing yang dapat digunakan sesuai karakteristik pengadaan.

Apa yang Dimaksud dengan E-Purchasing?

E-Purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem Katalog Elektronik. Dalam layanan Katalog Elektronik, E-Purchasing digunakan oleh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui sistem elektronik.

Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026 mengatur bahwa E-Purchasing dapat digunakan untuk:

• Barang;
• Pekerjaan konstruksi;
• Jasa lainnya; dan
• Jasa konsultansi.

Salah satu ketentuan penting adalah E-Purchasing wajib dilakukan apabila barang/jasa tersedia dalam Katalog Elektronik, dengan pengecualian berdasarkan kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam regulasi.

Karena itu, ketika akan melaksanakan pengadaan, pelaksana perlu melakukan pemeriksaan terlebih dahulu apakah kebutuhan yang akan diadakan tersedia dalam Katalog Elektronik.

Metode E-Purchasing Berdasarkan Peraturan LKPP No. 2 Tahun 2026

Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026 mengatur tiga metode E-Purchasing, yaitu Pembelian Langsung, Negosiasi Harga, dan Mini Kompetisi.

Pembelian Langsung

Pembelian langsung dapat digunakan sesuai kondisi dan ketentuan yang berlaku dalam sistem serta regulasi.

Dalam praktiknya, pejabat yang berwenang perlu memastikan bahwa barang/jasa yang dipilih sesuai dengan kebutuhan, spesifikasi, volume, dan ketentuan pengadaan.

Negosiasi Harga

Negosiasi harga memberikan ruang untuk melakukan proses negosiasi dengan penyedia sesuai ketentuan.

Aspek yang dapat menjadi perhatian antara lain:

• Kuantitas barang/jasa.
• Harga produk.
• Biaya pengiriman.
• Biaya instalasi.
• Kondisi penyediaan.
• Spesifikasi dan layanan.
• Referensi harga.

Negosiasi tidak semata-mata berarti mencari harga terendah. Prosesnya tetap perlu memperhatikan kesesuaian kebutuhan, kewajaran harga, spesifikasi, dan ketentuan pengadaan.

Mini Kompetisi

Mini Kompetisi memungkinkan proses pemilihan melalui kompetisi di antara penyedia sesuai mekanisme yang ditetapkan.

LKPP sebelumnya telah menerbitkan Keputusan Kepala LKPP Nomor 93 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan E-Purchasing Katalog Elektronik melalui Metode Mini-Kompetisi. Regulasi tersebut tercatat berstatus berlaku pada JDIH LKPP.

Informasi dan panduan terkait dapat dipantau melalui Pusat Bantuan INAPROC.

Peran PPK dalam Implementasi Katalog Elektronik

PPK memiliki peran penting dalam memastikan kebutuhan pengadaan diterjemahkan menjadi proses yang sesuai dengan ketentuan.

Dalam implementasi E-Purchasing, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian PPK antara lain:

• Memastikan kebutuhan telah direncanakan dengan baik.
• Memahami spesifikasi teknis barang/jasa.
• Memastikan produk yang dipilih sesuai kebutuhan.
• Memperhatikan harga atau referensi harga.
• Memastikan metode E-Purchasing sesuai.
• Menyiapkan dokumen pendukung.
• Memastikan transaksi dilakukan melalui sistem yang ditentukan.
• Memastikan kontrak atau surat/bukti pesanan sesuai ketentuan.
• Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan.
• Menjaga dokumentasi proses pengadaan.

LKPP juga telah memberikan imbauan kepada PPK dan Pejabat Pengadaan agar cermat memastikan produk yang dipilih sesuai dengan kategori produk yang tercantum dalam dokumen pengumuman penayangan produk.

Peran Pejabat Pengadaan

Pejabat Pengadaan juga perlu memahami perubahan ketentuan karena proses E-Purchasing berkaitan langsung dengan pemilihan dan transaksi barang/jasa melalui katalog.

Beberapa aspek yang perlu diperhatikan:

1. Memastikan kebutuhan tersedia dalam katalog.
2. Memeriksa kategori produk.
3. Membandingkan spesifikasi.
4. Memeriksa informasi harga.
5. Memastikan penyedia sesuai dengan ketentuan.
6. Menentukan metode E-Purchasing yang tepat.
7. Melaksanakan negosiasi apabila metode yang digunakan mensyaratkannya.
8. Mendokumentasikan proses.
9. Memastikan transaksi sesuai kewenangan.
10. Menjaga akuntabilitas proses pengadaan.

