Materi Bimtek Kepegawaian ASN

Bimtek Sistem Merit ASN 2026/2027: Strategi Penerapan Sistem Merit di Pemerintah Daerah

Penerapan sistem merit ASN menjadi salah satu agenda penting dalam penguatan manajemen aparatur pemerintah Indonesia. Pemerintah daerah membutuhkan sistem pengelolaan ASN yang objektif, transparan, berbasis kompetensi, dan berorientasi pada kinerja agar setiap pegawai dapat ditempatkan dan dikembangkan sesuai kebutuhan organisasi.

Memasuki 2026/2027, pemerintah daerah menghadapi kebutuhan yang semakin besar untuk memperkuat tata kelola kepegawaian. Pengelolaan ASN tidak lagi cukup hanya mengandalkan administrasi kepegawaian, tetapi perlu didukung oleh data kompetensi, kinerja, potensi, integritas, pengembangan karier, dan manajemen talenta.

Dalam konteks tersebut, Bimtek Sistem Merit ASN 2026/2027 menjadi salah satu program pengembangan kompetensi yang relevan bagi BKPSDM, BKD, bagian kepegawaian, pejabat pengelola SDM, pejabat struktural, pejabat fungsional, serta ASN yang terlibat dalam proses manajemen kepegawaian.

BKN pada 2026 secara konsisten menempatkan penguatan sistem merit dan digitalisasi manajemen ASN sebagai fokus penting dalam transformasi tata kelola ASN.

Untuk mendapatkan gambaran lebih luas mengenai berbagai program peningkatan kompetensi aparatur, pemerintah daerah dapat melihat Bimtek Kepegawaian Daerah 2026

Apa Itu Sistem Merit ASN?

Sistem merit ASN adalah pendekatan dalam manajemen ASN yang menempatkan aspek objektif seperti kualifikasi, kompetensi, kinerja, integritas, dan kebutuhan organisasi sebagai dasar dalam pengelolaan pegawai.

Dengan sistem merit, keputusan kepegawaian diharapkan tidak didasarkan pada pertimbangan subjektif, kedekatan personal, atau faktor nonprofesional lainnya.

Sistem merit harus tercermin dalam berbagai proses manajemen ASN, mulai dari:

  • perencanaan kebutuhan ASN;
  • pengadaan ASN;
  • pengembangan kompetensi;
  • pengelolaan kinerja;
  • pengembangan karier;
  • promosi;
  • mutasi;
  • pengelolaan jabatan;
  • manajemen talenta;
  • pemberian penghargaan;
  • hingga pengelolaan ASN secara digital.

BKN menegaskan pada Juli 2026 bahwa sistem merit bukan sekadar mekanisme promosi jabatan, tetapi harus menjadi budaya dalam membangun karier dan tanggung jawab ASN. Sistem tersebut menempatkan kompetensi, integritas, kinerja, dan kapasitas sebagai dasar dalam manajemen talenta.

Dengan demikian, pemerintah daerah perlu melihat sistem merit sebagai sistem besar pengelolaan SDM aparatur, bukan sekadar instrumen untuk memilih pejabat.


Regulasi Sistem Merit ASN Terbaru 2026/2027

Salah satu perubahan penting yang perlu dipahami oleh pengelola kepegawaian adalah diterbitkannya Peraturan Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara.

Peraturan tersebut ditetapkan dan diundangkan pada 31 Desember 2025 serta mencabut PermenPANRB Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen ASN.

Karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa kebijakan dan praktik pengelolaan ASN yang diterapkan pada 2026/2027 telah menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Regulasi utama yang perlu menjadi perhatian

Regulasi Relevansi
UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN Landasan utama manajemen ASN
PermenPANRB Nomor 19 Tahun 2025 Penyelenggaraan Sistem Merit dalam Manajemen ASN
Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024 Kedudukan, tugas, dan fungsi BKN
Kebijakan teknis BKN Pembinaan dan pengawasan manajemen ASN
Kebijakan manajemen talenta Pengembangan dan penempatan talenta ASN

Informasi resmi mengenai PermenPANRB Nomor 19 Tahun 2025 dapat diperiksa melalui JDIH Kementerian PANRB.


