Jadwal Bimtek Kewajiban Perpajakan Bagi Bendahara Pengeluaran OPD 2024
Berlakunya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan beberapa peraturan perpajakan lainnya memberikan implikasi terhadap kewajiban perpajakan bendahara instansi pemerintah tahun 2023. Perubahan tarif PPh dan PPN, perubahan objek PPh dan PPN dalam pemungutan PPN oleh bendahara instansi pemerintah merupakan sebagian dari isi perubahan yang diatur dalam UU HPP dan peraturan pelaksanaannya. Bendahara instansi pemerintah yang ditunjuk sebagai pemotong/pemungut PPh dan PPN tentunya harus senantiasa mengikuti dan mengimplementasikan peraturan terbaru dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Hal ini tentunya akan mengurangi risiko adanya sanksi perpajakan yang dapat dikenakan karena kekeliruan dalam kewajiban perpajakan bendahara instansi pemerintah.
Salah satu kewajiban Bendahara adalah melakukan pemotongan/pemungutan pajak dan menyetorkannya kepada negara ke kas negara, tidak berhenti sampai di situ, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bagi instansi Pemerintah, Bendahara juga wajib melaporkan pajak yang telah dilakukan pemotongan melalui djponline.pajak.go.id paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
Bimtek Kewajiban Perpajakan Bagi Bendahara Pengeluaran OPD
Jadwal Bimtek Kewajiban Perpajakan Bagi Bendahara Pengeluaran OPD 2024
Dengan Ini Kami Dari Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah Mengundang Bapak/Ibu Peserta Untuk Untuk melakukan Interaksi Secara Aktif dalam kegiatan Bimtek Perpajakan Bagi Bendahara Organisasi Pemerintah Daerah (OPD)
LEMBAGA INFORMASI KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
- www.pusdiklatpemda.com
- info@pusdiklatpemda.com
- 0823 1250 6470 – 0812 1372 0188