Dengan demikian, penggunaan Katalog Elektronik tidak berarti proses pengadaan dapat dilakukan tanpa analisis. Sistem digital membantu proses menjadi lebih terstruktur, tetapi pengambilan keputusan tetap harus didasarkan pada kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

Hal yang Perlu Diperhatikan Pemerintah Daerah

Bagi pemerintah daerah, implementasi Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026 menjadi bagian dari penguatan tata kelola pengadaan berbasis digital.

OPD perlu membangun koordinasi antara:

• PA/KPA;
• PPK;
• Pejabat Pengadaan;
• UKPBJ;
• Pengelola keuangan;
• Pengguna barang;
• Tim teknis;
• Penyedia;
• Pengelola sistem pengadaan.

Koordinasi diperlukan karena kesalahan pada tahap awal, seperti spesifikasi yang tidak tepat atau kebutuhan yang tidak jelas, dapat berdampak pada tahap pemilihan hingga pelaksanaan kontrak.

Pentingnya Memastikan Kesesuaian Produk

Salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian adalah kesesuaian antara produk yang ditayangkan dan kebutuhan pengadaan.

LKPP melalui imbauan tahun 2026 menekankan pentingnya memastikan produk yang ditransaksikan sesuai dengan kategori produk sebagaimana tercantum dalam dokumen pengumuman penayangan produk.

Oleh karena itu, sebelum melakukan transaksi, pengguna perlu melakukan pemeriksaan terhadap:

HPS dan Referensi Harga dalam E-Purchasing

Aspek harga merupakan bagian penting dalam proses pengadaan. Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026 juga mengatur mengenai penetapan HPS atau Referensi Harga.

Dalam pelaksanaan, pejabat terkait perlu memahami perbedaan fungsi antara harga tayang dalam katalog, referensi harga, dan nilai transaksi.

Harga dalam katalog tidak seharusnya dipahami secara terpisah dari keseluruhan kondisi transaksi. Faktor seperti volume, pengiriman, instalasi, spesifikasi, dan kondisi lainnya dapat menjadi bagian dari pertimbangan sesuai ketentuan.

Dengan dokumentasi yang baik, proses penetapan dan negosiasi harga akan lebih mudah ditelusuri ketika dilakukan pemeriksaan.

Surat atau Bukti Pesanan dan Dokumentasi

Dokumentasi merupakan bagian penting dalam pengadaan pemerintah. Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026 juga mengatur mengenai Surat/Bukti Pesanan.

Dokumen transaksi perlu dikelola secara tertib agar dapat menjadi bukti bahwa proses telah dilaksanakan melalui tahapan yang sesuai.

Dokumentasi dapat mencakup:

• Dokumen kebutuhan.
• Spesifikasi teknis.
• Informasi produk.
• Perbandingan produk.
• Referensi harga.
• Hasil negosiasi.
• Informasi penyedia.
• Bukti pemesanan.
• Dokumen kontrak apabila diperlukan.
• Bukti penerimaan.
• Dokumen pembayaran.
• Dokumen serah terima.
• Dokumen pendukung lainnya.

Kelengkapan dokumentasi menjadi semakin penting dalam konteks akuntabilitas pengadaan pemerintah.

Jaminan Pelaksanaan

Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026 juga memuat pengaturan terkait jaminan pelaksanaan.

Pelaksana pengadaan perlu memahami kapan ketentuan jaminan pelaksanaan berlaku, bagaimana bentuknya, serta bagaimana penerapannya sesuai dengan karakteristik pengadaan.

Karena detail pelaksanaan dapat bergantung pada jenis pengadaan dan ketentuan yang berlaku, pengguna sebaiknya menjadikan teks resmi peraturan beserta ketentuan teknis LKPP sebagai rujukan utama.

Katalog Elektronik Nasional, Sektoral, dan Lokal

Pembagian Katalog Elektronik merupakan bagian penting yang perlu dipahami dalam pelaksanaan pengadaan.

Katalog Elektronik Nasional

Katalog Nasional mencakup produk yang dikelola pada tingkat nasional dan dapat digunakan sesuai ketentuan.