Mengapa Sistem Merit Penting bagi Pemerintah Daerah?

Pemerintah daerah mempunyai kebutuhan SDM yang sangat beragam. Setiap OPD membutuhkan ASN dengan kompetensi tertentu untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik.

Jika penempatan pegawai tidak sesuai kompetensi, organisasi dapat menghadapi berbagai persoalan.

Misalnya:

  • pekerjaan tidak dikerjakan secara optimal;
  • produktivitas pegawai rendah;
  • pengembangan karier tidak terarah;
  • potensi pegawai tidak dimanfaatkan;
  • kesenjangan kompetensi semakin besar;
  • proses promosi dan mutasi kurang optimal;
  • organisasi kesulitan menyiapkan calon pemimpin;
  • pelayanan publik tidak berkembang secara maksimal.

Sebaliknya, penerapan sistem merit membantu pemerintah daerah membangun pengelolaan ASN berdasarkan data dan kebutuhan organisasi.

BKN pada Juni 2026 menyebut penguatan sistem merit sebagai salah satu kunci agar birokrasi semakin modern, akuntabel, dan berbasis data.


Tujuan Bimtek Sistem Merit ASN 2026/2027

Bimtek Sistem Merit ASN 2026/2027 dirancang untuk membantu pemerintah daerah memahami konsep, kebijakan, strategi, serta implementasi sistem merit dalam pengelolaan ASN.

Secara umum, tujuan pelatihan dapat diarahkan untuk:

  1. meningkatkan pemahaman mengenai sistem merit;
  2. memahami regulasi terbaru;
  3. meningkatkan kemampuan pengelola kepegawaian;
  4. memperkuat pengelolaan ASN berbasis kompetensi;
  5. meningkatkan kualitas manajemen kinerja;
  6. mendukung pengembangan karier ASN;
  7. membangun manajemen talenta;
  8. memperkuat perencanaan suksesi;
  9. meningkatkan objektivitas promosi dan mutasi;
  10. mendukung digitalisasi manajemen ASN.

Dengan pendekatan tersebut, peserta tidak hanya memahami konsep, tetapi juga dapat menghubungkannya dengan kondisi nyata di pemerintah daerah.


Strategi Penerapan Sistem Merit di Pemerintah Daerah

Penerapan sistem merit tidak dapat dilakukan hanya melalui satu kegiatan pelatihan. Pemerintah daerah membutuhkan strategi yang terintegrasi.

1. Memetakan Kondisi Kepegawaian

Langkah awal adalah mengetahui kondisi ASN yang dimiliki.

Data yang perlu diperhatikan antara lain:

  • jumlah ASN;
  • jabatan;
  • pendidikan;
  • kompetensi;
  • kinerja;
  • pengalaman;
  • potensi;
  • kebutuhan jabatan;
  • riwayat pengembangan kompetensi;
  • profil karier.

Data tersebut menjadi dasar bagi organisasi untuk menentukan kebutuhan pengembangan ASN.


2. Menyusun Perencanaan Kebutuhan ASN

Sistem merit harus dimulai dari perencanaan kebutuhan pegawai.

Pemerintah daerah perlu memastikan jumlah dan jenis kompetensi ASN sesuai kebutuhan organisasi.

Perencanaan tidak hanya melihat jumlah pegawai, tetapi juga:

Jabatan → Kompetensi → Beban kerja → Kebutuhan organisasi → Ketersediaan talenta

Dengan pendekatan tersebut, pemerintah daerah dapat mengurangi risiko kelebihan atau kekurangan kompetensi pada unit tertentu.


3. Membangun Profil Kompetensi ASN

Profil kompetensi merupakan salah satu fondasi penting sistem merit.

BKN menjelaskan bahwa pemetaan potensi dan kompetensi dapat menghasilkan profil kompetensi ASN yang terukur dan terstandar. Data tersebut dapat digunakan sebagai dasar perencanaan suksesi, promosi, rotasi, serta pengembangan kompetensi.

Karena itu, pemerintah daerah perlu memiliki data yang dapat menjawab pertanyaan:

  • Siapa ASN dengan kompetensi tertentu?
  • Siapa yang memiliki potensi kepemimpinan?
  • Siapa yang berkinerja tinggi?
  • Siapa yang membutuhkan pengembangan?
  • Jabatan apa yang membutuhkan talenta tertentu?
  • Siapa yang dapat dipersiapkan sebagai calon penerus?

Manajemen Talenta sebagai Instrumen Sistem Merit

Salah satu komponen penting dalam implementasi sistem merit adalah manajemen talenta ASN.

Manajemen talenta memungkinkan pemerintah daerah mengidentifikasi ASN berdasarkan potensi dan kinerja untuk kemudian dikembangkan sesuai kebutuhan organisasi.

BKN pada 2026 terus mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat penerapan manajemen talenta sebagai implementasi sistem merit. BKN menjelaskan bahwa manajemen talenta dapat membantu menempatkan orang yang tepat pada jabatan yang tepat.

Komponen manajemen talenta

Secara praktis, pemerintah daerah dapat memperhatikan:

  • pemetaan kompetensi;
  • pemetaan potensi;
  • penilaian kinerja;
  • identifikasi talenta;
  • talent pool;
  • pengembangan talenta;
  • rencana suksesi;
  • pengisian jabatan;
  • evaluasi talenta.

BKN juga menyebut manajemen talenta sebagai fondasi pembangunan daerah karena berkaitan dengan penempatan ASN berdasarkan kompetensi, integritas, kebutuhan organisasi, serta target pembangunan.


Sistem Merit dalam Pengembangan Karier ASN

Pengembangan karier merupakan bagian penting dalam sistem merit.

ASN perlu memperoleh kesempatan pengembangan karier berdasarkan faktor yang objektif dan relevan dengan kebutuhan organisasi.

Pengembangan karier dapat mencakup:

  • promosi;
  • mutasi;
  • rotasi;
  • pengembangan kompetensi;
  • penugasan;
  • pengembangan kepemimpinan;
  • pengembangan jabatan fungsional;
  • perencanaan suksesi.

Tujuan akhirnya adalah menciptakan kesesuaian antara orang, kompetensi, jabatan, dan kebutuhan organisasi.


Sistem Merit dalam Penilaian Kinerja ASN

Kinerja merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan ASN berbasis merit.

Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa penilaian kinerja tidak hanya menjadi proses administratif.

Penilaian kinerja seharusnya dapat digunakan untuk:

  • mengetahui pencapaian pegawai;
  • menentukan kebutuhan pengembangan kompetensi;
  • memberikan penghargaan;
  • mengidentifikasi talenta;
  • menyusun rencana karier;
  • menentukan kebutuhan organisasi;
  • memperbaiki kinerja unit kerja.

Dengan demikian, data kinerja dapat menjadi salah satu input penting dalam manajemen talenta.


Sistem Merit dan Pengembangan Kompetensi ASN

Sistem merit tidak akan berjalan optimal jika ASN tidak diberikan kesempatan untuk meningkatkan kompetensinya.

Pemerintah daerah perlu menghubungkan hasil pemetaan kompetensi dengan program pelatihan.

Contohnya:

Hasil Pemetaan Intervensi
Kompetensi teknis rendah Pelatihan teknis
Kompetensi manajerial perlu ditingkatkan Pelatihan kepemimpinan
Potensi tinggi, pengalaman kurang Penugasan dan mentoring
Kinerja rendah Coaching dan pengembangan
Potensi kepemimpinan tinggi Talent development
Siap menduduki jabatan Succession planning

Dengan demikian, pelatihan tidak lagi dilakukan secara acak, tetapi berdasarkan kebutuhan yang teridentifikasi.


Sistem Merit dalam Promosi dan Mutasi ASN

Promosi dan mutasi merupakan area yang sangat sensitif dalam pengelolaan ASN.

Penerapan sistem merit mendorong agar keputusan tersebut dilakukan berdasarkan pertimbangan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Faktor yang dapat menjadi pertimbangan antara lain:

  • kompetensi;
  • kinerja;
  • potensi;
  • kualifikasi;
  • integritas;
  • kebutuhan organisasi;
  • kesiapan terhadap jabatan.