Katalog Elektronik Sektoral

Katalog Sektoral berkaitan dengan kebutuhan sektor tertentu yang dikelola oleh kementerian atau institusi yang mendapatkan kewenangan.

Dalam praktiknya, LKPP terus menetapkan pengelolaan kategori produk sektoral pada berbagai kementerian. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan Katalog Elektronik Sektoral terus berlangsung pada tahun 2026.

Katalog Elektronik Lokal

Katalog Lokal berkaitan dengan kebutuhan dan pengelolaan pada pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pembagian tersebut membuat pelaksana perlu memahami di mana produk tersedia dan siapa yang mengelolanya, bukan hanya mencari produk berdasarkan nama barang.

Katalog Elektronik dan Transformasi Digital PBJ

Implementasi Katalog Elektronik merupakan bagian dari transformasi digital pengadaan pemerintah.

Digitalisasi memberikan sejumlah manfaat dalam proses pengadaan, seperti:

• Proses lebih terdokumentasi.
• Informasi produk tersedia secara elektronik.
• Proses transaksi dapat dilakukan melalui sistem.
• Data transaksi lebih mudah ditelusuri.
• Interaksi dengan penyedia lebih terstruktur.
• Mendukung transparansi.
• Memudahkan monitoring.
• Mendukung pengelolaan data pengadaan.

Namun, transformasi digital juga membutuhkan peningkatan kompetensi aparatur. Pengguna tidak cukup hanya mampu mengoperasikan aplikasi, tetapi juga harus memahami dasar pengadaan, kewenangan, spesifikasi, harga, dokumentasi, dan risiko.

Tantangan Implementasi Peraturan LKPP No. 2 Tahun 2026

Beberapa tantangan yang mungkin dihadapi instansi pemerintah antara lain:

1. Perubahan Pemahaman Regulasi

Perubahan dari regulasi sebelumnya ke regulasi baru membutuhkan pembaruan pemahaman bagi seluruh pelaksana.

2. Penyesuaian SOP

Instansi perlu meninjau SOP internal agar selaras dengan ketentuan terbaru.

3. Peningkatan Kompetensi SDM

PPK, Pejabat Pengadaan, UKPBJ, dan pihak terkait perlu memahami perubahan mekanisme.

4. Kesesuaian Produk

Pemilihan produk harus benar-benar memperhatikan kategori dan spesifikasi.

5. Dokumentasi

Setiap tahapan harus dapat dipertanggungjawabkan dan ditelusuri.

6. Integrasi Proses

Perencanaan kebutuhan, pengadaan, transaksi, kontrak, pembayaran, dan pelaporan perlu dipandang sebagai satu rangkaian proses.

Strategi Mempersiapkan Implementasi di Instansi

Instansi pemerintah dapat melakukan beberapa langkah persiapan.

Melakukan Review Regulasi

Mulailah dengan membaca Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026 secara utuh, termasuk ketentuan mengenai Katalog Elektronik dan E-Purchasing.

Memetakan Peran

Identifikasi siapa yang bertindak sebagai PPK, Pejabat Pengadaan, pengelola UKPBJ, tim teknis, dan pihak terkait lainnya.

Meninjau SOP

Bandingkan SOP yang berlaku dengan ketentuan terbaru.

Melakukan Simulasi

Simulasi transaksi dapat membantu pegawai memahami alur kerja tanpa langsung menghadapi risiko transaksi riil.

Membuat Checklist

Checklist dapat digunakan untuk memastikan aspek penting tidak terlewat.

Contoh checklist sederhana:

• Kebutuhan telah diidentifikasi.

• Spesifikasi telah ditetapkan.

• Produk tersedia dalam katalog.

• Kategori produk telah diperiksa.

• Penyedia telah diperiksa.

• Harga/referensi harga telah dianalisis.

• Metode E-Purchasing telah ditentukan.

• Negosiasi dilaksanakan apabila diperlukan.

• Dokumen transaksi lengkap.

• Pelaksanaan dan serah terima terdokumentasi.

Bimtek Implementasi Peraturan LKPP No. 2 Tahun 2026

Perubahan regulasi membutuhkan pemahaman yang tidak berhenti pada teori. Bimbingan teknis dapat menjadi sarana bagi aparatur untuk memahami hubungan antara regulasi, peran pejabat, sistem elektronik, dokumen, dan praktik pengadaan.