Tujuan akhirnya adalah memastikan jabatan diisi oleh ASN yang sesuai dengan tuntutan jabatan.

BKN pada 2026 terus mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat sistem merit melalui manajemen talenta sehingga pengisian jabatan dapat semakin objektif.


Digitalisasi untuk Mendukung Sistem Merit ASN

Penerapan sistem merit membutuhkan data yang akurat.

Karena itu, digitalisasi manajemen ASN menjadi bagian penting dalam penguatan sistem merit.

Data digital dapat membantu pemerintah daerah:

  • mengelola profil ASN;
  • menyimpan riwayat kompetensi;
  • memantau kinerja;
  • melihat riwayat karier;
  • mengelola data jabatan;
  • melakukan pemetaan pegawai;
  • mendukung pengambilan keputusan.

BKN menyatakan bahwa transformasi digital menjadi salah satu fokus manajemen ASN 2026, bersamaan dengan penguatan sistem merit.

Artinya, pemerintah daerah perlu memandang digitalisasi bukan hanya sebagai perubahan administrasi manual menjadi elektronik, tetapi sebagai fondasi pengambilan keputusan berbasis data.


Tantangan Penerapan Sistem Merit di Pemerintah Daerah

Penerapan sistem merit tentu tidak selalu mudah.

Beberapa tantangan yang sering dihadapi antara lain:

Data ASN belum optimal

Data kompetensi, potensi, kinerja, dan karier harus akurat agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Kompetensi pengelola kepegawaian

Pengelola kepegawaian perlu memahami konsep dan implementasi sistem merit secara komprehensif.

Integrasi sistem informasi

Data kepegawaian perlu dikelola secara terintegrasi dan aman.

Budaya organisasi

Sistem merit membutuhkan perubahan budaya kerja dari pendekatan administratif menuju pendekatan berbasis kompetensi dan kinerja.

Kesiapan manajemen talenta

Pemerintah daerah perlu menyiapkan mekanisme pemetaan, talent pool, pengembangan talenta, dan suksesi.

Konsistensi pimpinan

Sistem merit membutuhkan komitmen pimpinan agar diterapkan secara konsisten.


Materi Bimtek Sistem Merit ASN 2026/2027

Agar pelatihan memberikan manfaat praktis, materi dapat disusun secara komprehensif.

No. Materi Fokus Pembelajaran
1 Kebijakan Sistem Merit Konsep dan arah kebijakan
2 PermenPANRB No. 19 Tahun 2025 Ketentuan terbaru
3 Manajemen ASN Pengelolaan ASN berbasis merit
4 Pemetaan Kompetensi Profil kompetensi ASN
5 Penilaian Kinerja Pengukuran dan evaluasi kinerja
6 Manajemen Talenta Talent pool dan pengembangan talenta
7 Pengembangan Karier Karier berbasis kompetensi
8 Promosi dan Mutasi Objektivitas pengisian jabatan
9 Succession Planning Persiapan calon penerus
10 Digitalisasi ASN Data dan sistem informasi kepegawaian
11 Studi Kasus Implementasi pada pemerintah daerah
12 Rencana Aksi Penyusunan strategi implementasi

Sasaran Peserta Bimtek Sistem Merit ASN

Program ini dapat ditujukan kepada:

  • Kepala BKPSDM;
  • Kepala BKD;
  • pejabat pengelola kepegawaian;
  • Sekretariat Daerah;
  • Bagian Organisasi;
  • Bagian Kepegawaian;
  • pejabat struktural;
  • pejabat fungsional;
  • pejabat penilai kinerja;
  • pengelola manajemen talenta;
  • pengelola SDM aparatur;
  • ASN yang memiliki tugas terkait manajemen kepegawaian.

Komposisi peserta dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pemerintah daerah.


Manfaat Mengikuti Bimtek Sistem Merit ASN 2026/2027

Mengikuti Bimtek Sistem Merit ASN 2026/2027 dapat memberikan sejumlah manfaat strategis.

Bagi BKPSDM/BKD

Meningkatkan kemampuan dalam merancang dan mengimplementasikan sistem manajemen ASN berbasis merit.

Bagi pimpinan OPD

Meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan kinerja dan kompetensi pegawai.

Bagi pengelola kepegawaian

Meningkatkan kemampuan dalam mengelola data, kompetensi, karier, dan manajemen talenta.

Bagi ASN

Memberikan pemahaman mengenai pengembangan kompetensi dan karier berbasis kinerja dan merit.

Bagi pemerintah daerah

Mendukung terbentuknya birokrasi yang profesional, objektif, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik.


Strategi Implementasi Sistem Merit yang Dapat Diterapkan

Pemerintah daerah dapat menyusun roadmap sederhana:

Tahap 1 — Identifikasi

Memetakan kondisi sistem manajemen ASN yang sudah berjalan.

Tahap 2 — Data

Memperbaiki kualitas data kompetensi, kinerja, potensi, dan jabatan.

Tahap 3 — Pemetaan

Melakukan pemetaan kompetensi dan potensi ASN.

Tahap 4 — Talent Pool

Mengidentifikasi dan mengembangkan talenta ASN.

Tahap 5 — Karier

Menghubungkan hasil pemetaan dengan pengembangan karier.

Tahap 6 — Suksesi

Menyiapkan calon pemimpin dan pengisi jabatan strategis.

Tahap 7 — Evaluasi

Melakukan monitoring dan evaluasi penerapan sistem merit secara berkelanjutan.


Indikator Keberhasilan Penerapan Sistem Merit

Pemerintah daerah perlu mempunyai indikator untuk mengetahui apakah penerapan sistem merit benar-benar memberikan dampak.

Beberapa indikator yang dapat digunakan secara internal antara lain:

  • tersedianya data ASN yang akurat;
  • tersedianya profil kompetensi;
  • tersedianya pemetaan potensi;
  • adanya talent pool;
  • adanya rencana pengembangan talenta;
  • tersusunnya rencana suksesi;
  • pengembangan kompetensi berbasis kebutuhan;
  • pengelolaan kinerja yang konsisten;
  • pengembangan karier berbasis data;
  • proses pengisian jabatan yang objektif;
  • meningkatnya kualitas layanan kepegawaian.

Pengukuran tersebut perlu disesuaikan dengan kebijakan dan instrumen resmi yang berlaku.


Peran Pimpinan Daerah dalam Penerapan Sistem Merit

Sistem merit tidak dapat hanya dibebankan kepada BKPSDM.

Pimpinan daerah memiliki peran strategis dalam memastikan prinsip merit menjadi bagian dari budaya organisasi.

Bupati, wali kota, gubernur, sekretaris daerah, kepala BKPSDM, dan pimpinan OPD perlu mempunyai pemahaman yang sama mengenai tujuan sistem merit.

BKN bahkan mendorong pemerintah daerah mempercepat manajemen talenta karena kualitas ASN berhubungan langsung dengan kemampuan pemerintah daerah mencapai target pembangunan.

Dengan demikian, sistem merit harus menjadi agenda bersama antara:

Kepala Daerah → Sekretaris Daerah → BKPSDM/BKD → OPD → Pengelola Kepegawaian → ASN


Bimtek Sistem Merit sebagai Strategi Peningkatan Kompetensi

Bimtek dapat menjadi salah satu instrumen untuk mempercepat pemahaman pemerintah daerah mengenai perubahan kebijakan dan praktik sistem merit.

Pelatihan yang efektif sebaiknya tidak hanya berisi paparan regulasi.

Peserta juga perlu memperoleh:

  • studi kasus;
  • simulasi pemetaan;
  • diskusi permasalahan daerah;
  • contoh implementasi;
  • penyusunan roadmap;
  • penyusunan rencana aksi;
  • konsultasi teknis.

Dengan pendekatan tersebut, peserta dapat membawa hasil pembelajaran kembali ke instansinya.


Informasi Resmi Sistem Merit ASN

Pemerintah daerah sebaiknya selalu menggunakan sumber resmi ketika mempelajari kebijakan sistem merit.

Informasi mengenai kebijakan, pembinaan, pengawasan, dan manajemen ASN dapat diperiksa melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN).

BKN secara resmi memiliki tugas dan fungsi yang mencakup pengawasan penerapan sistem merit serta pembinaan dan pemberian bimbingan teknis kebijakan teknis manajemen ASN.

Sementara regulasi terbaru mengenai penyelenggaraan sistem merit dapat diperiksa melalui JDIH Kementerian PANRB – PermenPANRB Nomor 19 Tahun 2025.


FAQ Bimtek Sistem Merit ASN 2026/2027

Apa yang dimaksud Bimtek Sistem Merit ASN?

Bimtek Sistem Merit ASN adalah kegiatan peningkatan kompetensi yang membahas konsep, regulasi, strategi, dan implementasi pengelolaan ASN berdasarkan prinsip merit, termasuk kompetensi, kinerja, integritas, pengembangan karier, dan manajemen talenta.

Apa regulasi terbaru sistem merit ASN?

Salah satu regulasi terbaru adalah PermenPANRB Nomor 19 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Merit dalam Manajemen ASN. Peraturan tersebut ditetapkan dan diundangkan pada 31 Desember 2025 serta mencabut PermenPANRB Nomor 40 Tahun 2018.

Mengapa manajemen talenta penting dalam sistem merit?

Manajemen talenta membantu pemerintah mengidentifikasi dan mengembangkan ASN berdasarkan potensi, kompetensi, dan kinerja. BKN pada 2026 mendorong pemerintah daerah menggunakan manajemen talenta sebagai instrumen implementasi sistem merit.

Siapa yang perlu mengikuti Bimtek Sistem Merit ASN?

Peserta dapat berasal dari BKPSDM/BKD, bagian kepegawaian, Sekretariat Daerah, pejabat struktural, pejabat fungsional, pengelola manajemen talenta, pejabat penilai kinerja, dan ASN yang mempunyai tugas terkait manajemen ASN.


Kesimpulan

Bimtek Sistem Merit ASN 2026/2027 menjadi salah satu program strategis untuk membantu pemerintah daerah memperkuat tata kelola SDM aparatur.

Sistem merit tidak boleh dipahami hanya sebagai mekanisme promosi atau pengisian jabatan. Sistem merit merupakan pendekatan menyeluruh yang menghubungkan kompetensi, kinerja, potensi, integritas, karier, manajemen talenta, dan kebutuhan organisasi.

Arah kebijakan BKN pada 2026 menunjukkan bahwa penguatan sistem merit berjalan beriringan dengan manajemen talenta dan digitalisasi manajemen ASN.

Pemerintah daerah yang mampu membangun sistem merit secara konsisten akan memiliki fondasi yang lebih kuat untuk menempatkan ASN yang tepat pada jabatan yang tepat.

Pada akhirnya, penerapan sistem merit bukan hanya tentang kepatuhan terhadap regulasi, tetapi tentang membangun birokrasi yang profesional, objektif, berintegritas, adaptif, dan berorientasi pada hasil pembangunan daerah.

Untuk pemerintah daerah yang ingin memperkuat kompetensi pengelola kepegawaian, Bimtek Sistem Merit ASN 2026/2027 dapat menjadi salah satu pilihan program pengembangan SDM yang relevan dengan kebutuhan manajemen ASN saat ini.

Bangun sistem merit yang kuat. Kembangkan talenta ASN. Tempatkan orang yang tepat pada jabatan yang tepat. Wujudkan birokrasi daerah yang profesional, objektif, dan berorientasi pada kinerja.

Hubungi Pusdiklatpemda untuk mendapatkan informasi program Bimtek Sistem Merit ASN 2026/2027, materi pelatihan, narasumber, jadwal, lokasi, serta opsi pelaksanaan inhouse training sesuai kebutuhan pemerintah daerah.

author-avatar

Tentang PUSDIKLAT PEMDA

Pusdiklat Pemda didukungan Legitimasi dibawah naungan Kementerian Dalam Negeri dan dibantu tenaga marketing yang professional dan handal, kami siap ikut serta meningkatkan kualitas dan mutu SDM khususnya bidang keuangan dari berbagai kalangan dimana pendidikan yang berkualitas adalah tolak ukurnya.