Materi Bimtek Implementasi Peraturan LKPP No. 2 Tahun 2026 tentang Katalog Elektronik dan E-Purchasing dapat dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada:

• PPK.
• Pejabat Pengadaan.
• PA/KPA.
• UKPBJ.
• Pokja Pemilihan.
• Pengelola pengadaan.
• Aparatur OPD.
• Pengelola keuangan.
• Tim teknis.
• Pengguna Katalog Elektronik.
• Pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan PBJ.

Materi dapat dikembangkan secara teoritis sekaligus aplikatif dengan membahas regulasi, alur proses, studi kasus, simulasi, dan identifikasi risiko.

Contoh Materi Bimtek

Manfaat Mengikuti Bimtek Katalog Elektronik dan E-Purchasing

Melalui pelatihan yang terstruktur, peserta diharapkan dapat:

• Memahami perubahan regulasi Katalog Elektronik.
• Menjelaskan ruang lingkup Peraturan LKPP No. 2 Tahun 2026.
• Memahami perbedaan pengaturan baru dengan regulasi sebelumnya.
• Memahami jenis Katalog Elektronik.
• Memahami metode E-Purchasing.
• Menentukan aspek yang perlu diperiksa sebelum transaksi.
• Memahami peran PPK dan Pejabat Pengadaan.
• Memahami pentingnya referensi harga.
• Meningkatkan ketertiban dokumentasi.
• Mengidentifikasi risiko dalam transaksi katalog.
• Menerapkan ketentuan dalam proses pengadaan di instansi.

Kesimpulan

Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026 menjadi regulasi penting dalam penyelenggaraan Katalog Elektronik dan E-Purchasing. Regulasi ini berlaku sejak diundangkan pada 1 September 2026 dan mencabut Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021.

Pengaturannya mencakup pengelolaan Katalog Elektronik, pencantuman barang/jasa, kurasi produk, Toko Daring, E-Purchasing, metode Pembelian Langsung, Negosiasi Harga, dan Mini Kompetisi, serta aspek HPS atau Referensi Harga, Surat/Bukti Pesanan, jaminan pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan.

Bagi PPK, Pejabat Pengadaan, UKPBJ, dan aparatur pemerintah daerah, implementasi regulasi ini perlu dipahami sebagai bagian dari keseluruhan proses pengadaan, bukan sekadar penggunaan aplikasi.

Kunci implementasi terletak pada pemahaman regulasi, ketepatan identifikasi kebutuhan, kesesuaian spesifikasi, pemeriksaan produk dan kategori, pemilihan metode E-Purchasing, kewajaran harga, kelengkapan dokumentasi, serta pengendalian pelaksanaan.

Karena itu, peningkatan kompetensi aparatur melalui sosialisasi, workshop, simulasi, dan bimtek menjadi salah satu langkah yang dapat dilakukan instansi untuk mempersiapkan pelaksanaan regulasi baru secara tertib.

FAQ

Apa itu Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026?

Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026 adalah peraturan tentang Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan ini ditetapkan dan diundangkan pada 1 September 2026 serta mencabut Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021.

Apa saja metode E-Purchasing berdasarkan Peraturan LKPP No. 2 Tahun 2026?

Peraturan tersebut mengatur tiga metode E-Purchasing, yaitu Pembelian Langsung, Negosiasi Harga, dan Mini Kompetisi.

Apakah E-Purchasing wajib dilakukan jika barang tersedia di Katalog Elektronik?

Secara umum, E-Purchasing wajib dilakukan apabila barang/jasa tersedia dalam Katalog Elektronik, dengan pengecualian berdasarkan kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026.

Siapa yang perlu memahami Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026?

Regulasi ini relevan bagi PPK, Pejabat Pengadaan, PA/KPA, UKPBJ, Pokja Pemilihan, pengelola pengadaan, aparatur OPD, serta pihak lain yang terlibat dalam penyelenggaraan Katalog Elektronik dan E-Purchasing.

Tingkatkan Kompetensi Pengadaan Pemerintah

Pahami Regulasi Terbaru

Kuasai Katalog Elektronik & E-Purchasing

Hubungi PSKN Training Center untuk Program Bimtek dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah